KHITTAH.co, MAKASSAR — Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengikuti Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, dan Ketua LKPP RI, tentang Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah secara virtual, Senin, 24 Januari 2022.
Dalam pertemuan virtual itu, turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Ketua KPK RI, Firli Bahuri; dan Kepala LKPP RI, Abdullah Azwar Anas. Serta diikuti oleh Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi; serta Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang hadir tentang bahaya korupsi. Ia pun memaparkan beberapa faktor terjadinya korupsi adalah sistem, integritas dan budaya (culture). Tito Karnavian memberikan arahannya untuk menghindari praktik-praktik korupsi.
Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan, korupsi merupakan kejahatan yang serius. “Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia. Karena itu, korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan,” jelas Firli.
Firli mengungkapkan, kepala daerah memiliki lima peran penting. Yakni mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
“Siapapun bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena ada kekuasaan, ada kesempatan dan kurangnya integritas. Mari bangun, jaga dan pelihara integritas,” tegasnya.
Kepala LKPP RI, Abdullah Azwar Anas menyampaikan paparan produk Dalam Negeri Tumbuh, Usaha Mikro-Kecil Tangguh, Daerah Sejahtera, Indonesia Maju.
“Orientasi LKPP adalah memudahkan stakeholder dalam menjalankan/mengakses belanja pemerintah, terutama untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM-Koperasi. LKBB adalah satu-satunya lembaga pemerintah dengan tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah,” imbuhnya.
Sementara itu, adapun pencapaian kinerja pembangunan Sulsel tahun 2021 diantaranya pencapaian indikator makro pembangunan yang meliputi Ekonomi Sulsel triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,24% (y-on-y); tingkat kemiskinan mengalami penurunan hingga berada pada angka 8,53%; inflasi 2,40% (tahun kalender Januari-Desember); tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,72% (Agustus 2021); indeks pembangunan manusia (IPM) 72,24%.
“Tentu kita berharap program strategis kita di tahun 2022 ini bisa berjalan lancar, khususnya dalam pemulihan ekonomi yang akan berdampak pada perputaran perekonomian masyarakat,” ungkap Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
(Rls)
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
