Khittah.co, Makassar — Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar Dialog Maritim dan Agraria sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pendidikan Trilogi Jilid X. Kegiatan ini menjadi ruang dialektika kritis untuk membedah dinamika konflik sumber daya alam di Sulawesi Selatan, dengan sorotan khusus pada sektor maritim dan agraria. Selasa 10 Juni 2025.
Mengusung tema “Dinamika Konflik Maritim dan Agraria di Sulawesi Selatan: Tantangan dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan”, forum ini menghadirkan tiga narasumber dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman advokasi yang kuat. Para narasumber memaparkan akar persoalan, ketimpangan kebijakan, hingga urgensi peran gerakan mahasiswa dalam merespons krisis ekologi yang kian kompleks.
Tambang Pasir dan Ikan yang Hilang Arah
Arfiandi Anas dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan menjadi pemapar pertama. Ia menyoroti aktivitas tambang pasir laut di wilayah pesisir Makassar–Takalar yang berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan dan keberlanjutan ekosistem laut.
“Ini bukan cuma soal pasir, ini soal kehidupan orang banyak yang hilang pelan-pelan,” ujar Arfiandi. Ia menyebut abrasi, pendangkalan, dan kerusakan wilayah tangkap ikan sebagai sebagian kecil dari dampak ekologis yang ditimbulkan. Di sisi lain, nelayan terpaksa memutar arah untuk menghindari zona tambang, menyebabkan biaya operasional meningkat dan hasil tangkapan menurun.
Tak hanya itu, Arfiandi juga menyinggung konflik agraria di wilayah Luwu Raya. Dua korporasi besar, yakni PT Vale di sektor tambang dan PTPN di sektor perkebunan, disebut sebagai aktor dominan dalam perebutan ruang hidup masyarakat lokal. Ia mengkritik klaim “ramah lingkungan” yang digaungkan korporasi, namun pada praktiknya justru melanggengkan eksploitasi dan pengusiran paksa warga dari tanah mereka.
Negara, Modal, dan Ekologi yang Terkorbankan
Pemaparan dilanjutkan oleh Asratillah S., Direktur Profetik Institute. Ia menegaskan bahwa konflik sumber daya sering kali tidak berasal dari masyarakat, melainkan dari kontradiksi negara dalam menentukan arah pembangunan.
“Negara dihadapkan pada dua pilihan: menyelamatkan alam atau mengejar pemasukan. Dan seringkali, pilihan jatuh pada yang kedua,” kata Asratillah. Ia menyoroti proses penyusunan AMDAL yang kerap menjadi formalitas tanpa keterlibatan nyata masyarakat terdampak, terutama kelompok adat dan komunitas rentan.
Menurutnya, dominasi modal atas kebijakan publik menjadi titik lemah negara dalam menghadirkan keadilan ekologis. Hutang politik, relasi kuasa antara pemerintah dan korporasi, serta lemahnya kontrol sosial membuat eksploitasi sumber daya terus berulang dengan pola yang sama.
IMM Diminta Ambil Peran Strategis
Sebagai penutup, Ketua Pimpinan Cabang IMM Kota Makassar, Nasruddin, S.Ak, menegaskan pentingnya posisi IMM dalam menyikapi krisis agraria dan maritim. Ia menekankan bahwa trilogi IMM—Keislaman, Kemahasiswaan, dan Kemasyarakatan—harus menjadi panduan moral sekaligus kompas gerakan dalam membela kepentingan rakyat.
“Kita ini penyambung lidah rakyat. Kalau kita diam, siapa lagi yang akan mengawal suara mereka ke pemerintah?” ujarnya. Ia mengajak seluruh kader IMM untuk tidak menjadi penonton dalam konflik ekologis yang berlangsung di sekitar mereka, melainkan tampil sebagai pelopor advokasi dan edukasi publik.
Dialog ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga ruang refleksi bagi kader IMM untuk memperluas perspektif dan memperkuat posisi dalam isu-isu strategis. IMM FEB Unismuh Makassar berharap kader-kadernya tak hanya aktif di ruang akademik, melainkan juga turut serta dalam membangun narasi keadilan ekologis dan memperjuangkan hak masyarakat atas ruang hidup yang layak.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner PMB UMSI
