KHITTAH.CO, MAKASSAR – Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menjadi tuan rumah pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) 2025.
Pertemuan itu berlangsung di Hotel Claro Makassar pada 17-19 Februari 2025, dengan tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan mutu pendidikan kedokteran di Indonesia.
AIPKI mengangkat tema Transforming Medical Education to Support a Sustainable Healthcare System atau penegasan komitmen dunia pendidikan menghadapi tantangan sistem kesehatan berkelanjutan.
Pada pertemuan itu, AIPKI menghasilkan enam poin rekomendasi, salah satunya adalah Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Satu diantara sekian muatannya adalah tuntutan bagi lulusan profesi kedokteran untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu dan adaptif (termasuk penggunaan AI) terhadap masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia.
Hal itu ditegaskan saat konferensi pers, Selasa, 18 Februari 2025 yang dihadiri oleh Ketua Divisi PPDS PP AIPKI Prof Dr. dr. Dwiana Ocviyanti SPOG(K) MPH, Ketua PP AIPKI Prof Dr. dr. Budi Santoso SpOG(K), Wakil Ketua PP AIPKI Prof Dr. dr. Suryani As’ad MSc SpGK(K), dan Sekretaris Umum AIPKI Prof Dr. dr. Wisnu Barlianto MSi Med SpA(K).
Selain itu, juga hadir Sekretaris 1 AIPKI Prof Dr. dr. Hamsu Kadriyan Sp THT-KL(K) M.Kes. dan Wakil Sekretaris Umum AIPKI Dr. dr. Flora Ramona Sigit Prakoeswa MKes SpKK DipISTD-HIV/AIDS FINSDV FAADV.
“Pada prinsipnya, kalau tidak menguasai AI tentu akan tertinggal, karena itu SNPPD didalamnya memuat pemanfaatan artificial intelligence dalam mendukung keberlangsungan proses belajar mahasiswa kedokteran. Tapi satu hal yang harus diyakini bahwa AI tidak akan menggantikan peran dokter,” ujar Flora Ramona saat tanya jawab dengan wartawan.
Selain itu, Flora juga menyinggung soal telemedicine alias layanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi dan informasi yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2016 lalu.
“Telemedicine sudah berjalan dalam beberapa waktu terakhir, yang paling mutakhir itu website Halodoc, bisa diakses kapan dan dimana saja, fleksibilitasnya cukup tinggi. Namun telemedicine juga tidak bisa menggantikan peran rumah sakit sepenuhnya. Biasanya telemedicine ini diakses oleh mereka yang masih dalam tahap preventif atau pencegahan penyakit tertentu atau sedang berhalangan bertemu langsung dengan dokter,” jelas dia.
Flora juga menanggapi salah satu pertanyaan tentang tingginya angka lulusan kedokteran namun tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia.
“Kita mengenal istilah Medical Entrepreneurship, jadi jika tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu, maka bisa membuka wirausaha dalam bidang kesehatan, itu juga membuka pintu keberkahan bagi orang lain, karena pasti akan menyerap tenaga kerja,” ungkap dia.
Unismuh Makassar Bakal Buka Prodi Spesialis Kedokteran Emergensi
Dekan FKIK Unismuh Makassar, Suryani As’ad mengungkapkan rencana pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Emergensi. Sebagaimana diketahui, Prodi ini terbilang cukup langka di Indonesia. Sehingga jika rencana itu terwujud dalam waktu dekat, Unismuh Makassar bakal menjadi kampus Muhammadiyah pertama di kawasan timur Indonesia yang memiliki Prodi itu.
Alasannya, kata Suryani, terdapat banyak titik rawan bencana di Sulawesi Selatan. Mulai dari gempa bumi, tanah longsor hingga banjir.
Artinya, alumni Prodi ini nantinya dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada korban terdampak tanpa harus ke rumah sakit.
“Dokter spesialis emergensi dapat memberikan pelayanan kesehatan di pre-Hospital, Hospital dan Disaster (bencana). Dalam kondisi darurat kan biasanya akses ke rumah sakit itu sulit, maka dokternya yang datang ke tempat itu,” ujar Suryani yang juga Wakil Ketua PP AIPKI.
Enam Poin Rekomendasi AIPKI
Pertama, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kepala Program Studi Spesialis. AIPKI menekankan peran Pokja ini terutama dalam penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2023 dalam persiapan materi ujian, persiapan peserta dan penguji serta teknis berkaitan dengan pelaksanaan.
Kedua, Regulasi Pendirian Fakultas Kedokteran (FK) Baru. AIPKI merekomendasikan pendirian fakultas kedokteran baru terutama di luar pulau Jawa dan Bali sebagai upaya pemerataan jumlah lulusan dokter dan pemerataan distribusi dokter di Indonesia.
Tujuan utama pendirian FK baru adalah peningkatan akses pendidikan kedokteran pada wilayah yang belum terjangkau, sehingga diperlukan dukungan lintas sektoral, mulai dari Kemendiktisaintek, Kemenkes, dan Pemerintah Daerah.
Ketiga,Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. AIPKI berkomitmen bekerjasama dengan semua pihak dalam menyusun Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Dengan begitu, FK di kampus-kampus tak hanya mengakomodasi perkembangan terkini kedokteran, tetapi juga terjadi peningkatan standar pendidikan dan kompetensi pelaksanaan pendidikan kedokteran.
Keempat, Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). AIPKI meyakini UKMPPD selama ini telah berjalan dengan valid dan andal serta berdampak positif bagi pembelajaran di FK. Agar lebih meningkat, AIPKI mendukung pembentukan panitia bersama uji kompetensi untuk memastikan keselarasan hasil uji dengan performa lulusan.
Kelima, implementasi UU No. 17 Tahun 2023. AIPKI telah berkontribusi aktif dalam transisi standar uji kompetensi dan mendukung pembentukan Komisi Bersama untuk menjamin asesmen yang sahih, andal serta berdampak edukatif dan melindungi pasien.
Keenam, Program Internship Sarjana Nasional (PISN). AIPKI mendukung penerapan PISN secara konsisten dan berkeadilan dengan batas masa studi maksimal lima tahun sebelum ditetapkannya Standar Nasional Tenaga Medis.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
