KHITTAH.CO, PADANG PANJANG — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsudin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena tuduhan radikal oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan Anti Radikal (GAR) ITB.
Pelaporan tersebut sontak membuat warga persyarikatan Muhammadiyah gaduh. Banyak pihak yang menyayangkan pelaporan tersebut, sebab selama ini Din Syamsudin dikenal sebagai tokoh yang selalu mengedepankan toleransi.
Dua periode kepemimpinannya menggawangi Muhammadiyah, Din selalu mengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh pemerintah.
Hal tersebut juga menarik perhatian salah satu anggota DPRD Padang Panjang, Sumatera Barat, dari Partai Bulan Bintang (PBB), Hendra Saputra.
“Pak Din merupakan salah satu tokoh nasional yang sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bisa dilihat dari berbagai kontribusinya pada bangsa ini. Tidak hanya saat beliau memimpin Organisasi Muhammadiyah, tapi sebelum dan sesudahnya. Bagaimana mungkin seorang tokoh pengusung Wasathiyyah Islam dituduh radikal,” ujarnya.
Selama ini, kata Hendra, Din Syamsuddin memang kerap mengkritik pemerintahan. Namun bagi Ketua HMI Kota Padang periode 2007-2008 ini, kritik yang disampaikan Din merupakan cara dia mencintai pemerintah, bukan membencinya.
“Kritikan yang Pak Din sampaikan adalah bentuk tanggungjawab beliau sebagai warga negara. Kita tahu bahwa Pak Din selama ini bersifat kritis bukan radikal. Antara Kritis dan radikal memiliki terminologi yang berbeda dalam pengertian, akibat , serta hasil,” tambahnya.
Jika pak Din radikal, sambung Hendra, mungkin dia akan menunjukkannya saat memegang tampuk Pimpinan Muhammadiyah. “Saya justru melihat dalam diri pak Din, ada potret toleransi umat Islam sebenarnya,” pungkas legislator PBB ini.
Hendra meyakini bahwa pemerintah takkan memproses laporan terhadap KASN. Apalagi Menkopolhukam Mahfud MD sudah membuat pernyataan tegas bahwa sosok Din Syamsuddin bukan radikal, melainkan kritis.
“Kita hanya berharap tidak ada lagi prasangka-prasangka terhadap tokoh-tokoh yang selalu mengkritisi pemerintahan. Kita fokus saja membantu pemerintah dalam menanggulangi berbagai macam bencana yang sedang melanda negeri kita. Apalagi pandemi covid19 belum berakhir,” tutup alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
