KHITTAH.CO, MAKASSAR — Syawalan 1447 Hijriah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Sabtu, 28 Maret 2026, di Halaman Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, tidak berhenti sebagai forum silaturahmi pasca-Lebaran. Di panggung yang sama, relasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam itu tampak bergerak ke arah yang lebih konkret, dukungan terhadap pembangunan amal usaha, penguatan layanan publik, dan keberpihakan pada institusi sosial-keagamaan yang bekerja di tengah masyarakat.
Di hadapan pimpinan Muhammadiyah dan ’Aisyiyah se-Sulawesi Selatan, para bupati dan wali kota, pimpinan amal usaha, rektor PTMA, serta ribuan warga persyarikatan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tidak hanya menyampaikan sambutan seremonial. Ia datang dengan serangkaian komitmen yang langsung menyentuh kebutuhan kelembagaan Muhammadiyah, mulai dari penyerahan hibah Rp 800 juta kepada PWM Sulsel untuk Gedung Pengembangan SDM, dukungan alat pertanian, hingga perhatian terhadap sekolah Muhammadiyah yang terdampak bencana.
Dalam forum itu, hibah senilai Rp 800 juta diserahkan secara simbolis kepada PWM Sulsel. Nilainya mungkin belum memadai untuk menjawab seluruh kebutuhan pembangunan yang sedang dirintis Muhammadiyah Sulsel, tetapi maknanya lebih besar dari angka yang tertulis. Hibah itu memperlihatkan bahwa relasi negara dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja bukan dalam logika saling memanfaatkan, melainkan saling menopang dalam bidang yang menyentuh kebutuhan dasar publik.
Gubernur sendiri menyadari keterbatasan sekaligus pentingnya dukungan itu. Dengan nada ringan, ia menyebut bantuan tersebut sebagai tahap awal untuk menopang proses pembangunan yang sedang berjalan di lingkungan PWM Sulsel. Ia juga memberi sinyal bahwa dukungan pemerintah daerah tidak berhenti di sana. Dalam sambutannya, ia mengatakan, “Hari ini kami akan menyerahkan hibah secara simbolis kepada DPW, bantuan hibah Rp 800 juta. Mudah-mudahan sondir-sondirnya itu sudah bisa kita bantu sedikit. Di atas-atasnya sondir, nanti lagi.” Ucapan itu terdengar sederhana, tetapi justru menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan Muhammadiyah berlangsung dalam suasana yang cair, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian.
Yang menarik, dukungan tersebut tidak berdiri sendiri. Gubernur juga menyebut bantuan alat traktor roda empat dan roda dua yang akan diserahkan kepada Muhammadiyah. Bantuan itu memperluas makna amal usaha Muhammadiyah, dari yang lazim dipahami sebagai sekolah, kampus, rumah sakit, dan panti asuhan, ke sektor yang lebih langsung bersinggungan dengan basis ekonomi warga.
Dukungan Gubernur juga tampak pada hal yang lebih spesifik dan menyentuh. Ia menyinggung sekolah Muhammadiyah di Pinrang, berupa TK dan SMP, yang terdampak puting beliung. Dalam ceritanya, perhatian itu muncul bukan dari mekanisme birokrasi yang dingin, tetapi dari kepekaan langsung saat melihat kondisi di lapangan.
“Saya lihat ini sekolah kok tidak dibantu ini, rusak juga, kena terbang juga atapnya. Sekolah Muhammadiyah puang, bukan yang anak, ini bukan rumah-rumah. Kamu bantu juga ini, masa kita penyerahan di depannya tidak dibantu yang itu.”
Kalimat itu mengandung pesan yang penting: pelayanan publik tidak boleh berhenti pada kategori administratif, tetapi harus peka terhadap lembaga-lembaga sosial yang juga ikut memikul beban masyarakat.
Dalam sambutannya, Andi Sudirman bahkan memberi penilaian yang cukup terbuka terhadap Muhammadiyah sebagai mitra sosial. Ia menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi yang terstruktur, memiliki pembiayaan yang jelas, dan mempunyai tata kelola pendidikan yang baik, termasuk di bidang kesehatan. Pengakuan seperti ini tidak kecil artinya.
Ia memperlihatkan bahwa pemerintah daerah melihat Muhammadiyah bukan sekadar kelompok keagamaan, melainkan institusi sipil yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang dalam banyak hal justru menjadi mitra negara.
Di titik ini, Syawalan berubah makna. Ia tidak lagi hanya menjadi ruang saling memaafkan, tetapi menjadi panggung tempat negara dan masyarakat sipil bertemu dalam bahasa kerja. Di satu sisi, Muhammadiyah memperlihatkan infrastruktur sosialnya: klinik utama yang baru diluncurkan, gedung pusat dakwah yang direnovasi, serta pembangunan gedung 13 lantai yang sedang berjalan.
Di sisi lain, pemerintah daerah hadir memberi pengakuan, dukungan anggaran, dan bantuan konkret untuk menopang ikhtiar itu. Hubungan seperti ini penting, terutama di tengah situasi ketika pelayanan publik tidak mungkin hanya ditanggung oleh negara sendirian.
Ketua PWM Sulsel Prof Ambo Asse sendiri menangkap momen itu sebagai bagian dari energi gerakan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Syawalan adalah ruang untuk saling memberi semangat dalam menggerakkan persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah.
Ia juga melaporkan kemajuan pembangunan klinik, renovasi pusat dakwah, dan rencana pembangunan gedung 13 lantai, sambil mengajak warga persyarikatan berinfak. Dalam konteks itu, bantuan pemerintah menjadi semacam penegasan bahwa kerja-kerja Muhammadiyah tidak berdiri sendirian, melainkan mendapat tempat dalam horizon pembangunan daerah.
Bagi Muhammadiyah, relasi dengan negara tentu bukan hal baru. Sejak lama organisasi ini berada di medan yang unik: bukan bagian dari negara, tetapi juga bukan kekuatan yang mengambil jarak total dari negara. Muhammadiyah membangun sekolah, kampus, rumah sakit, panti sosial, hingga pusat dakwah dengan sumber dayanya sendiri, tetapi dampaknya dirasakan sebagai bagian dari pelayanan publik yang lebih luas. Karena itu, ketika pemerintah daerah memberi dukungan nyata, yang diperkuat sesungguhnya bukan hanya organisasi Muhammadiyah, melainkan juga kapasitas masyarakat dalam melayani dirinya sendiri.
Di Sulawesi Selatan, pola itu tampak semakin jelas. Pemerintah provinsi terlihat membaca Muhammadiyah sebagai simpul sosial yang efektif: punya jaringan, punya kepercayaan publik, dan punya pengalaman panjang mengelola amal usaha. Muhammadiyah, pada gilirannya, tidak sekadar menerima dukungan, tetapi mengolahnya menjadi infrastruktur sosial yang nyata. Dari sinilah kemitraan itu mendapat bentuknya: negara memberi daya ungkit, masyarakat sipil memberi daya jangkau.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
