KHITTAH.CO, MAKASSAR- Pemilu 2024 menjadi momentum yang mendorong Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) untuk aktif menggelar konsolidasi politik. LHKP harus memastikan bahwa Pemilu 2024 benar-benar menjadi forum demokrasi yang jujur, adil, damai, dan berintegritas.
Hal itu disampaikan Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, Basti Tetteng saat menyampaikan sambutan selamat datang bagi peserta Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang dihelat di Hotel Grand Asia, Makassar.
Sebagai gerakan amar ma’ruf nahi munkar dan pendiri bangsa, Persyarikatan Muhammadiyah sangat berkepentingan dengan terlaksananya Pemilu yang menjunjung tinggi politik nilai.
Muhammadiyah juga tidak menginginkan Pemilu yang menciptakan polarisasi di masyarakat. Muhammadiyah berharap, Pemilu 2024 tidak seperti pemilu sebelumnya yang membelah dua masyarakat berkepanjangan.
“Tentu, sebisa mungkin, kami juga mendorong dan memaksimalkan upaya untuk meminimalisasi money politic. Ini masalah besar dari demokrasi kita sekarang ini,” kata dia.
Karena itulah, kata Basti, forum rakerwil yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah akan mengonsolidasikan strategi untuk mewujudkan pemilu dan pesta demokrasi yang berintegritas. Selain itu, Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) LHKP PWM Sulsel juga akan membincang program kerja LHKP Periode 2022-2027. Program tersebut merupakan ejawantah dari rapat kerja nasional yang dihelat beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi menekankan, LHKP juga harus mengupayakan perubahan paradigma warga Persyarikatan yang sudah telanjur terdoktrin bahwa berpolitik itu haram.
Masih banyak yang beranggapan keliru bahwa Muhammadiyah netral dalam politik, padahal, sebenarnya Persyarikatan ini independen, dalam arti tidak diintervensi oleh partai politik manapun. Ridho menekankan, LHKP harus menjawab keresahan Alm. Buya Syafi’i Maarif yang menyebut Muhammadiyah yatim piatu dalam politik.
Atas pelaksanaan Rakerwil LHKP itu, Ketua PWM Sulsel, Ambo Asse mengaku merasa bahagia. Hal itu karena keterwakilan setiap PDM yang menjadi peserta rapat kerja. Hanya dua PDM yang tidak mengutus peserta dari 24 pimpinan daerah yang ada di Sulsel
Kebahagiaan Ketua PWM Sulsel juga karena keseriusan LHKP dalam mengawal agenda politik kebangsaan dan kebijakan publik negeri. Tidak hanya itu, LHKP juga menghadirkan kader-kader Persyarikatan yang maju dalam kontestasi politik 2024 nanti.
“LHKP ini tugasnya memang melakukan kajian-kajian terhadap isu-isu kebijakan publik. Karena memang kita, PWM Sulsel kadang diundang untuk membicarakan terkait ranperda-ranperda. LHKP juga harus mengawal, membina kader-kader kita yang berminat dan bersemangat dalam politik. Kami percayakan sepenuhnya itu kepada LHKP bersama Wakil Ketua yang mengoordinatori. Ketua PWM hanya jadi pengawas saja,” ungkap dia disambut tepuk tangan.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
