KHITTAH.CO, MAKASSAR — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Kota Makassar, melukan Webinar seri pertama dengan tema “Pilkada Serentak di Tengah Pandemi; Kedaulatan Rakyat atau Keselamatan Rakyat. Berlangsung pada Selasa, 3 Juni 2020.
Menghadirkan narasumber dalam Webinar tersebut yaitu Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH (BAWASLU RI), Titi Anggriani, SH, MH (Lembaga Perludem), dr. Surahman Muin (RS. Satya Negara Jakarta), dr. Corona Rintawan (MCCC Muhammadiyah) dan Dewa Wiarsa Karsa Sandi dari (KPU RI), walaupun diundang sebagai pemateri, tapi berhalangan hadir.
Sebelum acara dimulai acara diantar oleh Dr. Usman Lonta sebagai Ketua LHKP Muhammadiyah Makassar, beliau mengatakan bahwa webinar tersebut dilakukan dalam rangka mendengar pendapat para ahli. Juga arus bawah dalam menanggapi soal pilkada serentak nanti. Hadir pula sebagai penanggap Arqam Azikin dan Andi Luhur Prianto.
Dr. Ratna Dewi Pettalolo dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa, “Kita tidak boleh mempertentangkan antara kedaulatan rakyat dan keselamatan rakyat karena kedua hal tersebut adalah hak mendasar warga negara,” kata Ratna.
Lanjut Ratna, bahwa dalam pilkada serentak nanti di 9 Desember 2020 perlu tetap berupaya agar pilkada tersebut menjadi pilkada yang demokratis, berkualitas dan aman bagi warga negara.
”Walaupun dalam perpu no 2 tahum 2020 masih membuka kemungkinan bagi penjadwalan ulang pilkada jika pandemi-Covid 19 belum mereda,” jelasnya.
Titi Anggriani, mengusulkan bahwa sebaiknya pilkada serentak digeser ke 2021. “Agar kita punya waktu panjang beradaptasi dengan situasi pandemi yang ada. Perlu waktu agar regulasi, anggaran, penyelenggara dan pemilih bisa siap menghadapi pesta demokrasi dengan aman dan sehat.
”Apalagi pilkada kali ini, pasti akan membutuhkan logistik tambahan berupa alat pelindung diri (APD) terutama bagi penyelenggara,” ujarnya.
Surahman Muin, menegaskan bahwa dalam perspektif kesehatan, keselamatan nyawa rakyat adalah yang paling utama. Baginya perlu ada jaminan dari negara akan tersedianya fasilitas kesehatan memadai dan jika perlu dilakukan screening lebih massif di lapangan.
Hal itu senada dengan pernyataan dr. Corona Rintawan, bahwa angka penularan masih tinggi, kedisiplinan publik dalam menaati protokol kesehatan belum tegak, sangat besar resiko jika pilkada serentak tetap dilakukan di Desember 2020.
Arqam Azikin memberi tanggapan bahwa jadwal pilkada serentak di Desember 2020 lebih kental pertimbangan politisnya ketimbang pertimbangan keselematan atau kesehatannya, padahal buat apa kedaulatan rakyat jika keselamatan rakyat menjadi taruhannya.
Sedangkan Andi Luhur Prianto mengingatkan peserta diskusi dengan adigium “kepentingan/keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”, apalagi katanya pilkada di masa krisis berpeluang dibajak oleh kecurangan-kecurangan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Abdul Rachmat Noer (ARN), sebagai salah satu peserta diskusi webinar yang juga merupakan salah seorang Bakal Calon Walikota Makassar 2020 menegaskan, bahwa pilkada di Desember 2020 adalah keputusan yang terburu-buru. Dalam Webinar tersebut ARN mengatakan bahwa jika pilkada tetap dilangsungkan di 9 Desmber nanti, dirinya menyatakan tidak akan ikut dalam kontestasi Pilwali Makassar. Karena kontesatasi politik meniscayakan konsentrasi orang dalam jumlah banyak dan ini membahayakan nyawa rakyat di masa pandemi.
Kepada awak media, Asratillah yang juga memandu jalannya diskusi tersebut mengatakan, bahwa diskusi tersebut dihadiri oleh sekitar 350 orang. Pesertanya didominasi oleh komisioner KPU dan Bawaslu di daerah-daerah. Banyak pula aktivis, politisi dan wartawan media yang ikut dan memberikan pertanyaan dalam diskusi tersebut. (*)
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
