KHITTAH.CO, Makassar- Seminar dan Konsolidasi Ideologi, Politik, dan Organisasi (Ideopolitor) Muhammadiyah Sulawesi Selatan resmi ditutup, Kamis, 27 Oktober 2022.
Dalam amanahnya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, Mawardi Pewangi mengatakan, dalam perjalanannya, Muhammadiyah tidak pernah jauh dari politik.
“Bahkan sejak zaman Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Dahlan itu berpolitik sangat inklusif dan akomodatif, sehingga bisa diterima semua golongan,” ungkap dia di Hotel Sultan Alauddin Makassar.
Mawardi menegaskan, Muhammadiyah memang tidak boleh jauh dari politik dan kekuasaan. Ia mencontohkan, Zaman Orde Lama yang tetap dikawal oleh KH Yunus Anis, Ketua PP Muhammadiyah saat itu.
Setiap ada yang ingin disampaikan, Kiai Yunus Anis langsung menemui Bung Karno di Jakarta. Kiai Yunus bahkan menyampaikan langsung keresahan Muhammadiyah terkait sikap Sang Presiden kepada ulama saat itu.
“Kiai Yunus langsung menanyakan, kenapa sewaktu di Yogya, Bung Karno dekat dengan ulama, tapi pas pindah ke Jakarta, malah memusuhi ulama? Dan itu langsung dijawab Bung Karno,” ujar Mawardi.
Demikian pula pada zaman Orde Baru. Ketua PP Muhammadiyah masa Orde Baru, KH AR Fakhruddin tetap mengawal bahkan mengkritik Soeharto.
“Tapi tidak di muka publik. Pak AR menemui langsung Pak Harto untuk menyampaikan kritiknya, atau bahkan menulis surat dengan bahasa Jawa, sehingga hubungan baik tetap terjalin, tapi kontrol-korektif juga jalan,” ungkap Mawardi.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga melakukan hal serupa. Ia menyampaikan Muhammadiyah tidak pernah diam atas segala kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
“Kritikan kepada Mendagri Almarhum Pak Tajhjo, Menteri Pendidikan, kalau ada kritikan, itu mereka bertemu, bahkan para menteri ini yang akhirnya datang bertemu ke Kantor PP.”
Mawardi menyebut cara kritik seperti inilah gaya khas Muhammadiyah. Karena itu, ia menekankan, jika terdapat kesalahan-kesalahan oleh kader dan pimpinan Muhammadiyah, sebaiknya disampaikan langsung.
“Jangan cuma bicara di grup, datangi, kita nasihati kalau ada yang salah, ada yang tidak cocok dengan kebijakan Muhammadiyah,” kata Wakil Rektor IV Unismuh ini.
Terkait suksesi pemilu, Mawardi menekankan komunikasi harus diperlancar. Para kader yang maju harus tuntas komunikasinya terkait pencalonan.
“Jangan sampai dalam satu dapil ada tiga-lima kader di situ. Itu membingungkan kita dan hanya mengumpulkan suara untuk orang lain. Silakan ke partai mana saja, tapi usahakan jangan satu dapil,” harap Mawardi.
Kata Mawardi, komunikasi itu juga harus dijaga antara kader bangsa dan pimpinan Muhammadiyah.
“Sehingga tidak ada lagi bahasa, itu Muhammadiyah, nanti kalau kita jadi baru dicari. Terus, pimpinan juga ada bahasa, itu kader politisi, nanti mau cari suara baru datang silaturahim ke kita,” kata dia.
Ketua panitia, Basti Tetteng menyampaikan bahwa rumusan kebijakan dan strategi yang dibincang hari ini akan dipermantap oleh dewan perumus yang telah bentuk.
“Hasilnya, tentu kita akan teruskan kepada seluruh pimpinan daerah. Ini tentu bukan akhir, kita tidak berhenti di sini. Selanjutya, kita akan membincang yang lebih taktis dan lebih konkret,” tutup Basti.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
