MAKASSAR – Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengunjungi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, Senin, 25 November 2024, sore. Lawatan Dahnil itu dalam rangka serap aspirasi soal sejumlah rencana BP Haji, termasuk klausul Presiden RI, Prabowo Subianto soal perkampungan haji Indonesia di Makkah.
Sebelumnya, Dahnil dan sejumlah pejabat internal BP Haji tiba di Kantor Pusat Dakwah PWM Sulsel kisaran pukul 14.50 WITA. Di sana, Ketua PWM Sulsel, Ambo Asse dan jajaran Wakil Ketua PWM telah menanti Dahnil.
Di ruang rapat PWM Sulsel, Ambo Asse mengawali pembahasan dengan menyelamati Dahnil dan rombongan karena tiba dengan selamat di tempat itu. Ia juga berterimakasih kepada Dahnil karena Muhammadiyah menjadi salah satu yang dikunjungi dari sekian banyak ormas keagamaan di Sulsel.
Ambo lalu memperkenalkan sejumlah Wakil Ketua PWM yang hadir, yakni Mustari Bosra, Mawardi Pewangi, Dahlan Lama Bawa, dan Arifuddin Ahmad. Selain itu, juga hadir Ketua PW Aisyiyah Sulsel, Mahmudah, Ketua DPD IMM Sulsel, Ilmiawan, dan Ketua PW IPM Sulsel, Dzul Jalali Wal Ikram serta perwakilan PW Pemuda Muhammadiyah.
Setelah itu, Ambo mempersilahkan Dahnil untuk memaparkan maksud dan tujuannya.
Setelah bertegur sapa dengan sejumlah hadirin di ruangan pertemuan itu, Dahnil lalu menyampaikan alasannya ke Sulsel adalah meminta pandangan sejumlah Ormas Keagamaan soal rencana strategis BP Haji.
“Di Makassar kan ada Asrama Haji di Sudiang, itu salah satu asrama terbaik dan juga terbagus. Pesan bapak presiden, bagaimana caranya agar asrama itu dibuat semi korporat. Jadi di areanya dibuat Hotel agar masyarakat yang hendak berangkat umroh tak harus mencari penginapan di tempat lain, jadi manfaat sosialnya ada, manfaat ekonominya juga ada,” tutur Dahnil.
Selain itu, kata Dahnil, pihaknya juga tengah melakukan jajak pendapat soal eksistensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Baik bersama Pimpinan NU maupun Muhammadiyah, Dahnil meminta kajian keduanya soal rencana revisi UU BPKH. Salah satu tujuannya adalah agar BPKH melebur dan menjadi bagian dari BP Haji.
“Revisi undang-undang ini sangat penting, karena itu kami membutuhkan saran-saran. Kita telah menyasar kampus-kampus, karena di sana ada akademisi dan juga pimpinan ormas keagamaan, termasuk Muhammadiyah,” kata Dahnil.
Hal lain, kata Dahnil, ada rencana prabowo menerima tanah wakaf yang dijanjikan oleh raja Arab. Dahnil menuturkan bahwa Prabowo bakal memanfaatkan tanah wakaf itu untuk membuat perkampungan haji asal Indonesia.
Alasannya, kata Dahnil, jika perkampungan haji itu telah ada, jamaah asal Indonesia tak lagi perlu menyewa hotel saat tiba di sana.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner ITKESMU SIDRAP
