Memikirkan Ulang Politik (Bag. 1)

Oleh : Muh. Asratillah Senge

KHITTAH.co _ Politik adalah sesuatu yang paradoks, bahkan banalitas paradoks itu eksplisit dalam politik. Politik dengan segala manifestasinya (partai politik, negara, diskursus politik dll) ibarat evil necessary dalam sebuah negara demokrasi. Pada satu sisi politik dengan segala wajahnya menjadi momok bagi publik, politik secara psikologis seringkali diasosiasikan dengan sesuatu yang lekat dengan dusta, pengkhianatan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan secara ril seringkali asosiasi psikologis itu diperkuat oleh realitas politik yang diberitakan oleh media massa. Tetapi di sisi lain, senantiasa ada harapan terhadap proses-proses politik, karena lembaga-lembaga politik semisal partai politik , merupakan satu-satunya kanal aspirasi politik yang konstitusional dan efektif dalam negara demokrasi. Tulisan ini dibuat karena affirmasi penulis terhadap harapan tersebut. Terkadang refleksi intelaktual absen dalam proses politik, karena libido kuasa / eros politik yang begitu menggebu-gebu, sehingga nalar sering surut ke belakang hanya sabagai alat pembenar. Maka dari itu, tulisan sederhana ini ingin mengambil jarak sejenak dari huru-hara serta hura-hura politik yang ada, dengan kata lain ingin merefleksikan kembali politik. Kenapa politik harus direfleksikan ? agar politik kembali pada khittahnya yaitu untuk memanusiawikan kekuasaan.

Salah satu penanda penting bagi manusia adalah kemampuannya untuk mengambil jarak eksistensial dari dirinya sendiri atau menatap diri dan dunianya sebagai orang ketiga, inilah yang secara umum disebut dengan refleksi. Refleksi mengandaikan rasio, dan dalam logika Aristotelian rasio adalah differensia atau pembeda manusia dari yang selain manusia, dan salah satu sifat pembeda yang merupakan konsekuensi logis (propium) dari keberadaan rasio adalah “berpolitik”. Dengan kata lain secara logika “berpolitik” seharusnya bergantung pada “rasio”, proses politik mengandaikan politisi-politisi yang yang memaksimalkan “rasio” nya. Sehingga proses politik yang mengekslusi peran rasio, atau tidak menghargai kemasuk-akal-an, adalah proses politik yang sedang mewartakan kematiannya sendiri. Disinilah letak urgensi memikirkan, merefleksikan dan membincang ulang politik.

Politik dan Aretè

Dua millennium yang silam, Plato menawarkan semacam konsep yang cukup menarik, konsep itu adalah aretè, yang bisaa diartikan sebagai kebajikan (virtue). Lalu apa urgensi membicarakan kembali politik dan aretè ini ? jawabannya adalah untuk me-recovery kembali , kebajikan yang kelihatannya absen dalam politik. Kenapa kebajikan ini perlu di-recovery kembali ? ini karena proses politik tidak hanya menyangkut nasib satu atau dua orang, tapi menyangkut nasib ratuasan ribu hingga jutaan orang.

Apakah aretè itu ?, sokrates mengatakan bahwa aretè adalah keutamaan yang terdapat pada diri seseorang, atau semacam keunggulan yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Misalnya Socrates dan Plato menegaskan bahwa hanya sebagian orang saja yang harus ditugaskan dalam peperangan, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah hylakes, dimana orang-orang yang ditugaskan tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunan tetapi bakat atau kompetensi, maka para hylakes yang berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola dan mengambil peran dalam perang, itu berarti bahwa hylakes tersebut menemukan aretè nya.

Ini menunjukkan semacam “misi” yang unik untuk tiap-tiap orang, dan aretè di temukan saat “misi” yang unik tersebut dihayati, dijalankan, diperjuangkan dan menjadi tujuan utama. Kalau kita menghubungkan konsep aretè di atas dengan politik, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah para politisi kita memiliki semacam “misi keutamaan” yang jelas dalam menjalani proses-proses politik. Karena letak nilai politik adalah pada relevansinya pada “banyak orang”, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah partai-partai politik kita, politisi kita dan negarawan kita (itupun kalau layak disebut sebagai negarawan) memliki semacam “misi keutamaan” yang relevan bagi “banyak orang” ? Bahkan konsep aretè mempunyai makna yang lebih luas lagi daripada yang saya sebutkan di atas.

Maka dari itu socrates mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar lagi, apakah ada aretè yang membuat manusia menjadi manusia yang baik ? Apakah yang unik dari manusia ? fungsi apakah yang seharusnya dijalankan ,diperlihatkan dan diperankan manusia agar menjadi manusia yang baik ?, Socrates menjelaskan bahwa aretè manusia sebagai manusia adalah pengetahuan, pengembangan dan penggunaan rasionya sampai pada tingkat tertinggi, dan inilah yang disebut oleh Aristoteles sebagai eudaimonia (puncak kebahagiaan). Tetapi pengetahuan yang merupakan aretè manusia sebagai manusia, bukanlah pengetahuan teoritis an-sich, tetapi pengetahuan yang sifatnya “eksistensial” : yang melibatkan seluruh kepribadian manusia, pengetahuan yang meluruhkan antara teori dan praxis.

Kalau aretè manusia sebagai manusia adalah pengetahuan, dan para aktor yang terlibat dalam proses politik adalah manusia, yang menjadi pertanyaan berikutnya “apakah para aktor politik tersebut adalah insan yang mencintai pengetahuan dan mengoptimalkan rasionya semaksimal mungkin ?, “apakah para negarawan dan politisi kita memiliki pengetahuan yang memadai mengenai negara dan politik dalam rangka menjalankan “misi keutamaannya” yang relevan bagi “banyak orang” ? atau kalau kita menariknya pada konteks kebijakan “apakah kebijakan-kebijakan yang lahir dari proses politik, didasari oleh argumentasi-argumentasi rasional (apakah ditarik secara deduktif ataupun induktif) atau mempunyai basis pengetahuan yang kokoh mengenai sasaran kebijakan tersebut ?”, “apakah sebuah kebijakan adalah kebijakan yang relevan bagi “orang banyak”, atau hanya merupakan cerminan kepentingan jangka pendek individu atau kelompok tertentu ?”, “apakah sebuah kebijakan dijalankan dengan memperlakukkan targetnya sebagai manusia seutuhnya ?” dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Selain berbicara mengenai “misi keutamaan” dan “pengetahuan”, aretè juga berbicara mengenai kemerdekaan. Manusia yang mencapai aretè nya adalah manusia yang merdeka, kenapa demikian ? karena manusia yang mencapai aretè nya adalah manusia yang mampu melampaui dirinya, melampaui spontanitas-spontanitasnya, melampaui keterbatasan dan keterpaksaannya, mampu terbebas dan melampaui hasrat-hasrat instingtifnya, sehingga memiliki kehendak yang dibimbing oleh keutamaan atau kebaikan yang diperoleh melalui optimalisasi rasionya. Jadi para politisi yang mencapai aretè nya adalah para politisi yang mampu “memainkan tarian” dengan merdeka di antara hasrat-hasrat rendahan ( suap, gratifikasi seks, tekanan dan rayuan oligarki dll).
Bersambung ke Bag. 2……………..