KHITTAH.CO, MAKASSAR — Implementasi Satu Data Muhammadiyah (SatuMu) di Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan signifikan pada tingkat cabang. Dari 250 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), sebanyak 245 cabang atau 98 persen telah aktif. Namun, capaian tersebut belum diikuti perkembangan serupa pada tingkat ranting yang baru mencapai 14,4 persen.
Koordinator Tim SatuMu PWM Sulsel, yang juga Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel, Dr. Hadisaputra, menempatkan percepatan aktivasi ranting sebagai salah satu prioritas dalam implementasi SatuMu. Penguatan sistem tersebut dinilai penting agar transformasi digital Muhammadiyah dapat menjangkau seluruh tingkatan organisasi.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PWM Sulsel bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan, di lantai 3 Pusat Dakwah Muhammadiyah (Pusdam) Sulsel, Makassar, Kamis, 29 Oktober 2026.
Berdasarkan data SatuMu per 26 Oktober 2026, seluruh 24 PDM di Sulawesi Selatan telah aktif. Sementara itu, dari 803 Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) yang terdaftar, baru 116 ranting yang aktif dalam sistem.
Hadi mengidentifikasi sejumlah pekerjaan yang perlu dipercepat, mulai dari penyelesaian aktivasi cabang, penguatan kelembagaan ranting, pembenahan administrasi, hingga perluasan kepemilikan kartu tanda anggota Muhammadiyah elektronik atau e-KTAM.
Lima Cabang Belum Aktif
Salah satu perhatian dalam implementasi SatuMu adalah penyelesaian aktivasi lima cabang Muhammadiyah yang tersebar di empat kabupaten, yakni Bone, Sidenreng Rappang, Barru, dan Jeneponto.
Kelima cabang tersebut adalah PCM Kajuara dan PCM Cenrana di Kabupaten Bone, PCM Tellu Limpoe di Sidenreng Rappang, PCM Simpang Binangae di Barru, serta PCM Tarowang di Jeneponto.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, langkah yang ditawarkan mencakup evaluasi kelembagaan, penunjukan administrator dan verifikator sementara, serta kemungkinan penugasan pengurus sementara atau caretaker.
Cabang yang dinilai tidak memungkinkan lagi untuk diaktifkan juga dapat dievaluasi melalui mekanisme organisasi, termasuk kemungkinan pembubaran sesuai ketentuan persyarikatan.
Langkah tersebut diarahkan untuk menuntaskan aktivasi cabang sekaligus memastikan data kelembagaan Muhammadiyah semakin tertib dan sesuai dengan kondisi organisasi di lapangan.
Penguatan Ranting Jadi Prioritas
Tantangan yang lebih besar terdapat pada tingkat ranting. Dari 803 PRM yang terdaftar di Sulawesi Selatan, sebanyak 687 ranting belum aktif dalam sistem SatuMu.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan aktivasi antardaerah. Kota Parepare, Maros, Palopo, dan Sinjai telah mencapai aktivasi 100 persen pada ranting yang terdaftar. Sebaliknya, sejumlah daerah masih menunjukkan capaian relatif rendah.
Kabupaten Barru dan Toraja Utara bahkan belum memiliki PRM yang terdaftar dalam data SatuMu.
Untuk mempercepat aktivasi, Hadi menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia pada tingkat cabang, terutama penyiapan administrator dan verifikator yang ditetapkan melalui surat keputusan PCM.
“Pastikan admin dan verifikator siap mendampingi aktivasi PRM,” katanya.
Pelaksanaan tugas tersebut dapat melibatkan unsur pimpinan cabang, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), maupun Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang mendapat penugasan.
Selain mengaktifkan ranting yang sudah terdaftar, pembentukan ranting baru juga menjadi bagian dari strategi penguatan kelembagaan. Target awalnya adalah setiap cabang memiliki sekurang-kurangnya satu ranting, dengan sasaran ideal paling sedikit tiga ranting pada setiap cabang.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi Muhammadiyah sekaligus memperluas jangkauan pelayanan dan pendataan anggota hingga tingkat masyarakat.
Percepat Keanggotaan Digital
Implementasi SatuMu tidak hanya berkaitan dengan pendataan struktur organisasi, tetapi juga mencakup penguatan administrasi kelembagaan dan identitas digital anggota.
Hadi turut menyoroti pentingnya kelengkapan dokumen organisasi, termasuk surat keputusan pendirian, surat keputusan kepengurusan, serta pencatatan rekening pada setiap tingkatan persyarikatan.
Di sisi lain, perluasan penggunaan e-KTAM menjadi agenda penting dalam memperkuat sistem keanggotaan digital Muhammadiyah.
Hadi menawarkan strategi percepatan melalui tiga jalur, yakni pengajian cabang dan ranting, kolaborasi dengan organisasi otonom Muhammadiyah, serta pelibatan amal usaha dalam memperluas layanan keanggotaan.
“Masukkan materi e-KTAM dalam pengajian PCM dan PRM,” tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, kegiatan pengajian diharapkan tidak hanya menjadi sarana pembinaan keagamaan, tetapi juga dimanfaatkan untuk memberikan pendampingan aktivasi aplikasi MASA dan pengurusan e-KTAM.
Sementara itu, kegiatan perkaderan organisasi otonom diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kepemilikan identitas digital di kalangan kader Muhammadiyah.
Muhammadiyah Tekankan Komitmen Bersama
Sementara itu, Ketua PWM Sulsel, Prof. Ambo Asse, menegaskan bahwa kemajuan Muhammadiyah membutuhkan kesungguhan, kerja sama, dan komitmen seluruh unsur persyarikatan.
Menurut dia, perkembangan organisasi tidak dapat dilepaskan dari kemampuan seluruh unsur pimpinan untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Marilah kita bersama-sama semuanya untuk kemajuan perserikatan Muhammadiyah,” ujar Ambo Asse.
Ia mengingatkan bahwa setiap persoalan organisasi harus dihadapi melalui langkah konkret dan tanggung jawab bersama. Kemajuan tidak cukup hanya direncanakan, tetapi juga memerlukan kesediaan untuk melakukan perubahan dan perbaikan secara berkelanjutan.
Ambo Asse juga menekankan bahwa kesabaran dalam menjalankan amanah organisasi tidak boleh dimaknai sebagai sikap pasif. Kesabaran justru harus diwujudkan melalui kesungguhan dalam mencari jalan keluar dari setiap persoalan.
“Sabarnya bukan sabar diam, tetapi sabarnya adalah sabar aktif, kreatif, dinamis,” tegasnya.
Menurut dia, semangat tersebut perlu dimiliki seluruh unsur persyarikatan agar berbagai program pengembangan Muhammadiyah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dalam konteks implementasi SatuMu, komitmen bersama menjadi penting untuk mendorong keterlibatan pimpinan daerah, cabang, ranting, serta amal usaha Muhammadiyah dalam memperkuat sistem pendataan dan administrasi organisasi.
Melalui Rakor tersebut, PWM Sulsel berupaya memperkuat koordinasi kelembagaan sekaligus mendorong transformasi digital yang lebih merata.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner PMB UNIMEN
