KHITTAH.CO, Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) di Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Agenda ini membahas delapan isu strategis terkait kebijakan pendidikan untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu bagi semua.
Isu-isu tersebut mencakup Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan zonasi, Ujian Nasional (UN), SMK Masa Depan, Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan, Guru Penggerak, Kurikulum Merdeka, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Sekolah Unggul.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan forum ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif. “Kami mohon masyarakat bersabar agar kami dapat mengambil kebijakan yang terbaik, berdasarkan analisis mendalam dan masukan dari berbagai kalangan,” ujar Mu’ti.
Terkait PPDB dan zonasi, Mendikdasmen menyebut kebijakan ini terus dievaluasi agar transparan, objektif, dan berkeadilan. Namun, ia juga membuka peluang untuk meninjau ulang sistem zonasi dengan mempertimbangkan mekanisme seleksi yang lebih adil, seperti afirmasi bagi siswa tidak mampu.
Menuju SMK Masa Depan dan Pendidikan Berbasis Teknologi
Pembahasan SMK Masa Depan menjadi salah satu sorotan. Widiyaprada Ahli Utama Direktorat SMK, Ade Erlangga, menegaskan bahwa lulusan SMK harus siap menghadapi tantangan dunia kerja. “Lulusan SMK harus bisa bekerja, berwirausaha, atau memiliki kompetensi untuk bersaing di pasar kerja internasional,” kata Ade. Ia menekankan pentingnya akselerasi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), serta solusi terhadap kekurangan guru di SMK.
Selain itu, Kemendikdasmen berencana menerapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari mata pelajaran pilihan di tingkat dasar untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital.
Aspirasi Pemangku Kepentingan untuk Kebijakan Berkeadilan
Kusuma Santi, Widiyaprada Ahli Madya BBPMP Jawa Timur, menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan terbuka Kemendikdasmen. “Kebijakan yang baik harus didasarkan pada evaluasi dan identifikasi masalah secara menyeluruh,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pengawalan implementasi kebijakan agar hasilnya optimal.
Ki Darmaningtyas dari Tamansiswa menyoroti perlunya perbaikan sistem zonasi. “Sistem zonasi menimbulkan kendala bagi siswa berprestasi yang tinggal jauh dari sekolah negeri,” ujarnya. Ia menyarankan pendekatan afirmatif dengan mempertimbangkan aspek jarak dan prestasi akademik.
Hasil DKT ini akan dirumuskan lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan dan diharapkan menjadi dasar kebijakan sebelum akhir 2024.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner UNISMUH MAKASSAR
