Oleh : Asratillah
Lampau hari ada teman yang bertanya ke saya, melalui pesan di media sosial. Redaksinya kira-kira begini jika saya tak salah ingat “mengapa akhir-akhir ini esai-esai yang kamu tulis, seakan-akan penuh nuansa kritik atas kinerja penguasa, sudah berapa banyak sih kebaikan yang sudah kamu lakukan sehingga merasa berhak mengkritik orang lain ?”. Saya pun menanggapinya dengan cukup santai, sambil menikmati secangkir kopi yang tersaji di atas meja.
Karena terus bertanya, “sudah berapa kamu sumbang bos ?”,. Dengan sangat-sangat-sangat terpaksa saya menyebutkan jumlah uang pribadi yang saya kocek dari kantong untuk memberikan donasi, lalu jumlah ekor ikan yang saya beli dari kampung lalu dibagikan ke tetangga, berapa rak telur yang sudah saya infaqkan buat tetangga yang kehilangan kerja dan semuanya diadakan dengan dana pribadi, walaupun jumlah tidak begitu banyak. Sekali lagi dengan sangat-sangat-sangat terpaksa saya menyebutkan itu, sekedar untuk menampik anggapan bahwa yang sering melakukan kritik kemungkinannya adalah orang kikir.
Namun perkataan teman saya di atas, memiliki berapa problem, “apakah orang yang belum punya kemampuan untuk berdonasi kepada orang lain, tidak punya hak atau keliru jika intens melakukan kritik atas kinerja pemerintahan ?”, bukankan salah seorang yang bijak, yang bernama Ali Bin Thalib sepupu sekaligus sahabat Muhammad pernah berucap bahwa dengarkanlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Jika ada seorang pencuri sekalipun yang memberi nasihat ke kita “janganlah engkau mencuri”, maka apa yang dikatakannya benar berdasar standar-standar norma yang kita terima bersama.
Suatu ketika saya terlibat dalam sebuah diskusi kecil di sebuah warkop. Salah seorang yang terlibat dalam diskusi tersebut adalah mahasiswa semester 3 di sebuah universitas. Mahasiswa tersebut tiba-tiba berkata “semestinya para politisi tidak sering berkata dusta di forum-forum publik”. Lalu salah seorang kawan yang lain, yang telah lalu-lalang di partai politik tiba-tiba membantah perkataan mahasiswa tadi dengan berkata “tahu apa kamu tentang politik sedangkan kamu belum pernah terlibat dalam politik praktis, dusta adalah hal yang tak terhindarkan dalam politik dan kamu akan mengerti jika telah menjadi kader partai”. Lalu yang menjadi tanya setelah mereka berdebat, “apakah jika dia (sang mahasiswa) terlibat dalam parpol, lalu pendapatnya bahwa politisi tidak semestinya berdusta lalu otomatis menjadi keliru ?”, tapi jika yang menjadi pertanyaannya adalah “mengapa para politisi kita sulit untuk tidak berdusta ?”, maka bisa saja kawan yang terlibat dalam partai politik, lebih mengerti dengan pertanyaan tersebut. Kecuali jika anda adalah orang yang bersepakat dengan Xenophone (430-354 SM), bahwa agar penguasa bisa mengendalikan rakyatnya (dimana dia mengandaikan penguasa sebagai majikan sedangkan rakyat ibarat budak), maka perlu agar penguasa menjadi tirani yang baik dengan cara menyelenggarakan dusta alias kebohongan agung di hadapan rakyatnya.
Nah sama dengan kasus kritik atas pemerintah tersebut. Jika anda mengatakan bahwa pengalaman anda sebelumnya yang terlibat dalam pembagian bantuan (yang dilakukan secara swadaya), bisa membuat anda lebih mengerti nan memahami kesulitan yang juga dialami oleh aparat-aparat pemerintah yang membagikan sembako, maka itu bisa dipahami. Tapi kita tetap sah-sah saja mengktritik kinerja pemerintah dalam membagikan bantuan, jika target-target yang direncanakan di awal program tersebut, tidak tepat sasaran.
Lalu, kritik bukanlah amarah. Jika amarah seringkali dipicu oleh sentimen yang sifatnya emosional belaka, dan seringkali tidak dilandasi oleh argumentasi-argumentasi yang rasional, jikapun orang yang marah mengklaim memiliki argumentasi mengapa dia marah, seringkali argumentasinya tertutup untuk dikoreksi ulang.
Tapi beda dengan kritik, karena mensyaratkan argumentasi rasional. Jika kita mengkritik Perpu tertentu misalnya, itu dilakukan berdasarkan argumentasi-argumentasi yang sebisa mungkin rasional. Apakah argumentasinya berupa undang-undang yang jauh lebih tinggi, atau argumentasi bahwa isi kebijakan tidak sejalan dengan tujuan yang disampaikan sang pembuat kebijakan, yang menjadi alasan mengapa kebijakan tersebut dibuat, dan argumentasi tersebut siap untuk dikoreksi ulang. Lain kata dalam kritik ada keterbukaan pikiran sedang dalam amarah yang terjadi adalah sebaliknya.
Cuman terkadang masih banyak di antara kita, yang seringkali sulit membedakan antara kritik dan amarah. Labeling sepihak kepada pribadi pejabat tertentu misalnya, bagi saya adalah hal yang kurang etis. Jika yang kita memang lakukan adalah kritik dan analisis akan kebijakan yang diiniasasi oleh pejabat tertentu, maka kita mesti tetap fokus terhadap kebijakan bukan malah menyerang pribadinya. Karena ada semacam bahaya yang siap menunggangi, jika kita sulit membedakan antara kritik terhadap kebijakan dengan serangan atas pribadi, apa itu ? yakni perkataan kita akan mudah dipolitisir pihak tertentu, hanya untuk menjatuhkan pejabat tertentu dari posisinya sekarang, karena pihak tersebut juga mengincar posisi jabatan yang sama. Tapi kita juga mesti sadar, bahwa rakyat jelata yang seringkali mengungkapkan amarah ketimbang kritik, seringkali dipicu oleh gelagat sebagian elit yang lebih mirip maling dibanding negarawan.
Dalil Lord Acton yang berbunyi “power tends to corrupt”, itulah juga salah satu alasan, mengapa kritik atas kekuasaan tetap mesti dijalankan. Sejarah menguraikan pada kita, bagaimana kekuasaan-kekuasaan sejak sebelum masehi hingga era teranyar saat ini, senantiasa di sesaki oleh perilaku penguasa ataupun kebijakan/aturan/undang-undang yang beraroma “busuk”, yakni yang yang diadakan dalam rangka melayani hasrat berkuasa para elit yang semakin menggelembung.
Musa hadir karena kekuasaan Firaun, dimana dia sendiri pernah menjadi bagian di dalamnya semakin menindas para budak. Isa lahir karena di masanya seringkali dalil agama digunakan untuk menyokong kekuasaan yang tak memperhatikan warganya yang lemah. Muhammad hadir karena kekuasaan para oligark Mekkah memainkan kekuasaanya dengan harga darah dan kehormatan manusia yang sudah sangat keterlaluan. Dan ternyata kecenderungan kekuasaan yang membusuk tetap ada dalam jejeran kekuasaan di era abad pertengahan hingga post-modern saat ini.
Walaupun demikian, saya menangkap nada tulus dari perkataan kawan saya. Mungkin dia mengharapkan bahwa stamina kita dalam melakukan kritik pada penguasa, mesti berbanding lurus dengan kekuatan komitmen moral kita. Tidak mungkin pribadi seperti Muhammad berhasil meruntuhkan wibawa oligark Mekkah di masanya, jika dia bukanlah orang yang punya intergritas serta ketulusan yang luar biasa. Mana mungkin gerakan perlawanan tanpa kekerasan Mahatma Gandhi, berhasil menggerus legitimasi kolonisasi Inggris, jika dia sendiri tak memperlihatkan teladan dalam berkata-berniat-beperilaku benar, sebagaimana yang diceritakan dengan apik oleh A. Sudiarja dalam esainya yang berjudul Satyagraha.
Singkat kata, kritik di satu sisi adalah hal yang perlu, bahkan menjadi asupan bergizi bagi kehidupan berdemokrasi. Karena mengambil jalan politik demokrasi menuntut keinsyafan, bahwa penyelenggaraan kekuasaan tak luput dari kekeliruan, tak ada kekuasaan yang mempunyai status ilahiah nan absolut, kepala negara hingga pembantu di bawahnya bukanlah titisan ilahi tetapi titisan daulat rakyat. Namun kritik yang tajam, disertai keteladanan etik, akan lebih efektif dalam menghasilkan perubahan.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
