KHITTAH.CO, MAKASSAR– Lembaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPUMKM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan menggelar silaturahim antarpengurus. LPUMKM menggelar silaturahim itu PADA Selasa, 25 Juli 2023 di Rumah Makan Wong Solo, Makassar.
Ketua LPUMKM PWM Sulsel mengatakan, pertemuan perdana itu digelar untuk menyatukan persepsi terkait arah gerakan dan program yang akan dilakukan.
Forum itu juga penting untuk membincang visi dan misi LPUMKM, terlebih untuk membedakan antara Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEBP) dan LPUMKM.
Meski demikian, Fitriady menekankan, tujuan inti forum ini adalah silaturahim. Hal itu karena setelah pengukuhan pengurus majelis/lembaga PWM Sulsel, LPUMKM belum pernah bertemu dan berkonsolidasi.
Silaturahim dan konsolidasi itu amat penting. Karena itulah, pihaknya mengagendakan, nantinya, setiap bulan LPUMKM PWM Sulsel akan menggelar agenda internal, selain agenda eksternal yang melibatkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
Dalam rapat perdana itu, salah satu Dewan Pakar LPUMKM PWM Sulsel, Syamsul Rizal, hadir memberikan pengarahan. Ia mengungkapkan, dirinya bergembira dengan terbentuk lembaga di Persyarikatan yang khusus membidangi UMKM.
“Karena memang satu hal yang saya lihat lemah di Muhammadiyah selama ini yaitu kita tidak punya visi yang sama dalam hal Pengembangan UMKM. Kalau bidang muamalah lainnya, kita sudah mantap sekali. Soal bisnis, UMKM ini yang kita lemah,” kata dia.
Ia mengaku, dirinya telah lama meresahkan hal itu. Bahkan, ketika dirinya masih tergabung dalam Majelis Ekonomi PWM Sulsel periode lalu, ia melihat, Persyarikatan di Sulsel sangat pasif terkait pengembangan ekonomi dan bisnis.
“Kita selalu tidak nyaman kalau bicara bisnis di Muhammadiyah,” ungkap dia sambil memamerkan senyum ramahnya yang khas.
Karena itulah, menurut dia, LPUMKM harus merumuskan konsep bisnis yang sesuai dengan ke-Islaman dan pandangan Persyarikatan.
“Sehingga kita tidak merasa bahwa kita tidak punya kesempatan untuk menjadikan Persyarikatan sebagai tempat untuk memajukan gerakan ekonomi dan bisnis, sehingga itu tidak tabu lagi,” kata dia.
Padahal, Muhammadiyah memiliki potensi pasar yang besar. LPUMKM harus menyiapkan infrastrukturnya dan menyusun etika bisnisnya di Persyarikatan, supaya kita punya ciri khasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PWM Sulsel yang membidangi MEBP dan LPUMKM, Mustari Bosra memberikan pengarahan terkait perbedaan antara majelis dan lembaga.
Ia menjelaskan, majelis sebagai pembantu pimpinan dalam bidang yang menjadi tugas utama persyarikatan, sedangkan lembaga merupakan pembantu pimpinan yang bukan tugas utama Muhammadiyah.
Mustari Bosra juga menekankan, LPUMKM harus mereedukasi masyarakat terkait kegiatan bisnis. Pasalnya, masyarakat masih memiliki persepsi keliru terkait bisnis. Hal itu karena warisan penjajahan Belanda.
“Kenapa umumnya, masyarakat kita malu berbisnis, itu karena tidak lepas dari faktor historis, yaitu kita pernah dijajah Belanda. Kita tahu, selama penjajahan, Belanda melakukan monopoli perdagangan,” ungkap dia.
Padahal, dahulu, lanjut Guru Besar Sejarah itu, kerajaan di Sulsel dan umumnya di Indonesia, kerajaan islam mengembangkan ekonominya dikembangkan melalui perdagangan.
“Tapi Belanda datang, menjajah, memonopoli perdagangan sekaligus menanamkan persepsi bahwa usaha dagang, aktivitas politik adalah najis, sesuatu yang buruk, kalau ke masjid silakan,” kata Mustari
Karena itulah, tegas dia, paradigma berbisnis masyarakat harus diperbaiki, dan itulah tugas LPUMKM, selain kerja teknis yang menjadi tugas pokok lembaga tersebut.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
