KHITTAH.CO, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan keputusan atas libur sekolah selama bulan Ramadan bagi murid-murid sekolah telah diputuskan. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat bersama dengan pihak Kementerian Agama (Kemenag), Selasa, 14 Januari 2025, malam.
“Intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan,” kata Mu’ti usai menghadiri pembukaan Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025.
Nantinya, kata dia, Kemendikdasmen akan mengeluarkan surat edaran sebagai pedoman pelaksanaan tiap sekolah. Dia memastikan pedoman itu sudah mempertimbangkan usul dan saran dari multi pihak.
“Isinya (surat edaran) bagaimana, tunggu sampai pada waktunya kami membahas, ya, nanti tunggu pada waktunya ya,” pinta dia.
Sebelumnya, Mu’ti membeberkan wacana terkait libur sekolah selama bulan Ramadan akan segera diumumkan. Kebijakan ini berdasarkan hasil rapat gabungan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agama (Kemenag).
“Insyaallah secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini, mudah-mudahan. Karena, kan, Pak Nazar (Menag, Nasaruddin Umar) sedang ke Saudi untuk urusan haji. Mudah-mudahan setelah beliau kembali sudah ada keputusan,” ucap Mu’ti saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Senin (13/1).
Ia berasalan bahwa libur sekolah saat Ramadan adalah usulan dari banyak pihak. Skemanya, libur sekolah selama Ramadan akan diganti dengan kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat.
“Yang kedua, itu paro-paro (setengah-setengah). Artinya, ada sebagian. Biasanya, kalau yang berlaku sekarang, awal Ramadan itu libur, jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadan pertama libur. Kemudian, habis itu masuk seperti biasa. Kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur,” ujar dia.
Terakhir, muncul usulan agar tidak ada libur selama Ramadan. Mu’ti menyebutkan, semua usulan tersebut akan dibahas dalam rapat lintas kementerian.
“Intinya, semua itu adalah usulan-usulan yang ada di masyarakat, yang kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik, yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik,” pungkas dia.
Muhammadiyah dan NU Sepakat!
Menanggapi wacana itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ikut merespons positif wacana libur sekolah selama satu bulan saat Ramadan. Mereka mendukung kebijakan itu selama tetap mengikuti aturan dari kementerian terkait.
“Oh setuju, setuju. Itu sudah, sepenuhnya kan policy kementerian, baik Dikti maupun Dikdasmen. Tapi poin penting bagi Muhammadiyah, Ramadan jadikan arena untuk mendidik akhlak. Mendidik budi pekerti, mendidik karakter,” kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025.
Haedar menegaskan, lembaga pendidikan Muhammadiyah tetap mengikuti aturan pemerintah meski memiliki kebijakan libur tersendiri. Menanggapi wacana libur sebulan selama Ramadan, ia mendorong agar waktu tersebut dimanfaatkan untuk pembinaan akhlak siswa.
“Nah, karena itu, pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti itu menjadi sangat penting sehingga jadikan libur seberapa lama pun yang ada di bulan Ramadan. Gunakan untuk fokus membina akhlak, membina akal budi. Di samping ada proses pembelajaran,” tandas dia.
Serupa dengan Muhammadiyah, Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memberikan instrumen dukungan. Catatannya, Kemendikdasmen punya ukuran yang jelas soal pengganti aktivitas anak sekolah di masyarakat.
“Soal libur ramadan, kami tidak ada keberatan apapun, tinggal sekarang seperti sudah pernah saya sampaikan sebelum ini, kalau libur, ini anak-anak kita arahkan untuk melakukan kegiatan apa? itu yang kita bicarakan,” ujar Yahya di Kantor PWNU Jatim, Kamis, 16 Januari 2025.
“Jangan cuman bicara libur, kalau cuman libur lalu nggak disuruh apa-apa tentu juga persoalan,” imbuh dia.
Yahya juga menyarankan agar pemerintah menyediakan alternatif bagi anak sekolah yang berlatarbelakang non muslim. Ia menekankan imbauan itu agar tak terjadi kekosongan.
“Anak sekolah tak semuanya muslim dan non muslim juga diliburkan, lalu disuruh apa? nah itu yang perlu dibahas disitu,” tandas dia.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
