Oleh : Asratillah
Jelang maghrib tiga hari lalu, pak RT mampir ke rumah untuk bincang-bincang. Salah satu topik yang kami bincangkan adalah kecenderungan kekerasan antar remaja di kompleks perumahan kami dan sekitarnya. Kami pun mencoba untuk menebak-nebak, apa gerangan yang membuat eskalasi kekerasan tersebut meningkat ?. dan tibalah kami pada sebuah hipotesis ala kadarnya, selama pandemi perekonomian kota menjadi lesu, banyak yang lalu kehilangan kerja. Hal tersebut ternyata melahirkan efek berantai, perasaan tertekan, kondisi rumah tangga yang tidak begitu harmonis karena beban ekonomi yang begitu besar, hingga anak-anak yang tak lagi merasa nyaman dengan rumah.
Maka tumpahlah anak-anak yang tak nyaman dengan rumahnya ke jalan-jalan. Mereka bergerombol, berkumpul, bercanda, mencicipi minuman beralkohol di pinggir jalan-jalan beraspal, mereka seakan-akan berkumpul untuk saling membagikan beban pikiran dan perasaan. Beban yang saling dibagikan secara berkala akhirnya melahirkan rasa senasib sepenanggungan (yah…agak miriplah asal mula lahirnya republik kita, kita merasa sebangsa dan setanah air karena berbagi beban derita akibat kolonialisme).
Rasa senasib sepenanggungan yang semakin tersolidifikasi, akan melahirkan “the sense of belonging” yang semakin mengental, semacam nasionalisme dalam skala kecil.
Tapi sebagaimana nasionalisme, rasa kebersamaan yang diinisiasi oleh derita yang sama, bisa mengambil dua jalan yang berujung pada hal yang berbeda. Bisa mengambil jalan yang “fujur” atau jalan yang “taqwa” (kalau kita meminjam istilah Qur’an dalam Surah As-Syams). Rasa kebersamaan akan mengambil jalan yang “fujur” jika tidak memperturutkan kemanusiaan (etos humanisme), dan mengambil jalan “taqwa” jika sebaliknya. Tapi apalah bisa dikata, anak-anak remaja yang berkumpul dijalan membangun rasa kebersamaan bukan melalui adu argumentasi akademis nan filosofis sebagaimana para pendiri bangsa kita di awal-awal kemerdekaan.
Semua orang di luar “kelompok kami” adalah “common enemy” (musuh bersama). Maka terlibatlah mereka dalam perang-perang skala kecil. Mereka meneriaki musuh dengan kata-kata kotor, menyerang dengan senjata seadanya (busur, pentungan, balok kayu, kepalan tinju, batu), tapi kalau mengenai sasaran dengan tepat bisa berakibat fatal. Terhitung sejak adanya pandemi hingga hari ini, sudah ada beberapa yang cacat hingga meregang nyawa. Mereka cacat, membuat cacat, meregang nyawa, dengan alasan yang tidak jelas secara moral menurut kita, tapi bisa jadi membanggakan bagi mereka.
Mereka terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan kekerasan. Dan situasi mereka (para remaja yang berada di kawasan-kawasan perumahan atau non komersil), menggambarkan dengan jelas apa yang dalam ungkapan perancis disebut “societe a deux society” atau biasa diterjemahkan sebagai “two-speed society”, yakni dua kelompok masyarakat dalam negara atau kota yang sama tetapi punya “kecepatan yang berbeda”.
Dalam situasi pandemi ataupun tidak, kita bisa dengan jelas membedakan antara kelompok masyarakat yang setiap paginya mesti bergerak cepat mencari nafkah walupun hasilnya sangat tidak menjanjikan, dilain pihak ada kelompok masyarakat yang dengan santainya menghabiskan tabungan di mall-mall dan di ruang-ruang konsumtif lainnya.
Setyo Wibowo dalam “Pandemi dan Kesenjangan Baru” (2020), menuliskan bahwa Pandemi Covid-19 semakin mempertegas cara hidup antara kelas nyaman dan kelas yang tidak punya banyak pilihan. Para intelektual kelas dunia semisal Jacques Ranciere skeptis bahwa situasi ini bisa mengubah tatanan global yang ada. Belum ada pertanda yang memperlihatkan bahwa masyarakat dunia pasca Pandemi Covid-19 nanti akan semakin mendekati ideal-ideal sosialisme (dimana kesenjangan kelas semakin menyempit). Bahkan situasi yang ada semakin diperparah oleh mundurnya tradisi demokrasi di beberapa negara.
Ada semacam “panopticon” (sistem pengawasan satu arah dan cenderung otoriter) jenis baru, yang oleh beberapa pemikir sebut dengan istilah “coronapticon”, bahwa ada kemungkinan atas nama kedaruratan negara akan semakin bisa mengintervensi privasi dan mengamputasi kebebasan warga negaranya. Dan yang lebih memilukan, kedaruratan digunakan oleh sebagian oknum agar dengan mudah bisa meraup untung bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya (ingat kasus korupsi Bansos Covid).
Andai “coronapticon” dilakukan agar negara bisa lebih efisien dalam memastikan kesejahteraan warga negaranya, dan meminimalisir kesenjangan yang ada, maka mungkin masih bisa dibenarkan secara moral dalam kerangka etika utilitarian. Tapi mana ada aparat negara, yang data ke kompleks perumahan saya, memastikan agar kekerasan dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga anak-anak remaja yang tumpah ke jalan bisa terpenuhi ?. Mereka datang (terutama aparat keamanan) ke kompleks perumahan, itupun jika tawuran telah atau akan berhenti. Para calon anggota legislatif yang dulu hampir tiap hari datang ke kompleks berkampanye meminta suara, kini tak kunjung kelihatan batang hidungya. Pak RT saya sampai-sampai berkata “saya pernah berniat buatkan proposal usaha las anak-anak muda di sini, agar mereka tidak sering lagi tawuran, tapi siapa bisa bantu ? anggota-anggota dewan kita tak ada yang bisa diharap”. Sepertinya sebagian warga kota kita (terutama yang tinggal di kawasan pinggiran) sudah mulai kehilangan harapan ke negara (baik legislatif maupun eksekutif).
Saya sepakat bahwa Covid-19 bukanlah fiksi yang dibuat oleh konspirasi tingkat global, tetapi adanya oknum yang mengambil untung, dan pendekatan yang keliru terhadap situasi ini adalah persoalan lain. Jacques Ranciere dalam tulisannya tentang Pandemi Covid-19 yang dijuduli “Une Bonne Occasion ?” (2020), menuliskan bahwa salah satu yang membuat pandemi covid-19 ini menjadi runyam, karena hampir semua negara menanganinya dengan logika keamanan (logique de la securite). Jadi logika ini menangangi pandemi secara kuratif saja, sebagaimana negara-negara pada umumnya menangani demonstran, konflik SARA, kaum separatis, terorisme ataupun bencana alam. Padahal situasi krisis saat kita menghadapi covid-19 lebih diakibatkan karena kurang minatnya negara dalam menginvestasikan sumber daya mereka di bidang kesehatan. Sumber daya negara lebih banyak diinvestasikan untuk sektor-sektor yang tidak berkaitan langsung agar warga negara hidup secara layak.
Dalam artikel yang berjudul “Dunia Setelah Virus Corona” (2020), Yuval Noah Harari menuliskan salah satu kemungkinan baik yang bisa dilahirkan pandemic covid-19 “Pandemi benar-benar mendemokratisasi pengalaman. Orang-orang yang punya hak istimewa dan kekuasaan yang biasanya terlindungi dari krisis, tetapi sekarang mereka mesti menjalani masa karantina, terbukti positif, dan kehilangan orang dicintai. Para senator pun ikut jatuh sakit. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pemangkasan dana untuk sektor kesehatan masyarakat, memecat para ahli, dan menelantarkan (kebutuhan) rumah sakit….”.
Semoga demikianlah adanya, para negarawan, politisi, dan birokrat kita akan tiba pada sebuah keinsyafan, bahwa dalam kehidupan bernegara yang menjadi pusat adalah tegaknya martabat kemanusiaan warganya, bukan pertumbuhan ekonomi ataupun perlombaan raupan suara di ajang pemilu.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
