KHITTAH CO, Malang — Tanwir ke-XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berlangsung di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), resmi ditutup pada Jumat, 31 Oktober 2025. Forum tertinggi kedua setelah Muktamar itu menghasilkan delapan pokok pemikiran yang menjadi arah strategis gerakan IMM ke depan.
Dengan mengusung tema “Energi Kolektif untuk Negeri”, Tanwir kali ini menjadi wadah refleksi dan perumusan sikap atas dinamika kebangsaan dan keumatan yang terus bergerak cepat.
Sekretaris Jenderal DPP IMM, M. Zaki Mubarak, menyebutkan bahwa delapan pokok pemikiran tersebut bukan sekadar panduan internal organisasi, tetapi juga kontribusi moral IMM terhadap arah pembangunan nasional.
“Sebagai organisasi mahasiswa berciri intelektual, IMM harus hadir menjawab persoalan krusial bangsa. Pokok pemikiran ini adalah hasil refleksi kolektif terhadap situasi kebangsaan yang berkembang,” ujarnya.
Pokok-pokok pemikiran yang dirumuskan berasal dari serangkaian sidang pleno dan komisi, yang melibatkan perwakilan Dewan Pimpinan Daerah IMM dari seluruh Indonesia.
Delapan Pokok Pemikiran Tanwir XXXIII IMM
1. Meneguhkan Gerakan Intelektual yang Membela Rakyat
IMM menegaskan pentingnya kader untuk tidak berhenti pada tataran wacana akademik, tetapi terjun langsung membela kelompok rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Gerakan ilmu diarahkan pada pembebasan sosial, bukan sekadar prestise akademik.
2. Reformasi Politik dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional
IMM mendorong pembatasan usia maksimal calon anggota legislatif dan pejabat publik agar ruang politik lebih terbuka bagi generasi muda yang visioner dan bebas dari beban kepentingan lama.
3. Mengawal DPR dan Kebijakan Publik yang Pro-Rakyat
IMM menyerukan reformasi kelembagaan DPR agar lebih transparan dan akuntabel. Lembaga legislatif, menurut IMM, harus menjadi arena perjuangan keadilan sosial, bukan ruang transaksi politik.
4. Krisis Iklim dan Keadilan Ekologis
IMM menilai krisis iklim sebagai ancaman nyata terhadap masa depan bangsa. Organisasi ini menolak politik tambang yang merusak lingkungan dan mendesak pemerintah menjadikan isu ekologis sebagai agenda nasional. IMM juga berkomitmen mengembangkan gerakan hijau di lingkungan kampus.
5. Keadilan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat Tertinggal
IMM menekankan pentingnya redistribusi sumber daya nasional dan penguatan ekonomi rakyat berbasis koperasi, UMKM, serta amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha diharapkan bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6. Independensi Lembaga Negara dan Politik Etika
IMM menyoroti lemahnya independensi lembaga penegak hukum seperti Polri dan KPK. Organisasi ini menuntut profesionalisme, transparansi, serta kebebasan lembaga-lembaga tersebut dari intervensi politik.
7. Literasi Digital dan Kedaulatan Informasi
IMM menilai ruang digital sebagai arena baru perjuangan nilai. Gerakan literasi digital perlu diperkuat agar masyarakat mampu melawan disinformasi tanpa membungkam kritik. Pemerintah didorong menjaga perlindungan data pribadi dan kedaulatan informasi publik.
8. Memperluas Peran Pemuda dan Gerakan Moral Bangsa
IMM mengajak organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil membangun koalisi moral untuk menolak politik transaksional dan memperjuangkan keadilan ekonomi. IMM menegaskan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada keberanian anak muda merebut ruang strategis dalam pengambilan kebijakan.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
