KHITTAH.CO, Yogyakarta – Sejarah kemerdekaan Indonesia adalah sejarah Muhammadiyah. Hal itu disampaikan Hajriyanto Y. Tohari, Duta Besar RI untuk Lebanon dalam Pengajian Umum PP Muhammadiyah yang digelar pada Jumat, (14/8).
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menyebut Muhammadiyah, Pancasila dan Kemerdekaan Indonesia merupakan tiga terminologi yang sangat erat berhubungan dalam fase perjalanan bangsa Indonesia.
Organisasi sekaligus gerakan yang lahir dengan kultur Jawa di Yogyakarta pada 1912 itu, kata Hajri saat awal kemerdekaan, Muhammadiyah telah bermetamorfose dan mentransformasi diri menjadi sebuah gerakan kegamaan yang diperhitungkan dikawasan nusantara dibawah kekuasaan kolonialis dan imprealis Belanda.
“Jadi tidak heran, pada tahun 1940-an Muhammadiyah sudah menjadi gerakan yang mendominasi nasional dalam artian memiliki pengikut dan kepengurusan serta menampilkan dirinya sebagai gerakan nasional,” sebut Hajri.
Muhammadiyah menjelang tahun 1940 telah menunjukkan sebuah dinamika yang sangat tinggi sebagai sebuah gerakan Islam. Perkembangannya yang tersebar di kawasan nusantara sangat cepat bahkan masuk dan diterima sampai ke Minangkabau, Sumatera Barat.
“Dari Minangkabau inilah kemudian Muhammadiyah berkembang pesat di seluruh persada tanah air antara lain melalui Konsul-konsul Muhammadiyah atau Utusan-utusan Muhammadiyah yang dikirim ke seluruh pelosok tanah air,” kata Hajri.
Lebih jauh Hajri menyebut, perkembangan Muhammadiyah yang begitu pesat cukup dicurigai oleh Bala Tentara Jepang setelah tahun 1942 berhasil memulai pendudukan di Indonesia, namun Muhammadiyah tetap hidup dan menunjukkan gerakannya.
“Faktanya memang Muhammadiyah itu menjadi sebuah gerakan hidup, memanfaatkan kelengahan Jepang saat dipaksa menyerah oleh Sekutu. Muhammadiyah melalui tokoh-tokohnya ikut memainkan peran menyusun kemerdekaan,” sebut Hajri.
Saat masa pendudukan Jepang, kata Hajri bahkan telah muncul empat tokoh serangkai. Salah satu dari empat tokoh serangkai itu adalah Mas Mansyur, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Empat serangkai ini sering mewakili Indonesia dalam pertemuan-pertemuan dan negosiasi dengan Bala Tentara Pendudukan Jepang.
Hajri mengungkapkan bahwa ketokohan para pemimpin Muhammadiyah dalam empat serangkai itu sangat menonjol dan mewakili elemen-elemen yang menjadi embrio bangsa Indonesia diawal kemerdekaannya.
“Dari situ sudah nampak betapa Muhamadiyah merupakan salah satu representasi kekuatan real bangsa diawal kemerdekaannya. Tentu saja bangsa Indonesia belum lahir karena itu belum merdeka,” kata Hajri.
Bisa dikatakan elemen Islam waktu itu diwakili oleh Mas Mansyur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Hoofdbestuur Muhammadiyah (kini, Pimpinan Pusat). Pasca kesibukannya mengurus persiapan kemerdekaan kepemimpinan Muhammadiyah kemudian beralih kepada Ki Bagus Hadikusumo (Pada Kongres ke-30 tahun 1942 di Purwokerto).
Dalam Masa Pendudukan Jepang Hajriyanto menyebutkan Ki Bagus Hadikusumo dan Bung Karno adalah seorang yang dipercaya dan dianggap mewakili Indonesia untuk bertemu dengan Kaisar dalam rangka membicarakan persiapan kemerdekaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tentara Jepang. Disitu Ki Bagus juga mengusulkan Bung Hatta agar turut serta diundang karena peran ketokohannya. (Memoir, Mohammad Hatta)
Peranan Tokoh Muhammadiyah
Hajri juga menguraikan, tokoh Muhammadiyah juga masuk dalam keanggotaan BPUPKI yaitu Abdul Kahar Muzakir dan anggota PPKI yaitu Ki Bagus Hadikusumo yang saat itu menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah.
Melalui BPUPKI pada sidang pertamanya juga membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara. Sembilan itu empat diantaranya golongan Islam yaitu Agus Salim, Abikusno Cokrosuyoso, Kahar Muzakir dan Abdul Wahid Hasyim. Empat orang golongan nasionalis yaitu Hatta Ahmad Seobardjo, Muhammad Yamin dan A.A. Maramis. Sedang Bung Karno posisinya berada ditengah-tengah.
Peranan pemimpin-pemimpin Muhammadiyah atau orang-orang besar kata Hajri baik di dalam BPUPKI dan Panitia Sembilan yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan kemudian para tanggal 18 Agustus terjadi pencoretan tujuh kata yang sangat penting dalam Piagam Jakarta adalah pernanan Muhammadiyah yang sangat sentral.
Hajri mengatakan, informasi sejarah dengan jernih menunjukan betapa perannya besar Muhammadiyah, bahwa pada saat terjadi perdebatan perdebatan terjadi silang pendapat mungkin kedongkolan-kedongkolan mungkin juga kekecewaan. Tetapi itu semua adalah sebuah dinamika pembahasan dan dinamika permusyawaratan yang jelas pada akhirnya pada 18 Agustus itulah lahir rumursan pembukaan UUD 1945 dimana disitu terdapat lima sila pancasila dengan mencoret tujuh kata yang sangat terkenal dalam Piagam Jakarta.
Adapun peranan tokoh Muhammadiyah kata Hajri. Pertama, Muhammadiyah dalam detik-detik terakhirnya sebelum sidang tanggal 18 Agustus berhasil mengkompromikan perdebatan tujuh kata Piagam Jakarta lewat lobi Mohammad Hatta dibantu Kasman Singodimedjo kepada Ki Bagus yang saat itu kokoh dalam mempertahankan tujuh kata Piagam Jakarta.
“Walhasil peranan itu tidak berlebihan jika di Majalah Suara Muhammadiyah saya pernah menulis Sejarah Pancasila adalah Sejarah Muhammadiyah,” kata Hajri memperjelas.
Kedua, kata Hadjri peran Muhammadiyah didalam masa-masa awal kemerdekaan itu juga sangat besar ada Presiden Soekarno yang terpilih pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI adalah seorang yang mengaku kader Muhammadiyah.
“Kemudian kita tahu Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang terpilih melalui sebuah sidang terbuka yang diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari daerah dimana pada waktu itu bersaing antara Urip Sumoharjo dan Soedirman terpilihlah Seodirman adalah seorang kader Muhammadiyah, “jelasnya.
Yang ketiga, Hajri menyebutkan Kasman Singodimejdo yang menjadi Ketua KNIP adalah Ketua III Hoofdbestuur Muhammadiyah. Keempat ada Perdana Menteri Ir. H Djuanda. Dan selain itu ada Rasjidi Menteri Agama Putra dari Kota Gede Yogyakarta adalah tokoh dibalik formasi Kementrian Agama.
“Itu semua adalah pemimpin-pemimpin politik kenegaraan kita adalah putra-putra besar Muhamamdiyah yang ikut melahirkan dengan susah payah dalam penyelenggaraan negara,” kata Hadji. (muhammadiyah.or.id.)
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
