KHITTAH.CO, PAREPARE- Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH-KHT) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nadratuzzaman Hosen menantang untuk menyediakan auditor kehalalan. Kata dia, hal itu harus dilakukan agar LPH-KHT PWM Sulsel dapat menjawab kebutuhan para pengusaha, terutama pengusaha di Muhammadiyah.
Ia mendorong LPH-PKT PWM Sulsel untuk proaktif mendekati pengusaha Muhammadiyah untuk menyosialisasikan terkait kehalalan produk. “Masih banyak pengusaha, termasuk yang Muhammadiyah, yang tidak tahu bahwa 2024 nanti, setiap produk wajib tersertifikasi halal,” kata dia.
Terlebih, sosialisasi terkait regulasi tersebut masih amat minim. Tidak hanya sosialisasi, LPKHT juga bisa menjadi konsultan. “Tapi harus sosialisasi dahulu. Karena masih banyak yang belum mengerti. Kalau mereka sudah paham, sudah mengerti, baru mereka akan konsultasi, itu bagi usaha yang besar. Bagi yang usaha mikro, bisa kita arahkan ke halal center-halal center kita,” ujar dia.
Bahkan, lanjut Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam itu, LPKHT PWM Sulsel bisa menjadi pendamping dengan mengajukan sertifikasi kepada Kementerian Agama. Namun, hal yang terpenting saat ini, adalah memastikan seluruh amal usaha Muhammadiyah untuk menyadari kehalalan dan bersedia untuk tersertifikasi halal.
Sebagai gerakan Islam Berkemajuan, Muhammadiyah sudah seharusnya menjadi pengawal kehalalan produk, karena kini, sedang menjadi trend dunia, sejumlah negara mengupayakan agar produk-produknya bersertifkasi halal. Muhammadiyah seharusnya bisa menjadi penyedia rekomendasi terkait zona dan pengusaha dengan produk tersertifikasi halal.
“Menurut saya, Lembaga Halal ini masih belum menggaung di kalangan Muhammadiyah. Padahal, sebagai organisasi Islam Berkemajuan, sudah seharusnyalah kita terlibat masif dalam gerakan halal. Muhammadiyah harus menjadi paling depan, mulai dari kepada warganya, amal usahanya,” kata dia menekankan.
Ia menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam Seminar dan Rapat Kerja Wilayah LPKHT PWM Sulsel pada Sabtu, 9 Desember 2023 di Aula Universitas Muhammadiyah Parepare.
Lebih lanjut, Ia juga mengarahkan, LPKHT dapat bersinergi dengan unit pelaksana program lainnya di Muhammadiyah, seperti Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Lembaga Pengembangan UMKM, Majelis Pembinaan Kesehtan Umum (MPKU), serta Majelis Tarjih dan Tajdid.
Sementara itu, Ketua LPH-KHT PWM Sulsel, Waspada Santing menyampaikan, pihaknya bertekad untuk mewujudkan ekosistem halal di Sulawesi Selatan. Karena itu, pihaknya mendorong setiap Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di Sulsel mendirikan Lembaga Kajian Halalan Thoyyiban (LKHT).
Selama ini, kata dia, mispersepsi terjadi di kalangan PDM pasca surat edaran PP Muhammadiyah terkait LKHT beredar. Seluruh PDM beranggapan, lembaga terkait kehalalan hanya berdiri di tingkat pusat.
Padahal, hal yang dimaksud hanya Lembaga Pemeriksa Kehalalan, bukan untuk Lembaga Pengkajian Halalalan Thayyiban. Karena itu, ia berharap, Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Sulsel segera membentuk Lembaga Pengkajian Halalan Thayyiban.
Waspada Santing mengungkapkan potensi garapan dakwah Lembaga Pengkajain Halalan Thayyiban jika berdiri d setiap daerah. Ia mengungkapkan, di Sulawesi Selatan, terdapat 944.279 potensi produk halal dengan sebanyak 83.621 yang dibina oleh dinas terkait.
Belum lagi jumlah UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Ia memaparkan, jumlah paling sedikit dari data yang tercatat di Dinas UMKM Sulsel, palimng sedikit dalam satu kabupaten, terdapat 15.312 unit, yaitu di Tana Toraja. Dari data yang ia miliki, terdapat sekira ratusan ribu UMKM-IKM di Sulsel. “10 persen saja bisa kita garap, itu sudah luar biasa dampak kita,” kata dia.
Ia juga berbagi pengalaman, dirinya pernah mampir di rumah makan dan ditanyai apakah akan memesan ikan bakar yang biasa ataukah yang sudah dimarinasi dengan bir. Karena itu, ia mengungkapkan, betapa pentingnya sertfikasi halal untuk segera dimasifkan.
Pasca sidag komisi rapat kerja, seluruh PDM yang hadir mewujudkan kesadaran atas pentingnya sertifikasi halal dengan bertekad untuk membentuk LKHT di daerah mereka.
Adapun program yang dirumuskan, di antaranya membuat 100 Zona Halal Sulsel dan Gerakan Sadar Halal Sulsel, menyediakan Klinik Halal, Sertifikasi halal untuk semua jaringan Muhammadiyah di Sulsel, serta melakukan sertifikasi halal ke industri halal dan UKM di Sulsel. Pihaknya akan menyediakan paket sertifikasi halal dan membentuk LSP Halal untuk penyelia halal dan auditor halal.
LKHT bertekad untuk memasifkan Gerakan Sadar Halal dan membuat Komunitas Masyarakat Sadar Halal Sulsel. Pihaknya juga akan menyediakan infromasi gerakan sadar halal dan zona halal Muhamamdiyah.
Tidak hanya itu, LKHT juga akan menyediakan program pelatihan untuk menghadirkan juru sembeli halal. Hal tersebut setelah penemuan sejumlah kasus di lapangan, penyembelihan hewan yang asal-asalan, tidak sesuai syariat. LKHT PWM Sulsel juga akan membuat applikasi dan data center Industri halal Sulsel terintegrasi.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
