KHITTAH.CO, Makassar– SR Community TB Care ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan melakukan audiensi untuk dengar pendapat penaggulangan penayakit Tuberculosis ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel. Audiensi tersebut diterima oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Darwis di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Sulsel, Senin (30/12/2019).
Kunjungan dan dengar pendapat ini dilakukan oleh TB Care Aisyiyah dalam rangka menyampaikan situasi penggulangan penyakit tuberculosis (TBC) di Sulawesi Selatan.
Kepala Program TB ‘Aisyiyah Sulsel, Junaeda Rasyad, mengungkapkan bahwa kehadiran ‘Aisyiyah dalam penanggulangan penayakit TB telah dilakukan sejak tahun 2009. Namun, hingga saat ini angka kasus penyakit ini terus berkembang sehingga membutuhkan peran dari semua elemen dalam upaya penanggulangannya.
“Maksud kunjungan kami ke DPRD adalah upaya membangun persepsi yang sama dalam pemberantasan penyakit TBC ini, di mana kami sudah sepuluh tahun bergerak sebagai komunitas penggulangan TB di masyarakat menemukan banyak kasus dan menyatakan bahwa persoalan TBC memang sudah harus menjadi perhatian besar semua pihak termasuk dalam hal ini DPRD sebagai pembuat peraturan,” ujar Junaeda.
Koordinator SR TB Care Aisyiyah, Wahriyadi menambahkan, berdasarkan data kasus TBC sudah seharusnya upaya penaggulangannya sudah ada payung hukum. Sebab, tugas penaggulangan TBC seharusnya tidak hanya dibebankan ke Dinas Kesehatan dan Komunitas TB saja.
Saat ini sambungnya, perhatian juga bukan hanya pada TB reguler, tapi juga ada TB-MDR dengan resiko yang lebih tinggi. Bila hal ini tetap dibiarkan maka bisa berimbas pada perekonomian di Sulsel, karena 80 % dari penderita TB merupakan usia produktif yaitu antara usia 15-55 tahun.
Wakil Ketua Komisi Bapemperda DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Darwis dalam tanggapannya, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik inisiasi ‘Aisyiyah dalam penanggulangan TB sebagai penayakit menular ini. Ia juga menyatakan, bahwa dengan peran TB Care Aisyiyah selama 10 tahun di 11 kabupaten dan kota se-Sulsel sudah bisa dijadikan ukuran untuk mengusulkan Perda TBC.
“Tugas utama DPRD memang adalah melahirkan produk hukum dan kami anggap ini sudah menjadi satu masukan penting. Tapi tetap ada tahapan dan ini domainnya komisi E DPRD sehingga kami akan komunikasikan ke sana,” ujar Marzuki.
Audiensi ini diikuti oleh SR TB Care Sulsel, Perwakilan Dinas Provinsi Sulsel, Majelis Kesehatan Aisyiyah Sulsel, dan Kelompok Masyarakat Peduli (KMP) TB ASA.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
