KHITTAH.CO, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) resmi membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2025-2027. Forum ini bertujuan memperkuat persatuan di tengah keberagaman, mencegah konflik berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan.
Plt. Kepala Bakesbangpol Sulsel, Ansyar, S.TP., MAP., memimpin langsung acara pembentukan forum tersebut, Selasa, 14 Januari 2025, di Kantor Gubernur Sulsel, Jl. Urip Sumoharjo.
Ia menekankan pentingnya peran FPK sebagai forum strategis untuk menjaga keharmonisan sosial. “FPK bukan hanya wadah dialog, tetapi juga motor penggerak persatuan bangsa di Sulawesi Selatan. Kami optimis forum ini akan menjadi solusi dalam menghadapi tantangan keberagaman,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Prof. Dr. H. Muhammad Ghalib, M.A., Guru Besar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, terpilih sebagai Ketua FPK Sulawesi Selatan. Jabatan Sekretaris diamanahkan kepada Hj. Sitti Saenab, S.IP., sementara Yarmin Naafi, SE., M.M., dipercaya sebagai Bendahara.
Kepengurusan FPK juga mencerminkan keberagaman Nusantara, dengan melibatkan perwakilan dari berbagai daerah seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Selain itu, beberapa akademisi senior dari UIN Alauddin Makassar turut berkontribusi dalam kepengurusan ini, termasuk Prof. Dr. H. Barsihanoor, Prof. Dr. Muhsin Mahfud, Prof. Dr. H. Natsir Siola, Dr. Syarifuddin Jurdi, dan Haidir Fitra Siagian, S.Sos., M.Si., PhD.
FPK akan menjalankan berbagai program seperti dialog antarbudaya, mediasi konflik, serta pelatihan toleransi dan pengelolaan keberagaman. Forum ini juga melibatkan tokoh agama, adat, pemuda, dan komunitas lainnya sebagai mitra strategis.
Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Muttahida Tri Indahyani, S.Si., MM., menegaskan bahwa keberadaan FPK sangat penting untuk menciptakan suasana aman di Sulawesi Selatan.
“Forum ini diharapkan dapat menjadi penjaga harmoni di masyarakat yang beragam. Dengan FPK, kita bisa mencegah potensi konflik berbasis SARA,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimis bahwa FPK mampu berperan aktif dalam memperkokoh integrasi nasional dan menjaga stabilitas sosial. Pelantikan kepengurusan FPK oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner UNISMUH MAKASSAR
