Scroll untuk baca artikel
PMB Unismuh
Jasa pembuatan website Lagomedia Indonesia
Berita

Cawapres Pengganti Gibran, Akademisi FISIP Unismuh Tekankan Tiga Kriteria

×

Cawapres Pengganti Gibran, Akademisi FISIP Unismuh Tekankan Tiga Kriteria

Share this article
Akademisi Unismuh Dr. Nur Wahid nilai figur cawapres pengganti harus mampu menjaga persatuan bangsa serta menjalankan tata kelola pemerintahan efektif.

KHITTAH.CO, MAKASSAR — Calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dinilai perlu memiliki pemahaman ideologi Pancasila, kapasitas keilmuan yang memadai, serta wawasan kebangsaan yang kuat. Ketiga aspek tersebut dianggap penting agar pergantian kepemimpinan nasional tidak semata-mata menjadi proses politik, tetapi juga menghasilkan figur yang mampu menjaga persatuan bangsa dan menjalankan pemerintahan secara efektif.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Nur Wahid, S.Sos., M.Si., dalam wawancara di kampus Unismuh Makassar, Rabu, 18 November 2026. Ia menilai momentum pengisian jabatan wakil presiden perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas kepemimpinan dan kehidupan demokrasi Indonesia.

Pernyataan itu muncul setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemudian memulai proses pengisian kekosongan jabatan tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi.

“Kita berharap lahir tokoh-tokoh yang betul-betul bisa menjadi tokoh bangsa, tokoh nasional yang mengayomi,” ujar Nur Wahid. Menurut dia, pergantian wakil presiden harus menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas agar tidak memunculkan persoalan baru yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Nur Wahid menjelaskan, kriteria pertama yang perlu diperhatikan adalah pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Seorang calon wakil presiden, menurut dia, harus mampu menempatkan nilai persatuan, keadilan, demokrasi, dan toleransi sebagai landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Yang pertama mereka harus memahami tentang ideologi Pancasila itu sendiri,” katanya. Ia memandang Pancasila sebagai landasan untuk membangun kehidupan berbangsa yang demokratis, adil, serta menghargai keberagaman masyarakat Indonesia.

Rekam Jejak Pendidikan Perlu Diperhatikan

Kriteria kedua berkaitan dengan kapasitas keilmuan calon wakil presiden, khususnya dalam memahami sistem ketatanegaraan dan perkembangan politik nasional. Nur Wahid menilai latar belakang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kesiapan intelektual seseorang dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin negara.

Menurut dia, rekam jejak pendidikan perlu diperhatikan, termasuk kejelasan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh calon pemimpin. Aspek tersebut dipandang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan seseorang memahami persoalan pemerintahan yang semakin kompleks.

“Kalau sumber daya manusianya bagus, latar belakang pendidikannya jelas, saya kira ya itu layak untuk menduduki jabatan tersebut,” ujar Nur Wahid.

Ia juga mengingatkan pentingnya kemampuan memahami persoalan ketatanegaraan serta menyikapi berbagai fenomena politik. Kapasitas keilmuan, menurut dia, perlu didukung kemampuan membaca perkembangan masyarakat dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pandangan Nur Wahid mengenai rekam jejak pendidikan merupakan penilaian substantif terhadap kualitas calon pemimpin. Adapun persyaratan pendidikan formal bagi calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Selain kapasitas akademik, Nur Wahid menekankan pentingnya kecakapan politik. Calon wakil presiden dinilai perlu memahami konfigurasi partai politik serta memiliki kemampuan membangun komunikasi dan konsolidasi di antara berbagai kekuatan politik.

Menurut dia, dinamika politik Indonesia yang melibatkan banyak partai dan kelompok masyarakat menuntut kemampuan membangun kerja sama. Kecakapan tersebut diperlukan agar pemerintahan dapat menjalankan agenda nasional di tengah beragam kepentingan politik.

Wawasan Kebangsaan dan Pengalaman Pemerintahan

Kriteria ketiga yang disoroti Nur Wahid adalah wawasan kebangsaan. Ia menilai calon wakil presiden harus memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan nasional serta kemampuan memahami keragaman sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang sangat majemuk. Karena itu, pemimpin nasional perlu memiliki kepekaan terhadap perbedaan sekaligus kemampuan menciptakan keadilan bagi berbagai kelompok masyarakat.

Nur Wahid juga menilai pengalaman dalam pemerintahan, baik melalui aktivitas politik maupun birokrasi, merupakan bekal penting bagi calon wakil presiden. Pengalaman tersebut dapat membantu seorang pemimpin memahami kompleksitas penyelenggaraan negara dan membangun hubungan dengan berbagai unsur masyarakat.

“Saya kira sangat penting. Sangat penting terkait wawasan kebangsaan,” katanya ketika ditanya mengenai relevansi pengalaman politik dan birokrasi bagi calon wakil presiden.

Menurut dia, keberagaman masyarakat dari Sabang sampai Merauke membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengayomi dan menyatukan berbagai kelompok. Kemampuan membangun persatuan harus berjalan seiring dengan upaya menghadirkan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, ia menyinggung pentingnya pemahaman nilai-nilai religius yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Nilai tersebut, menurut dia, perlu menjadi bagian dari karakter pribadi seorang pemimpin, bukan sekadar pernyataan yang disampaikan dalam ruang publik.

Pemilihan Wakil Presiden Melalui MPR

Di luar kriteria personal, Nur Wahid mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Mekanisme hukum menjadi landasan dalam menentukan pengganti wakil presiden yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Berdasarkan keputusan terbaru MPR pada 16 November 2026, Presiden Prabowo Subianto diberi waktu hingga 25 November 2026 untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Sidang paripurna MPR untuk memilih sekaligus melantik wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026, mundur dari rencana awal pada 2 Desember.

Dalam proses tersebut, MPR akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan kedua calon yang diajukan Presiden. Selanjutnya, satu di antara dua nama itu dipilih melalui mekanisme persidangan MPR sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Nur Wahid, pemilihan wakil presiden pengganti perlu memperhatikan kualitas kepemimpinan sekaligus kepatuhan terhadap aturan hukum. Ia berharap proses pergantian tersebut dapat menghadirkan figur yang memahami Pancasila, memiliki kapasitas keilmuan dan pengalaman politik, serta mampu mengayomi masyarakat Indonesia yang beragam.

Kontributor: Muammar Dzulkifli/Qotadah

Editor: Hadisaputra

KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL

  • Klik Banner UIAD

Leave a Reply