KHITTAH.CO, BANTAENG – Jajaran pengurus Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Bantaeng mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyampaikan beberapa hal terkait program keagamaan, khususnya Pondok Pesantren (Ponpes). Salah satu hal krusial adalah isu tentang pengurangan anggaran oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bantaeng terhadap program Ponpes.
“Pertemuan kami itu adalah silaturahim, sekaligus menyampaikan program-program keagamaan di bidang pendidikan Pondok Pesantren. Juga ada hal lain yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, jadi kami mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan Pondok Pesantren, mengingat beberapa hari yang lalu kami mendengar informasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bahwa ada pengurangan penganggaran pendidikan Pondok Pesantren, dalam hal ini Pimpinan, Pembina, dan program Satu Tahfidz per Desa dihilangkan. Termasuk Imam Masjid dan Guru TPA tertolak rencana penganggarannya, karena itulah kami mengonfirmasi itu di DPRD khususnya Komisi A,” ujar Ketua Umum IPI Bantaeng, Hasanuddin Arasy, Selasa, 7 Januari 2024.
Saat audiensi, Hasanuddin tak sendiri, sebanyak 14 perwakilan Ponpes se-Kabupaten Bantaeng turut membersamainya. Mewakili IPI Bantaeng, Hasanuddin mengharapkan DPRD menjembatani komunikasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
“Kami langsung diterima oleh Ketua Komisi A, Wakil Ketua Komisi, dan Sekretaris Komisi serta dua orang lainnya. Jadi lima orang legislator menerima kami. Mereka semua merespons dengan baik. Mereka bersedia memediasi, dan akan mempertanyakan kepada BPKAD dan menemui Pj Bupati,” tutur dia.
Soal keluhan atas keputusan Kesra Bantaeng, IPI Bantaeng mempertanyakan komitmen Pemkab dalam mengawal dan mendukung program keagamaan. Sebab sebelumnya, kata Hasanuddin, program Kesra yang menyasar Ponpes berjalan lancar atas legitimasi sejumlah Perda.
“Kami di IPI berharap bahwa program yang telah berjalan sejak lama, yang dimulai pada masa Nurdin Abdullah (Bupati) didukung oleh Perda Nomor 5 Tahun 2012 dan terealisasi tahun 2013 hingga tahun 2024. Sehingga di awal tahun 2025 ini kok tiba-tiba dicoret ini program, tentu kami pertanyakan, dan ini adalah tanggung jawab Pj Bupati menjelang pelantikan Bupati baru,” ujar Hasanuddin yang juga Sekretaris Pimpinan Daerah Muhamamdiyah Bantaeng itu.
“Akhir tahun 2024, program ini semakin diperkuat oleh Perda Nomor 3 tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Sehingga pemangkasan ini memunculkan tanya, ada apa dan kenapa,” imbuh Hasanuddin.
Meski begitu, Hasanuddin mengaku menyampaikan keluhannya itu kepada DPRD dengan santun dan bertanggungjawab.
Bersama perwakilan Ponpes lainnya, Hasanuddin menegaskan bahwa mereka tak pernah memperjuangkan apapun selain keberlanjutan pembinaan generasi, khususnya dalam hal keagamaan.
“Bukan persoalan kami dapat apa sebagai pengelola Pesantren, tapi lahirnya Perda ini kita pertanyakan. Penyesuaian anggaran tentu kita maklumi, tapi jangan sampai program keagamaan dihilangkan,” kata dia.
“Kita malu kalau ada pemerintah yang tidak punya kepedulian terhadap agama,” tandas dia.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Bantaeng, Marzuki Hasan mengaku siap mengawal aspirasi IPI Bantaeng. Tak tanggung-tanggung, Marzuki dan empat legislator lainnya siap mempertaruhkan jabatan untuk meneruskan aspirasi IPI kepada Pemkab.
Marzuki juga bercerita bahwa selama ini telah mencurahkan banyak perhatian terhadap pendidikan generasi muda, khususnya Ponpes. Ia juga mengaku bahwa anak-anaknya disekolahkan di Pesantren.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi A, Suardi menyampaikan terima kasih kepada IPI atas laporan mereka. Sebab, bagi Suardi, keluhan semacam itu seharusnya ditemukan langsung oleh legislator, namun dimudahkan oleh laporan IPI Bantaeng.
“Kita sangat bersyukur dan berterimakasih atas informasi dan masukan dari IPI Bantaeng, Insyaallah aspirasi ini akan kita teruskan dan dibahas bersama Pemkab,” tandas dia.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
