KHITTAH.CO, Barru — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Barru bersama sejumlah organisasi mahasiswa menyoroti kebijakan beasiswa Pemerintah Kabupaten Barru yang mensyaratkan penerima berasal dari program studi minimal terakreditasi B. Mereka menilai aturan tersebut tidak berpihak pada mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan, terutama di daerah yang masih memiliki banyak program studi dengan akreditasi di bawah B.
Kritik itu disampaikan dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 melalui forum dialog bersama pemerintah daerah di Barru, Sabtu, 2 Mei 2026. Mahasiswa menilai kebijakan berbasis akreditasi semata berpotensi mempersempit akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Johan, perwakilan IMM Barru, mengatakan kebijakan tersebut menciptakan ketimpangan akses bantuan pendidikan. Menurut dia, banyak mahasiswa di Barru tidak memiliki banyak pilihan kampus maupun program studi karena keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah.
“Kami melihat ini sebagai bentuk ketimpangan yang dilegalkan. Banyak mahasiswa di Barru tidak punya pilihan lain selain kuliah di prodi dengan akreditasi di bawah B,” ujarnya.
Pernyataan serupa disampaikan Pira dari IMM Barru. Ia menilai kebijakan beasiswa seharusnya lebih mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi mahasiswa, bukan hanya standar administratif kampus.
“Beasiswa seharusnya hadir untuk membantu yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang sudah berada dalam kategori ideal,” katanya.
Kritik tersebut turut disuarakan Aliansi Mahasiswa Barru yang terdiri atas sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya IMM Barru, Dewan Pimpinan Pusat GAPPEMBAR, PMII Barru, BEM ITBA Al-Ghazali Barru, BEM Universitas Muhammadiyah Barru, SEMA IAI DDI Mangkoso, dan HMJ BI Unmuh Barru.
Dalam forum itu, aliansi mahasiswa mendesak pemerintah daerah merevisi regulasi beasiswa yang dinilai diskriminatif. Mereka juga meminta pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif bagi mahasiswa dari program studi dengan akreditasi di bawah B.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Barru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, perwakilan DPRD, serta perwakilan Kepolisian Resor Barru.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakil Bupati Barru menyatakan pemerintah daerah akan mengevaluasi kebijakan tersebut bersama dinas terkait.
“Kami akan mengkaji kembali kebijakan ini bersama dinas terkait sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Mahasiswa menilai kebijakan yang terlalu berfokus pada akreditasi justru dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan di daerah.
“Kalau beasiswa hanya untuk yang sudah memenuhi standar tertentu, lalu bagaimana dengan mahasiswa yang sedang berjuang di tengah keterbatasan?” kata Johan.
Aliansi mahasiswa berharap pemerintah daerah tidak hanya menitikberatkan kebijakan pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan sosial dan pemerataan akses pendidikan bagi mahasiswa di Barru.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
