Mukhaer Pakkanna: Tidak Ada Saudagar di PP Muhammadiyah

KHITTAH.CO, Surakarta- Akhirnya, formatur yang akan mengisi Pimpinan Pusat Muhammadiyah terbentuk. Bahkan, ketua umum dan sekretaris umum juga sudah diumumkan pada Ahad, 20 November 2022 di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hal ini mendapat komentar dari Mukhaer Pakkanna. Sebagai salah satu ekonom, dia menyoroti profil ke-13 formatur Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang baru saja terpilih ini.

“Kebanyakan itu kan ahli agama. Paling tidak 4 atau 5 orang. Selain itu, ahli pendidikan. Kalau secara pribadi, saya melihat, kekurangannya adalah tidak ada pengusaha. Tidak ada satupun,” ujar dia.

Ia menyayangkan, di Persyarikatan Muhammadiyah dalam sekian periode tidak pernah melibatkan pengusaha atau pedagang.

Hal ini ia sampaikan saat ditemui di sela-sela persiapan penutupan Muktamar 48 Muhammadiyah- ‘Aisyiyah di Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ahad, 20 November 2022 petang.

Padahal, pada awalnya, saudagarlah yang menggerakkan Muhammadiyah. Bahkan, kata dia, Kiai Ahmad Dahlan adalah pengusaha.

“Periode awal sampai awal kemerdekaan, itu banyak pengusaha. Namun, ketika masuk orde baru, sudah masuk kaum pamong praja, pegawai negeri. Sampai belakangan ini, muncul guru besar. Saudagar sudah hilang,” kata dia.

Menurut pengamatannya, hilangnya saudagar dari Pimpinan Muhammadiyah tidak hanya pada tingkat pusat. Pimpinan wilayah, daerah, dan cabang Muhammadiyah juga jarang ditemukan sosok pengusaha.

Bahkan, untuk akomodasi dalam 92 formatur pada Muktamar 48, kata dia, tidak ditemukan sosok pengusaha.

“Akhirnya, semangat enterpreneur itu sangat rendah. Padahal, kita inginkan, umat ini kan mandiri. Untuk membangun jiwa kemandirian itu, harus banyak pengusaha. Kasihan juga kalau, Muhammadiyah hanya dibantu oleh amal usaha,” kata Mukhaer.

Padahal, lanjut dia, Persyarikatan ini sebenarnya membutuhkan para saudagar. Namun, Muhammadiyah tidak memberi ruang kepada mereka.

“Karena pemimpinnya tidak saudagar, maka agak sulit kita mengakomodasi dan mencetak saudagar itu,” ujar dia.

Ia tidak bisa menampik bahwa Persyarikatan ini memang kerapkali melakukan seminar, workshop, dan forum rembuk saudagar. Hal tersebut dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan majelisnya.

Namun, ia menekankan, langkah majelis dalam hal ini Majelis Ekonomi bergantung pada pimpinannya. Ia menyebut majelis hanya membantu pimpinan.

“Majelis itu pembantu. Nah, kalau misalnya prespektifnya di tingkat PP itu tidak berspektif saudagar, itu biasanya lemah pada tingkat majelis. Karena majelis itu butuh visi dari PP,” kata dia.

Mukhaer mengaku kecewa, karena dalam isu-isu strategis yang disampaikan pada pleno Muktamar 48, juga tidak ditemukan visi kebangkitan kewirausahaan umat.

“Kebanyakan itu, isu politik, SDM, bonus demografi. Isu pengembangan enterpreneurship, tidak ada,” ungkap Mukhaer.

Ketika ditanyai optimisme dirinya terhadap gerakan kebangkitan ekonomi umat yang digagas Muhammadiyah, ia mengernyitkan dahi. Menurut dia, hal itu sulit benar-benar teraplikasikan.

“Akan tetap jalan di tempat. Contoh yah. Saya kebetulan di Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah. Ketika sudah banyak pengusaha dari luar ingin menanamkan modal, berekspektasi, atau, ingin join dengan Muhammadiyah, karena mereka lihat Muhammadiyah mempunyai kekuatan yang besar, meraka menawarkan diri menjadi partner,” kata dia.

Sayangnya, lanjut Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta ini, Persyarikatan biasanya sangat berhati-hati. Karena terlalu berhati-hati, pimpinan akhirnya menolak tawaran pengusaha tersebut.

“Itu sering kami alami di Majelis Ekonomi. Seringkali ada penolakan-penolakan di balik alasan kehati-hatian,” ungkap dia.

Ini, lanjut Mukhaer, membuat upaya untuk membangun sinergitas dengan pihak luar tidak terjadi. Ia menekankan, kunci suatu sinergitas adalah kepercayaan dan keberanian untuk mengambil risiko.

“Karena, kita curiga, sangat hati-hati. Sehingga Muhammadiyah innerlooking. Hanya melihat kekuatan dari dalam. Dia tidak mau bekerja sama dengan pihak luar, dengan alasan kehati-hatian. Ini karena pimpinan yang tidak punya jiwa enterpreneur. Kalau mereka punya jiwa enterpreneur, mereka pasti berani untuk kerja sama,” ujar dia.

Karena komposisi pengurus yang kebanyakan akademisi, lanjut Mukhaer, pimpinan Muhammadiyah harus melihat referensi ilmiah terlebih dahulu.

“Artikelnya ada nggak, Scopus-nya ada nggak. Saya juga akademisi, sehingga saya tahu persis. Ada nggak referensinya kita kerja sama dengan dia. Sampai ada catatan kakinya. Kalau pimpinannya punya jiwa enterpreneur, mereka pasti welcome dengan partner-partner di luar,” ungkap dia sambil tertawa kecil.

Ketika ditanyai mengapa pengusaha enggan untuk duduk di kursi pimpinan, ia memberikan jawabannya. Menurut dia, beberapa pengusaha juga terlanjur berpersepsi bahwa Muhammadiyah sangat birokratis. Persyarikatan ini tatkala dikenal sebagai gerakan kaku yang terlalu banyak aturan.

“Perspektif para pengusaha terhadap orang di dalam (Muhammadiyah), aturannya terlalu banyak. Kalau pengusaha kan, tidak terlalu ingin banyak aturan. Pengusaha-pengusaha yang kita miliki, yang berada pada Majelis Ekonomi, saudagar Muhammadiyah tahu, kalau membuka usaha dengan nama Muhammadiyah, ini bakal penuh dengan aturan,” kata dia.

Belum lagi, terlalu banyak kecurigaan terhadap pengusaha. Hal itu, kata dia, biasanya akan memunculkan fitnah. “Padahal belum berjalan usaha, sudah mulai, ah, ini jangan-jangan, begitulah,” tutup Mukhaer.