Soal Tanwir IMM Sorong yang Belum Selesai, Dari Penatapan Tuan Rumah, PLT Ketum dan Bantahan Ali
KHITTAH.CO, SORONG — Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke XXVII yang dilaksanakan di kota Sorong, Papua Barat, dianggap selesai pada 15 Januari 2018 lalu. Namun, meski dianggap telah selesai yang ditandai dengan adanya seremonial penutupan dan dihadiri langsung oleh PP Muhammadiyah, Tanwir tersebut nyatanya belum selesai sepenuhnya.
Hal tersebut terjadi karena seusai penutupan, acara Tanwir tetap berlanjut. Alasannya, Tanwir yang dibuka Sabtu (13/1), belum menghasilkan keputusan apapun hingga ditutup pada Senin (15/1). Berlanjutnya Tanwir ini pun membuat forum Tanwir terbagi dua, sebagian DPD IMM menganggap telah selesai dan sebagiannya lagi bersikukuh untuk menuntaskan agenda yang dianggap belum selesai itu.
Sidang akhirnya berlanjut dengan diikuti sebanyak 16 DPD IMM, dengan membahas penetapan Tuan rumah Muktamar IMM 2018. Ke-16 DPD IMM itu adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Barat, Banten, Bangka Belitung, dan Nangroe Aceh Darussalam. Ditambah dua DPD IMM Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur yang tidak hadir di arena Tanwir yang menyatakan dukungannya melalui surat.
“Ini sebenarnya melanjutkan saja, sebab tidak selesai sebelum penutupan karena panjangnya perdebatan,” kata Presidium Sidang Tanwir, Kahar.
Kahar yang juga Sekretaris DPD IMM Sulsel, menuturkan secara kronologis perihal Tanwir tersebut. Menurutnya, saat Tanwir berlangsung ada pihak yang sengaja ingin mengulur-ulur waktu agar Tanwir tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini memang diinginkan supaya bahasan yang tidak selesai tersebut diselesaikan di pleno internal DPP IMM. “Atas dasar membela organisasi, 16 DPD menginginkan forum tetap berlanjut dan jumlah itu dianggap korum,” jelas Kahar.
Beberapa putusan pun keluar melalui forum tersebut. Pertama, tanfidz Muktamar Jakarta dikembalikan ke tanfidz Muktamar Solo. Alasannya, Tanfidz Muktamar Jakarta tidak sesuai dengan hasil keputusan Muktamar saat itu. Kedua, pleno DPP yang mengangkat Ali Muthohirin sebagai Ketua Umum dan beberapa pengurus yang dimasukkan sebagai hasil reshuffle tidak memenuhi persyaratan, hal ini ditolak karena proses pengangkatan dan pergantian tersebut tidak melibatkan DPD IMM se-Indonesia.
Sementara putusan ketiga, disepakati Muktamar IMM akan dilaksanakan di Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2018. Untuk mempersipakan Muktamar, maka melalui forum Tanwir itu dibentuk Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum untuk mempersiapkan forum tertinggi IMM tersebut. “Forum sendiri menyepakati Irfan sebagai PLT,” jelas Kahar.
Selain itu, beberapa kegiatan nasional DPP IMM juga disahkan termasuk Lokakarya Nasional dan beberapa kegiatan nasional lainnya.
Kesiapan DPD IMM Sultra
Disepakati sebagai tuan rumah Muktamar ke XVIII, Ketua DPD IMM Sulawesi Tenggara (Sultra) Muh Indra yang pun langsung menyatakan kesiapannya. “DPD Sultra pada dasarnya siap menyambut DPD se-Indonesia dan persiapan itu telah jauh hari dilakukan. Kesiapan meliputi pemerintah Propinsi Sultra mendukung penuh dan siap membantu baik secara finansial maupun infrastruktur. Begitupun dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) juga siap membantu,” tuturnya.
Tanggapan Ali Muthohirin
Sementara itu, Ali Muthohirin yang dikonfirmasi terpisah, menjelaskan bahwa seharusnya ini tidak perlu terjadi. Dirinya pun menganggap bahwa hal ini akan tetap diselesaikan di internal DPP IMM.
Ali juga menyayangkan sikap beberapa oknum DPP IMM yang diaggap tidak bisa menempatkan diri. “Malu juga kalau terus berpolemik, lebih baik fokus perbaiki semua internal DPP IMM, tidak dikeluarkan masalah internal DPP di depan DPD se-Indonesia,” kata dia kepada khittah.co, pada Kamis (18/1) malam.
“Malulah kita sama Ayahanda PP Muhammadiyah, senior, kader IMM se-Indonesia kalau DPP IMM ribut terus. Jadi mohon maaf iya kader-kader IMM se-Indonesia terkait masalah ini, biar di selesaikan dulu di internal DPP,” tambahnya.
Ali juga menegaskan, bahwa dirinya hanya menjalankan amanah sebagai Ketum hasil pleno karena adanya SK PP Muhammadiyah, itupun hasil kesepakatan pengurus DPP IMM. “Kalaupun soal hasil Tanwir itu, tanyakan ke SC atau ke Ketua Bidang organisasi, sesuai apa tidak.”
Menangapi soal penetapan PLT ketua umum, bagi Ali pada prinsipnya itu di luar sepengetahuannya di Tanwir. “Kalau PLT saya kira ngak ada diatur AD/ART IMM, mungkin hanya dinamika Tanwir lah, tapi intinya dikembalikan ke PP Muhammadiyah, apa respon terhadap itu. Karena PP Muhammadiyah kan orang tua IMM, maka kembalikan aja ke orang tua kita,” jelasnya.
Ali berharap, terkait pemberitaan di media soal hasil Tanwir, bukan merupakan berita resmi organisasi. Dia berpesan kepada kader se-Indonesia berita yang sudah beredar, agar tidak reaktif dan tetap bijak dalam membaca berita. “Lebih bijaknya ada tabayyun ke DPP, terutama ke ketua SC dan kabid organisasi,” kata dia.(*)
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
