KHITTAH.CO, YOGYAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan seluruh elemen bangsa, terutama elite politik, agar tidak membiarkan perbedaan kepentingan berkembang menjadi pertentangan yang mengancam persatuan nasional. Pesan itu disampaikan menjelang penyelenggaraan Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–15 November 2026.
Dalam konferensi pers di Aula Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin, 9 November 2026, Haedar menegaskan bahwa persatuan merupakan modal sejarah sekaligus kekuatan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, sejahtera, dan berkemajuan. Karena itu, dinamika politik dan sosial harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan bangsa, bukan ambisi kelompok ataupun kepentingan politik sesaat.
“Persatuan bangsa ini harus terus kita rawat. Perbedaan kepentingan dalam kehidupan demokrasi merupakan sesuatu yang wajar, tetapi jangan sampai berkembang menjadi pertentangan yang merusak kebersamaan dan keutuhan bangsa,” ujar Haedar.
Menurut Haedar, bangsa Indonesia memiliki warisan sejarah dan kebudayaan yang menempatkan kebersamaan sebagai landasan kehidupan bernegara. Nilai tersebut tercermin dalam tradisi gotong royong, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.
Namun, modal sosial tersebut tidak boleh dianggap akan bertahan dengan sendirinya. Haedar mengingatkan bahwa persaingan politik yang disertai ambisi berlebihan dapat menimbulkan ketegangan antarkelompok dan melemahkan ikatan kebangsaan apabila tidak dikelola secara bijaksana.
Penegakan Hukum dan Etika Kebangsaan
Haedar menilai persatuan nasional membutuhkan keteraturan sosial yang ditopang oleh penegakan hukum secara adil, jujur, objektif, dan transparan. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan etika kolektif agar setiap warga negara dan penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kehidupan bersama.
Menurut dia, hukum dan etika merupakan landasan penting untuk mencegah konflik kepentingan antarkelompok, organisasi, maupun lembaga negara. Keduanya diperlukan agar kehidupan demokrasi tidak hanya menjamin kebebasan, tetapi juga menghadirkan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat.
Perhatian Muhammadiyah juga tertuju pada perkembangan ruang digital, terutama penggunaan media sosial yang kerap diwarnai penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, penghujatan, dan permusuhan. Haedar mengingatkan agar kebebasan berekspresi tidak digunakan untuk mempertajam perbedaan yang berpotensi merusak hubungan sosial.
Baca Juga: Kolaborasi Unismuh Makassar dan Desa Bulu Cindea Dorong Sentra Garam Industri
Ia mendorong masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai sarana berbagi pengetahuan, informasi yang bermanfaat, dan nilai-nilai kebajikan. Pengguna media sosial juga perlu mengedepankan tanggung jawab moral dengan mempertimbangkan kebenaran, kepantasan, dan dampak sosial dari setiap informasi yang disebarkan.
Kepemimpinan Nasional Harus Berpegang pada Konstitusi
Dalam konteks pemerintahan, Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kewajiban konstitusional dan menegakkan sistem hukum. Dukungan itu dikaitkan dengan upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Muhammadiyah berharap kepemimpinan nasional tetap berpegang pada konstitusi dan mampu menerjemahkan agenda Asta Cita menjadi kebijakan yang mendorong persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan agenda pembangunan juga memerlukan keselarasan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat luas.
Haedar turut mengingatkan pentingnya sinergi antarlembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga berbagai institusi pemerintahan lainnya. Menurut dia, kepentingan sektoral tidak boleh menghambat kerja sama antarlembaga ataupun melemahkan keutuhan nasional.
Dalam kehidupan bermasyarakat, seluruh komponen bangsa juga diajak menjadikan nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia sebagai pedoman bersama. Nilai-nilai tersebut dipandang penting untuk memperkuat solidaritas di tengah kemajemukan masyarakat.
Tanwir Muhammadiyah Usung Semangat Persatuan
Seruan menjaga persatuan nasional menjadi pesan utama Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah yang akan berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–15 November 2026. Mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa”, kegiatan tersebut dijadwalkan dihadiri dan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto, bersama sejumlah tokoh nasional dan tokoh masyarakat.
Melalui tema tersebut, Muhammadiyah ingin menegaskan kembali pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan kebangsaan. Persatuan tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan politik, tetapi juga diwujudkan melalui kerja sama dan pengabdian nyata bagi masyarakat.
Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah akan terus berkontribusi menjaga persatuan melalui berbagai bidang pengabdian, termasuk pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, pengembangan masyarakat, dan dakwah. Kiprah tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk menghadirkan kemajuan yang dapat dirasakan masyarakat luas.
Muhammadiyah juga akan memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai unsur bangsa. Kerja sama lintas kelompok dinilai penting untuk membangun kepercayaan, mengurangi sekat sosial, dan memperkokoh kehidupan kebangsaan.
Melalui Tanwir dan Milad Ke-114, Muhammadiyah berharap semangat persatuan tidak berhenti sebagai seruan dalam forum organisasi, tetapi menjadi kesadaran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perbedaan kepentingan politik, sosial, dan budaya, kebersamaan dipandang sebagai modal penting untuk membawa Indonesia menuju kehidupan yang lebih adil, damai, dan sejahtera.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner PMB UMSI
