KHITTAH.CO, LUTIM – Prodi Ilmu Pemerintahan (Prodi IP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar Benchmarking, Selasa, 7 Juni 2021.
Kegiatan Banchmarking ini dilaksanakan selama empat hari yang dimulai dari tanggal 6–9 Juni 2022.
Program yang diintegrasikan dengan mata kuliah ini diikuti oleh 150 Orang mahasiswa. Kegiatan tersebut bertempat di Kabupaten Luwu Timur.
Kegiatan ini merupakan program tahunan dari Prodi IP Unismuh Makassar. Kali ini Benchmarking mengusung tema Collaborative Governance dalam Pengelolaan Lingkungan pada kawasan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur.
Kunjungan rombongan Prodi IP Unismuh Makassar merupakan kegiatan ciri khas dalam kurikulum program studi ilmu pemerintahan di Indonesia.
Selain itu, Kegiatan ini terkait dengan dharma penelitian dan pemberdayaan masyarakat serta pembelajaran pada praktik terbaik pemerintahan di Indonesia.
Selama di Kabupaten Luwu Timur, rombongan dibagi menjadi 17 kelompok dan mengunjungi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, serta PT Vale Indonesia Tbk.
Salah satu kelompok yang intens berdiskusi adalah kelompok 12 yang membahas tentang human security, masyarakat adat, dan tambang bersama kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Luwu Timur Hansen dan External Relation PT. Vale Indonesia Tbk Laode Ichman Muhammad.
Diskusi membahas tentang tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keberlanjutan komunitas dan keterlibatan swasta dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat dan desa. Berbagai program telah dilaksanakan dengan indikator yang ketat dengan luaran program yang bermutu.
Dalam kesempatan tersebut Hansen dari Dinas PMD Kabupaten Luwu Timur menjelaskan bahwa memaparkan program unggulan untuk masyarakat dan desa.
Laode External Relation PT. Vale Indonesia Tbk memberikan informasi yang detail terkait peran swasta untuk masyarakat setempat.
Andi Visca selaku koordinator kelompok meminta komitmen kedua pihak untuk memastikan human security dari masyarakat yang dapat dikerjasamakan dengan pemerintah desa sebagai institusi pemerintahan yang legal.
“Luaran dari kegiatan benchmarking adala Artikel yang diterbitkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi,” ungkapnya.
(Rls)
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
