KHITTAH.CO, Parepare – RUU HIP/PIP terus mendapat kecaman dan penolakan dari para pelajar, mahasiswa, pemuda, gerakan masyarakat/keagamaan dan kelompok massa lainnya.
Sebagaimana Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang berhimpun dalam IPM, IMM, Nasyiatul Aisyiyah dan Pemuda Muhammadiyah terus memastikan gelombang penolakan untuk menghentikan pembahasan RUU HI/PIP/BPIP.
Konsolidasi AMM khususnya di Sulawesi Selatan telah memutuskan agenda aksi secara serentak menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP/PIP/BPIP pada hari Jumat (17/7/2020). Di Kota Parepare, AMM menanggapi seruan tersebut dengan menegaskan ‘Jihad Ideologi’.
Sudah saatnya menggaungkan ‘Jihad’ untuk menghadang segala cara yang dapat melemahkan Pancasila sebagai ideologi negara, warisan para pendiri bangsa, warisan para ulama dan pejuang kemerdekaan.
Para pimpinan AMM Kota Parepare memandang bahwa rumusan dalam RUU HIP/PIP/BPIP sebagai upaya pelemahan ideologi bangsa, harus di tolak dan lawan. Interpretasi terhadap Pancasila dalam RUU HIP/PIP/BPIP itu akan mengeliminir khususnya Sila Pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, yang sampai saat ini menjadi pegangan dalam kehidupan beragama di Indonesia.
AMM Kota Parepare menanggapi adanya penolakan RUU HIP/PIP/BPIP yang merata diseluruh daerah merupakan bukti nyata bahwa negara dalam kondisi ‘siaga’. Negara tidak dalam kondisi yang baik, negara sedang terancam ideologinya. Seluruh komponen masyarakat harus bergerak, peka menangkap sinyalemen pelemahan ideologi.
AMM Kota Parepare memastikan dan menyerukan tiga tuntutan sebagai jalan ‘Jihad Ideologi’. Pertama menuntut hentikan pembahasan RUU HIP/PIP/BPIP, coret dari daftar Prolegnas karena kedudukan Pancasila sudah final sebagai ideologi negara.
Kedua, bubarkan BPIP karena keberadaannya tidak menunjukkan itikad baik mengatur kehidupan bermasyarakat. Dan ketiga, usut tuntas inisiator RUU HIP karena telah meresahkan, berpotensi merongrong persatuan yang melanggar nilai-nilai Pancasila.
Di akhir pertemuan penolakan RUU HIP/PIP/BPIP, Pimpinan AMM Kota Parepare tetap memantau aksi penolakan di berbagai daerah dan berkoordinasi dengan AMM Sulawesi Selatan untuk memastikan aksi serentak berjalan damai dan tertib.