KHITTAH.CO, MAKASSAR — Muhammadiyah Sulawesi Selatan menegaskan bahwa kepemimpinan di perguruan tinggi Muhammadiyah dan ’Aisyiyah tidak cukup ditopang kecakapan manajerial semata, melainkan juga harus berakar pada ideologi persyarikatan yang kokoh. Penegasan itu mengemuka dalam pembukaan Darul Arqam Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah/’Aisyiyah (PTMA) se-Sulawesi Selatan di Aula Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, Makassar, Rabu, 15 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung hingga Sabtu, 18 April 2026, mengimpun 60-an pimpinan PTMA se-Sulsel Mereka terdiri atas unsur badan pembina harian, rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan yang dibagi dalam dua gelombang. Bagi Muhammadiyah, angka itu bukan semata statistik kepesertaan, melainkan penanda bahwa kaderisasi pimpinan perguruan tinggi kini sedang diperlakukan sebagai agenda strategis, bukan lagi urusan pinggiran.
Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, Drs Amir MR MM, menegaskan, Darul Arqam dirancang untuk memperkuat ideologi, memperdalam pemahaman keislaman, dan meneguhkan komitmen berorganisasi. Menurut dia, forum itu bukan sekadar ruang pembelajaran, melainkan sarana internalisasi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan amanah kepemimpinan kampus.
“Darul Arqam merupakan salah satu instrumen strategis dalam Muhammadiyah untuk memperkuat ideologi, memperdalam pemahaman keislaman, serta meneguhkan komitmen dalam berorganisasi,” kata Amir.
Ia menambahkan, para pimpinan utama PTMA memikul peran yang jauh melampaui pengelolaan administratif. Mereka, katanya, juga dituntut menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Islam berkemajuan, terlebih ketika perguruan tinggi menghadapi tuntutan untuk unggul secara akademik sekaligus kokoh dalam karakter.
Tema yang diusung, yakni Penguatan Komitmen Ideologi Pimpinan PTM sebagai Pilar Kaderisasi Persyarikatan, menjadi semacam payung besar dari kegelisahan yang hendak dijawab Muhammadiyah. Di banyak tempat, kepemimpinan perguruan tinggi acap dinilai hanya dari prestasi administratif, akreditasi, dan capaian kelembagaan. Padahal, bagi persyarikatan, arah sebuah kampus juga ditentukan oleh watak ideologis orang-orang yang memimpinnya.
Mengapa Darul Arqam Penting?
Nada itu terdengar lebih tegas dalam sambutan Ketua PWM Sulawesi Selatan Prof Ambo Asse. Ia mengatakan, Darul Arqam penting untuk menghapus bisik-bisik lama yang kerap muncul menjelang penentuan pimpinan kampus, seperti cap “bukan kader”, “bukan kader inti”, atau “kader sampingan”. Menurut dia, forum seperti ini justru diperlukan agar ruang abu-abu itu ditutup dan semua pimpinan utama diposisikan dalam koridor kaderisasi yang sama.
“Kenapa Darul Arqam itu dilakukan? Untuk menghilangkan kesan itu. Tidak ada lagi kader sampingan, yang jelas semua yang sudah Darul Arqam itu kader,” ujar Ambo.
Bagi Ambo, pesan itu bukan sekadar penertiban istilah. Ia mengandung konsekuensi organisatoris yang serius. Pimpinan perguruan tinggi, menurut dia, harus menyadari bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang menuntut keikhlasan, komitmen, dan kesungguhan dalam menyiapkan generasi penerus. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pimpinan utama yang menghindar dari proses kaderisasi dengan beragam alasan.
Di hadapan peserta, Ambo juga menekankan bahwa kampus-kampus Muhammadiyah perlu dipimpin dengan cara pandang persyarikatan, bukan semata cara pandang jabatan. “Kita ini bukan berpikir rektor, berpikir Muhammadiyah,” katanya, menggarisbawahi bahwa otoritas struktural seharusnya tunduk pada horizon gerakan yang lebih besar.
Penekanan pada ideologi itu kemudian diperluas oleh Wakil Ketua MPKSDI Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Faiz Rafdhi. Dengan meminjam analogi tentang putusan Mahkamah Konstitusi, ia mengatakan bahwa keputusan-keputusan besar selalu bergantung pada ideologi orang yang mengambilnya. Analogi itu, menurut dia, relevan pula untuk membaca arah kebijakan di amal usaha Muhammadiyah, termasuk perguruan tinggi.
“Kalau ideologi pimpinan PTM hitam, ya tentu akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang hitam. Tapi kalau ideologinya sejak awal diarahkan ke ideologi Muhammadiyah, maka tentu akan lahir ideologi Muhammadiyah,” ujar Faiz.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Darul Arqam tidak sedang diletakkan sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai ikhtiar menjaga arah. Dalam logika Muhammadiyah, ideologi bukan ornamen pidato, tetapi tenaga batin yang menggerakkan kebijakan, relasi kelembagaan, dan orientasi pelayanan pendidikan.
Faiz juga menyinggung dimensi lain yang kerap luput dalam pembicaraan tentang kaderisasi, yakni pentingnya membangun kepemimpinan yang membumi. Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, bukan di hotel, karena hal itu dinilai memperkuat watak kesederhanaan sekaligus menghidupkan aset persyarikatan. Dalam ungkapan yang ringan, tetapi mengena, ia berkata, “Kasur itu fungsinya tidur, bukan gengsi.”
Bagi Faiz, Darul Arqam bukan hanya soal transfer nilai dan ideologi, tetapi juga konsolidasi antarpimpinan PTMA. Di ruang seperti itulah, kata dia, jejaring, kedekatan, dan modal sosial antarpengelola kampus dibangun. Dalam konteks perguruan tinggi Muhammadiyah, konsolidasi seperti itu penting karena kebijakan dan kemajuan kelembagaan sering kali juga ditopang oleh kekuatan relasi, kepercayaan, dan kerja bersama.
Darul Arqam, dalam kerangka itulah, menjadi lebih dari sekadar pelatihan. Ia adalah upaya menutup ruang bagi stigma “bukan kader”, sekaligus menegaskan bahwa di lingkungan PTMA, kepemimpinan pada akhirnya bukan hanya perkara jabatan, melainkan perkara keberpihakan pada nilai, gerakan, dan masa depan persyarikatan.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner UNISMUH MAKASSAR
