KHITTAH.CO, Makassar — Pemantauan hilal 1 Syawal 1447 H yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan di Observatorium Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Kamis, 19 Maret 2026, tidak hanya menjadi forum rukyatul hilal pemerintah. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Muhammadiyah untuk menyosialisasikan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sistem kalender Islam global yang kini dipakai persyarikatan dalam menetapkan awal bulan hijriah, termasuk Idulfitri yang telah ditetapkan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Forum yang dihadiri unsur Kemenag, BMKG, Badan Hisab Rukyat, MUI, Pengadilan Agama, akademisi, dan masyarakat umum itu mempertemukan dua pendekatan yang selama ini kerap dibaca berbeda: pemerintah dengan mekanisme rukyat dan sidang isbat, serta Muhammadiyah dengan hisab berbasis KHGT. Namun, di Unismuh, perbedaan tersebut tidak tampil sebagai benturan, melainkan sebagai ruang edukasi, dialog, dan saling menghormati.
Melalui Rektor Unismuh Makassar Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, ST., MT., IPU dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Muhammadiyah memanfaatkan momentum rukyat pemerintah itu untuk menjelaskan arah baru penanggalan Islam yang mereka usung: dari sistem lokal menuju kalender Islam global yang ditujukan untuk memberi kepastian ibadah dan mendorong persatuan umat sedunia.
Rektor Unismuh Abdul Rakhim Nanda menegaskan bahwa posisi Muhammadiyah sudah jelas. Menurutnya, Muhammadiyah kini tidak lagi bertumpu pada pendekatan lama hisab hakiki wujudul hilal, tetapi telah bergeser ke KHGT yang memakai kerangka matlak global.
“Hari ini Muhammadiyah sudah bergeser dari hisab hakiki wujudul hilal menjadi kalender hijriah global tunggal,” kata Rakhim Nanda dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan, perubahan itu bukan sekadar pergantian istilah atau pembaruan teknis kecil, melainkan perubahan mendasar dalam cara memandang awal bulan hijriah. Jika sebelumnya penentuan awal bulan lebih bertumpu pada batas wilayah tertentu, maka dalam KHGT bumi dipandang sebagai satu kesatuan sistem waktu umat Islam. Karena itu, penetapan awal bulan tidak lagi dibatasi sepenuhnya oleh horizon lokal, tetapi mengacu pada terpenuhinya parameter astronomis secara global.
Menurut Rakhim, KHGT menggunakan pendekatan imkanur rukyat global dengan ukuran yang lebih ketat dan lebih terstandar, yakni tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat, serta kerangka waktu UTC (Coordinated Universal Time) sebagai dasar global dalam membaca terjadinya bulan baru. Penjelasan ini disampaikan untuk menunjukkan bahwa keputusan Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1447 H pada Jumat bukanlah keputusan serampangan, melainkan lahir dari pembacaan astronomis yang terukur.
“Nah itulah ilmu pengetahuan, saya kira, dan perkembangannya sedemikian rupa,” katanya saat menjelaskan perkembangan ilmu falak dan teknologi observasi yang membuat pembahasan tentang hilal tidak lagi bisa dibaca secara sederhana.
Bagi Muhammadiyah, lanjut Rakhim, penerimaan terhadap KHGT juga berkaitan dengan kebutuhan praktis umat Islam global. Ia menyinggung persoalan yang kerap muncul ketika kalender Islam tidak seragam, termasuk kemungkinan seseorang mengalami jumlah puasa yang tidak ideal karena berpindah tempat atau mengikuti sistem yang berbeda.
Ia mencontohkan jamaah umrah yang memulai Ramadan di Makkah, tetapi ketika kembali ke Indonesia dapat mengalami ketidaksinkronan jumlah hari puasa bila kalender tidak disatukan. Karena itu, menurut dia, sains semestinya menjadi jalan tengah untuk mendekatkan perbedaan antara rukyat dan hisab.
“Kita sangat mengharapkan sebetulnya secara sains kalau bisa menjadi moderator dari rukyat dan hisab ini, sangat menjadi jalan tengah. Tidak ada kasus puasa 28 hari dan puasa 31 hari di dunia,” ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa KHGT, dalam penjelasan Rektor Unismuh, bukan semata soal mempertahankan sikap organisasi, tetapi juga ikhtiar membangun ketertiban ibadah umat dalam konteks dunia modern yang semakin terhubung.
KHGT: Ikhtiar Persatuan Umat
Sementara itu, Ketua PWM Sulsel Prof. Ambo Asse membawa penjelasan KHGT ke horizon yang lebih luas. Jika Rakhim Nanda menekankan sisi astronomis dan metodologis, maka Ambo Asse menekankan dimensi ideologis dan peradaban dari kalender Islam global itu.
Menurut Ambo Asse, keinginan Muhammadiyah mengadopsi KHGT berangkat dari pengalaman panjang umat Islam yang terus berulang menghadapi perbedaan penetapan hari raya. Perbedaan itu, katanya, bukan hanya soal teori falak, tetapi berdampak langsung pada psikologi sosial masyarakat.
Ia mengingat kembali pengalaman ketika masyarakat sudah bersiap Lebaran, namun keputusan pemerintah berubah setelah sidang isbat. Dari pengalaman-pengalaman seperti itulah, kata dia, lahir dorongan kuat untuk mencari sistem kalender yang dapat memberi kepastian ibadah.
“Harapan utamanya Muhammadiyah bukan hanya mau bersatu dalam negeri, tetapi mau bersatu bagaimana umat Islam sedunia ini melakukan ibadah tanpa ragu,” ujar Ambo Asse.
Ia melanjutkan, “Melakukan ibadah puasa tidak ragu lagi. Melakukan ibadah salat Idulfitri tidak ragu lagi.”
Dalam formulasi Ambo Asse, inti KHGT bukan sekadar soal memindahkan dasar hisab dari lokal ke global, tetapi membangun satu kalender bersama yang memungkinkan umat Islam di berbagai belahan dunia memiliki kepastian awal puasa, Idulfitri, dan Iduladha. Karena itu, baginya, KHGT adalah proyek penyatuan, bukan proyek pembeda.
Ambo Asse menegaskan, sosialisasi tentang kalender Islam global itu harus terus dilakukan karena masih banyak umat yang belum memahaminya dengan benar.
“Sebetulnya masih banyak orang yang tidak paham. Oleh karena itu, itulah sehingga kita ulang-ulang. Bagaimana supaya dipahami oleh umat bahwa upaya ini bukan upaya untuk mempertajam perbedaan, tetapi justru Muhammadiyah berusaha bagaimana supaya perbedaan itu menjadi persatuan umat,” katanya.
Ia juga mengaitkan KHGT dengan refleksi intelektual yang telah lama berkembang. Menurutnya, sejak disertasinya pada 2007, ia telah sampai pada kesimpulan bahwa jika umat Islam ingin bersatu, maka harus ada kalender bersama dan penggunaan matlak global. Pandangan itu, kata dia, makin dikuatkan oleh perkembangan diskusi internasional, termasuk konferensi negara-negara Islam di Turki pada 2016.
“Kalau kita mau bersatu harus ada kalender. Yang kedua harus kita gunakan matlak global,” ujarnya.
Belum Memenuhi Kriteria MABIMS
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Hisab Rukyat (BHR) Sulawesi Selatan, Abbas Fadil, menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan astronomi, tinggi hilal di Makassar saat matahari terbenam berada di kisaran sekitar 1 hingga 2 derajat. Angka itu masih berada di bawah kriteria yang ditetapkan Menteri Agama bersama negara-negara anggota MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
“Dengan kondisi ini, secara hisab imkanur rukyat belum terpenuhi, sehingga awal Syawal berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Namun, keputusan final tetap menunggu sidang isbat,” kata Abbas.
Ia menambahkan, peluang terlihatnya hilal masih mungkin terjadi di wilayah paling barat Indonesia, seperti Aceh, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kriteria.
Penjelasan serupa disampaikan Plt Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar, Nasrul Adil. Menurutnya, hasil perhitungan ilmiah menunjukkan tinggi hilal di Sulawesi Selatan berkisar antara 1,3 hingga 1,5 derajat dengan elongasi sekitar 5 derajat.
“Ini berarti belum memenuhi kriteria imkanur rukyat MABIMS. Karena itu, keputusan tetap menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama,” ujarnya.
BMKG juga memberikan prakiraan cuaca untuk pelaksanaan Salat Idulfitri pada hari Jumat. Di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, diprediksi terjadi hujan pada pagi hari, sehingga masyarakat disarankan mempersiapkan pelaksanaan salat di masjid.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Dr. Ali Yafid, mengajak masyarakat untuk menyikapi potensi perbedaan penentuan Idulfitri dengan bijak dan dewasa. Ia menegaskan, perbedaan tersebut bukan disebabkan pertentangan, melainkan perbedaan metode dalam menentukan awal bulan hijriah.
“Perbedaan ini adalah rahmat. Yang terpenting adalah menjaga persatuan dan saling menghormati,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Prof Najamuddin Abdul Safa. Ia menilai perbedaan penentuan hari raya merupakan hal yang telah lama terjadi di Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu saling menyalahkan.
“Silakan berbeda, tetapi tetap saling menghormati. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Di titik itulah, observatorium Unismuh Makassar menjadi ruang yang menarik. Di satu sisi, kampus ini tetap teguh pada keputusan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 berdasarkan KHGT. Di sisi lain, Unismuh tetap membuka observatoriumnya untuk pelaksanaan rukyat pemerintah yang hasilnya menjadi bahan sidang isbat nasional.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner PMB UMSI
