KHITTAH.CO, LAMPUNG — Kwartir Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Sulawesi Selatan (Kwarwil HW Sulsel) menyoroti penguatan kaderisasi, konsolidasi organisasi, dan kepastian kebijakan dalam Sidang Pleno II Tanwir ke-1 Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan di Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro), Lampung, Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, Kwarwil HW Sulsel juga melaporkan pembentukan 23 kwartir daerah (Kwarda) dari 24 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di Sulawesi Selatan serta capaian pendidikan dan pelatihan kader selama periode 2025–2026.
Ketua Kwarwil HW Sulsel Syahrir Rajab menyampaikan laporan perkembangan organisasi sekaligus evaluasi terhadap sejumlah program Kwartir Pusat. Ia menekankan perlunya tindak lanjut atas gagasan program, penguatan koordinasi antarwilayah, dan kejelasan pedoman organisasi agar program Hizbul Wathan dapat berjalan lebih terarah.
Tanwir ke-1 Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan dibuka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, didampingi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Sudarman, dan Rektor UM Metro Nyoto.
Syahrir hadir sebagai anggota Tanwir bersama Mansyur Qadir, Asri Aryadi, dan Umar Sadik. Forum tersebut juga dihadiri utusan perguruan tinggi Muhammadiyah dari Sulawesi Selatan, termasuk perwakilan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) dan Institut Teknologi dan Kesehatan (ITKES) Muhammadiyah Sidrap.
Soroti Kepastian Program dan Penguatan Kaderisasi
Dalam penyampaian tanggapannya, Syahrir mengapresiasi sejumlah gagasan dan konsep program yang diperkenalkan Kwartir Pusat. Namun, ia menilai gagasan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan resmi agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan program di seluruh tingkatan organisasi.
“Tak satu pun produk hari ini, semuanya konsep,” kata Syahrir, merujuk pada belum adanya konsep program periode berjalan yang ditetapkan menjadi surat keputusan Kwartir Pusat.
Menurut Syahrir, penetapan kebijakan diperlukan agar program tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara terukur. Ia juga menyoroti belum terwujudnya Konsul HW Wilayah sebagaimana ketentuan yang dirujuknya dalam pedoman organisasi.
Selain itu, Syahrir meminta kejelasan pengaturan Dewan Sugli dalam tata kelola Hizbul Wathan. Ia menilai penyelenggaraan pelatihan Dewan Sugli perlu disertai landasan dan petunjuk teknis yang jelas, terutama karena nomenklatur tersebut, menurutnya, belum tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Semestinya Kwartir Pusat merumuskan juknis atau petunjuk penyelenggaraan Dewan Sugli,” ujarnya.
Pada aspek hubungan eksternal, Syahrir menyampaikan adanya hambatan yang dihadapi Hizbul Wathan di sejumlah lingkungan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan Kementerian Agama. Ia meminta Kwartir Pusat memperkuat komunikasi dengan instansi terkait dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka agar Pandu Hizbul Wathan memperoleh ruang partisipasi yang lebih luas.
Ia juga menyoroti belum dilibatkannya Hizbul Wathan dalam sejumlah kegiatan kepanduan nasional di lingkungan Kementerian Agama, termasuk Kemah Pramuka Madrasah Tingkat Nasional dan Kemah Pramuka Santri Nusantara. Menurutnya, kegiatan tersebut perlu membuka kesempatan bagi Pandu Hizbul Wathan untuk berpartisipasi dalam pembinaan generasi muda.
Dalam bidang pendidikan dan pelatihan, Syahrir menyebut program Jaya Matahari I dan Jaya Matahari II belum terlaksana pada periode berjalan. Sementara itu, usulan pelatihan Jaya Pertiwi dari Kwarwil HW Sulsel belum memperoleh persetujuan untuk dilaksanakan sebagai program resmi Kwartir Pusat. Kwarwil HW Sulsel kemudian menjalankan kegiatan tersebut sebagai bagian dari konsolidasi organisasi.
Sulsel Bentuk 23 Kwarda, PTM Perkuat Qabilah HW
Di tengah sejumlah evaluasi tersebut, Kwarwil HW Sulsel melaporkan perkembangan pembentukan organisasi dan pelaksanaan kaderisasi di tingkat wilayah. Dari 24 PDM di Sulawesi Selatan, sebanyak 23 Kwarda telah terbentuk, sedangkan satu daerah yang belum terbentuk berada di Toraja Utara.
Dari 23 Kwarda tersebut, Syahrir melaporkan 12 Kwarda berjalan dengan baik, empat Kwarda berkinerja kurang optimal, dan tujuh Kwarda masih membutuhkan perhatian serta pembinaan lebih lanjut. Kwarwil HW Sulsel merencanakan kunjungan dan pendampingan untuk memperkuat aktivitas organisasi di daerah-daerah tersebut.
Pada bidang kaderisasi, Kwarwil HW Sulsel telah menyelenggarakan lima angkatan Jaya Melati I dan satu angkatan Jaya Melati II sepanjang 2025–2026. Selain itu, dilaksanakan pelatihan kepemimpinan pandu untuk golongan Penghela sebanyak dua angkatan dan golongan Pengenal sebanyak dua angkatan.
Penguatan organisasi juga dilakukan di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Dari 11 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Sulawesi Selatan, sembilan telah melantik pengurus Qabilah Hizbul Wathan, sedangkan dua lainnya masih menunggu proses pelantikan oleh Kwartir Pusat.
Dukungan perguruan tinggi Muhammadiyah dalam forum Tanwir tersebut turut ditunjukkan melalui kehadiran sejumlah utusan dari Sulawesi Selatan. Dari Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang hadir Wakil Rektor III Dr. Herman Dema dan Wakil Rektor IV Dr. Syamsu Tang, yang juga menjabat Ketua PDM Sidrap.
Sementara itu, dari ITKES Muhammadiyah Sidrap hadir Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Asnal Bebang, MM, serta dosen Ramli Herikzah.
Kehadiran para utusan perguruan tinggi tersebut menjadi bagian dari partisipasi unsur Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dalam forum permusyawaratan nasional Hizbul Wathan. Keterlibatan perguruan tinggi juga relevan dengan penguatan pembinaan kepanduan di lingkungan pendidikan Muhammadiyah, termasuk melalui pengembangan dan pengaktifan Qabilah HW.
Syahrir juga melaporkan partisipasi kontingen Sulawesi Selatan dalam Lomba Pengenal Berprestasi V (LPB V). Ia mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut, sekaligus menyayangkan ketidakhadiran kontingen dari sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat dan DKI Jakarta, yang dinilainya menjadi catatan bagi pemerataan partisipasi dalam kegiatan nasional.
Melalui forum Tanwir, Kwarwil HW Sulsel berharap evaluasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan organisasi yang jelas. Penguatan kaderisasi, kepastian program, konsolidasi antarwilayah, serta pembinaan Kwarda yang belum aktif menjadi sejumlah agenda penting untuk menjaga keberlanjutan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner ITKESMU SIDRAP
