KHITTAH.CO, GOWA – Pimpinan Daerah (PD) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kabupaten Gowa melalui Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Gelar Kajian Isu lewat Zoom Telekonference Video, Jumat 25 Februari 2022.
Kajian tersebut mengangkat tema “Dampak Kerusuhan Wadas terhadap Nasib Pelajar” yang menghadirkan dua pembicara, yakni Ketua Bidang Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat IPM, Kholidah Annisa dan Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah IPM Sulawesi Selatan, Jumadil Awal.
Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PD IPM Gowa, Asrianto Rajab menyampaikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus lebih memperdalam goresan penanya dalam merespons dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Ketua Umum PD IPM Gowa, Muhammad Nur Hadi dalam pengantarnya berharap, IPM Gowa mampu memberikan transformasi gerakan dalam menghadapi dinamika yang ada dan tentunya sebagai bagian dari gerakan pemantik bagi pelajar dalam melahirkan kepekaan terhadap kondisi yang ada di daerah.
Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PW IPM Sulsel, Jumadil Awal sebagai pembicara pertama menyampaikan bahwa dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Wadas Purworejo, kita harus lebih mengedepankan kebijaksanaan disertai penuh hikmat.
Jumadil Awal menambahkan, jika kebijaksanaan tersebut tidak dilakukan, hal tersebut bisa menimbulkan gesekan yang tajam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, langkah dan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah hendaknya mengedepankan pendekatan musyawarah.
Dialog harus dilakukan agar semua pihak merasa nyaman dan merasa perlu untuk menyukseskan proyek pembangunan nasional.
“Kita selaku aktivis pelajar juga harus senantiasa berpikir futuristik dan holistik untuk kemajuan bangsa dan negara sehingga konflik-konflik klasik yang ada di negara ini mampu diselesaikan dengan baik,” ujar Jumadil Awal.
Sementara itu, Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP IPM, Kholidah Annisa dalam paparan materinya menyampaikan pemerintah seharusnya bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan agar masyarakat tidak merasa dirugikan.
“Seharusnya, segala persoalan dan kasus yang berkaitan dengan rakyat diselesaikan secara merakyat pula. Pemerintah harus sesegera mungkin mengatasi dan menangani kasus ini dengan cara-cara yang humanis dan mengedepankan musyawarah mufakat,” ujar Kholidah Annisa.
Kholidah Annisa juga meminta, proses penyelesaian masalah di Desa Wadas ini tidak boleh dilihat hanya dari kacamata ganti rugi semata. Namun harus dipastikan pula para warga mendapat pekerjaan pengganti pasca-pengalihan lahan.
“Harus dipikirkan juga bagaimana selanjutnya mereka mencari pekerjaan, bagaimana mereka mencari makan, dan selanjutnya bagaimana lahan mereka yang selama ini tempat mereka bekerja dialihfungsikan karena tentu dari lahan itu dia dapat menyekolahkan anak-anak mereka,” tutup dia.
Dalam virtual tersebut turut dihadiri beberapa Kader IPM se-Sulsel, Kader IPM se-Kabupaten Gowa, dan terlihat pula Kader diluar Sulsel yang langsung partisipasi diantara Jakarta Selatan, Denpasar Bali dan lain-lainnya (Fitrah/ Fikar).
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
