Politik Yang Encer

Oleh : Muh. Asratillah Senge

“Kiri” dan “Kanan”

Kini gagasan yang berlabel “kiri” sedang diwanti-wanti, diawasi oleh beberapa pihak demi kepentingan politik, dan terus dipantau jangan sampai bangkit lalu konon akan merusak iman dan moral masyarakat. Bahkan dalam film G30SPKI digambarkan bahwa gagasan “Kiri” dapat mengakibatkan “tikungan sejarah” yang berdarah bagi bangsa. Maka terjadilah keterbelahan antara wacana “kiri” (khususnya komunisme) dengan wacana “kanan” yang diwakili oleh paham ke-agama-an, dan sekali lagi ini diakibatkan oleh pertarungan politik.

Tapi kalau kita membuka lembaran-lembara sejarah, persoalannya tak sesederhana demikian. “Kiri” dan “Kanan” di Indonesia di masa pergerakan merebut kemerdekaan mengalami kesaling rembesan, bahkan ada kecenderungan saling melengkapi dalam mencari dasar dan falsafah ke-negara-an Indonesia yang bermuara pada Pancasila.

Kita bisa menunjuk beberapa tokoh yang berhaluan atau sering meminjam gagasan/slogan kiri dalam keterlibatannya dipergerakan merebut kemerdekaan. Soekarno yang menggunakan istilah “marhaenisme” yang sangat jelas merupakan modifikasi dan pengembangan istilah “proletar” dalam khazanah Marxisme. Mohammad Hatta sang bapak koperasi Indonesia tercatat sebagai orang yang memiliki pandangan Sosialisme Demokrat (Sosdem) sebagaimana bung Sjahrir yang merupakan perdana menteri pertama republik Indonesia. Tan malaka, orang yang pertama kali mengusulkan bentuk republik untuk Indonesia jelas-jelas berhaluan komunis. Amir Sjarifuddin sebagaimana Sjahrir juga seorang SosDem tulen.

Hos Tjokroaminoto sang pendiri Sarekat Islam (SI), yang merupakan guru spiritual sekaligus politik dari Soekarno, Agus Salim, Kartosuwiryo dan Semaoen bahkan pernah menuliskan dalam bukunya Islam dan Sosialisme, “Sesungguhnya seluruh umat manusia itu bersaudara/bersatu, begitulah pengajaran di dalam Al-Qur’an yang suci, yang menjadi dasar Sosialisme. Kalau segenap umat manusia kita anggap sebagai satu persatuan , tak boleh tidak kita wajib berusaha untuk mencapai keselamatan bagi mereka semuanya”. Bahkan Tjokroaminoto dalam bukunya tersebut menjelaskan panjang lebar soal adanya paralelitas antara anasir-anasir sosialisme dan Islam.

Dan yang paling fenomenal adalah Sang Haji Merah yang mempunyai nama lengkap, Haji Mohammad Misbach (1876-1926), lahir di Kauman. Beliau adalah orang yang mendapatkan pendidikan agama ala pesantren, seorang muballigh, telah mennuaikan ibadah Haji, aktif di Muhammadiyah dan SI lalu keluar dari keduanya karena keduanya saat itu kooperatif dengan pemerintahan penjajahan belanda. Haji Misbach lalu terlibat secara intens di PKI, lalu pada kongres PKI pada tanggal 4 Maret 1923, beliau memberikan uraian mengenai relevansi Islam dan komunisme dengan menunjukkan ayat-ayat Al-Qur’an serta mengkiritik pimpinan SI putih yang menjadikan Islam sebagai selimut untuk memperkaaya diri.

Sehingga sangat simplistik bagi saya, kalau kita menyamakan begitu saja antara ateisme dengan komunisme ataupun varian gagasan kiri lain. Demonisasi terhadap gagasan tertentu, tanpa pemeriksaan secara intelektual sudah pasti bisa ditengarai karena kepentingan politik tertentu. Apalagi PKI sudah menjadi masa lalu sejarah bangsa kita, tak ada lagi Uni Soviet yang menjadi patron PKI seperti di masa lalu, bahkan para pemikir Marxisme pun menganggap bahwa komunisme ala soviet/stalinisme (dan tercermin pula pada PKI) sudah sangat tak relevan bahkan aib bagi marxisme itu sendiri.

Politik dalam “Masyarakat yang Encer”

Anthony Giddens di penghujung abad ke 20 pernah mencanangkan bahwa, zaman kita masalah pokoknya bukanlah lagi pertarungan antara gagasan atau ideologi yang beroposisi secara jelas. Masa kini, bukanlah lagi drama kolosal perkelahian antara kiri dan kanan ataupun antara sosialisme dan kapitalisme. Masa kita konon akan lebih didominasi oleh apa yang disebut dengan “Politik Kehidupan” (pluralisme, multikulturalisme, politik identitas dan sebagainya).

Giddens berkata, pandangan kita akan masyarakat akan berubah seiring meredupnya alternatif terhadap kapitalisme. Intensi teori dan gerakan sosial akan mengalami pergeseran dari soal ketidakadilan ke soal makna, politik makna dan segala hal yang kait mengait dengannya. Atau dalam terminologi filsafat, ontologi atau hakikat masyarakat tak usah dipertanyakan lagi, yang jauh lebih penting dan realistis adalah membenahi sekaligus bertarung di wilayah permukaan, di ranah simbolik, di persoalan politik makna.

Zygmunt Bauman menyebut gejala ini dengan istilah “Politik yang encer” (liquid), dan terjadi dalam “masyarakat yang encer” (liquid society). Apa itu masyarakat yang encer ? yaitu masyarakat yang terpesona sekaligus didikte oleh percepatan perubahan di ranah simbolik. Atau dalam cultural studies, masyarakat kita menjadi masyarakat yang panik dan mengalami semacam epilepsi sosial. Sehingga terbentuk kehidupan sosial yang serba individual, semata-mata berorientasi pada diri, ber ego sempit dan serba dangkal.

Celakanya, kedangkalan seperti yang didiagnosa oleh Bauman , merembet ke proses-proses politik ( dan mungkin juga merembes ke dalam cara kita beragama ) . Para politisi tak lagi memperlihatkan kapabilitas kepemimpinan politiknya, tapi lebih pada mempertontonkan kemasyhuran diirnya. Sebagian poltisi saat ini lebih layak dikatakan sebagai “idol” ketimbang “poltisi”, mereka tidak bekerja lagi “demi rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat”, tetapi sekedar bekerja “demi saya, untuk saya dan oleh saya”. Sebagaimana kecemasan Arendt bahwa, persoalan politik lahir, bukan hanya dikarenakan saat “Yang Publik” merengsek masuk ke kamar “Yang Privat. Persoalan politik akut juga bisa diakibatkan oleh saat “Yang Privat” mengekspansi “Yang Publik”, saat kepentingan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dikelola oleh segelintir orang sebagaimana mereka mengelola sebuah keluarga.

Jujur saja, yang kita kenal dengan kapitalisme telah bertumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Antonio Negri dan Michel Hardt mengatakan bahwa dalam kapitalisme kontemporer, bentuk eksploitasi tak mudah untuk ditarik garis demarkasi antara penindas dan yang ditinda, antara yang mengeksploitasi dan yang dieksploitasi. Eksplotasi tidak hanya bertempat dalam hubungan buruh-majikan pada momen produksi tertentu. Setiap pihak yang terlibat dalam proses “pencarian laba” kapitalis- apakah berprofesi sebagai petani, pelayan, pegawai, akademisi- semuanya berpotensi memasuki hubungan eksploitatif.

Inilah yang disebut oleh Nancy Fraser sebagai pergeseran a-simetris dari politik redistribusi (keadilan, penindasan kelas, pengusaan faktor produksi oleh para proletar) ke politik rekognisi (politik identitas, politik pengakuan, politik hidup dan pemaknaan). Fraser memberikan semacam warning, pergeseran yang a simetris bukannya tanpa resiko, karena tanpa penguatan politik redistribusi dunia politik dan perubahan sosial akan kehilangan kedalamannya, dan berujung pada “mundurnya subyek sebagai perubahan sejarah” kata Robertus Robert.