LHKP Muhammadiyah Sulsel Bahas Kemunduran Demokrasi Indonesia

KHITTAH.CO, MAKASSAR – Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang menyeruak ke publik sejak awal tahun 2022 ini menandai perkembangan dalam demokrasi Indonesia pasca reformasi. Belum kuatnya budaya demokrasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia membuat kehidupan demokrasi mengalami proses regresi.

Setidaknya itulah yang menjadi gambaran umum dalam buku “DEMOKRASI di INDONESIA: Dari Stagnasi ke Regresi” yang diterbitkan dalam edisi Indonesia oleh Public Virtue Institute dengan Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

“Kami memandang bahwa terbitnya buku Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi semakin relevan dengan wacana penundaan Pemilu, merosotnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan semakin menguatnya oligarki politik-ekonomi saat ini di Indonesia,” ujar Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Basti Tetteng kepada pers di Makassar, Kamis, 10 Maret 2022.

Tujuan yang ingin dicapai dari Bincang Buku ini, yaitu dua hal. Pertama, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat tentang dinamika, situasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia terkini; dan kedua, mendiseminasikan ide dan konsep-konsep penting dalam buku “Demokrasi Di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi”.

“Kegiatan ini akan diselenggarakan secara kolaboratif antara LHKP PWM Sulsel dengan Lembaga Penelitian Sosial dan Demokrasi (LPSD), matakita dan Public Virtue Institut, Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Maret 2022 secara virtual melalui zoom,” jelas dosen Universitas Negeri Makassar ini.

Bincang Buku ini menghadirkan tiga pembahas yang akan mengulik isi buku yaitu Usman Hamid, SH., M.Phil dari Amnesty Internasional, Nurlia Dian Paramita, SIP., MA dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Andi Luhur Prianto, SIP., M.Si. dari Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Unismuh, Makassar.

“Harapannya kegiatan ini bisa diikuti oleh para aktivis politik, organisasi kemahasiswaan/kepemudaan, jurnalis, penyelenggara Pemilu dan Organisasi non Pemerintah (Ornop), sehingga membuka wawasan dan pencerahan bagi masyarakat secara luas,” tutupnya.