KHITTAH.CO, JAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai daftar rekomendasi 200 nama mubaligh yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) RI justru berpotensi memecah belah. “Daftar rekomendasi itu cenderung monolog, yang penuh curiga dan berpotensi memecah belah,” kata Dahnil dalam akun Twitter pribadinya, Sabtu 19 Mei 2018.
Dahnil mengatakan, pemerintah melalui Kemenag RI bisa membangun dialog dengan para mubaligh untuk menyampaikan keresahannya. Dengan demikian, para mubaligh bisa memberi tanggapan maupun menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, pemerintah tak perlu membuat daftar rekomendasi 200 mubaligh tersebut.
Sejak dulu, lanjut Dahnil, para mubaligh merawat semangat kebangsaan dan nasionalisme warga negara. Pun mubalighlah yang menyerukan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai integratif. Serta menyosialisasikan Pancasila sebagai produk dari integrasi tersebut.
Terkait adanya sejumlah nama ustaz yang tak masuk daftar rekomendasi, Dahnil meyakini mereka memiliki komitmen tinggi merawat kebangsaan, seperti Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat. Menurut dia, ustaz-ustaz berilmu tinggi seperti mereka, pantas didengar ilmunya oleh umat.
“Jadi, tidak perlu menghidangkan selera satu kelompok kepada kelompok lain. Kemenag penting mendengar semua pihak,” ujar Dahnil.
Terkait namanya yang masuk dalam daftar rekomendasi 200 mubaligh itu, Dahnil merasa kurang pantas berada dalam daftar rekomendasi penceramah Islam Indonesia yang dikeluarkan Kemenag itu. “Karena banyak sekali yang harus saya pelajari, dan saya bukan ahli agama seperti UAS (Ustaz Abdul Somad) dan Adi Hidayat, serta ustaz baik lain yang ada di list (daftar) Kemenag tersebut,” tutur Dahnil.
Kemenag menyebutkan, daftar rekomendasi 200 mubaligh bersifat dinamis dan akan terus diperbarui. Daftar rekomendasi tersebut merupakan awalan dan tidak statis karena wilayah di Indonesia sangat luas.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Sekretaris Jenderal Kemenag, Mastuki, mengatakan, tidak ada maksud untuk memperkeruh atau membuat gaduh umat Islam. Karena itu, Kemenag berharap daftar tersebut disikapi dengan baik dan dipahami oleh masyarakat.
“Ini murni berdasarkan kebutuhan dan akan terus dievaluasi. Daftarnya dinamis, bisa bertambah atau berkurang,” kata dia, Sabtu, 19 Mei 2018 sesuai dilansir Republika Ahad, 20 Mei 2018.
Mastuki juga menjelaskan nama-nama yang ada di dalamnya berdasarkan rekomendasi dari berbagai pihak. Mulai dari ulama, organisasi masyarakat, pengurus masjid dan masyarakat secara umum.
“Kami coba buat daftarnya lalu ketemu 200 ini,” kata Mastuki.(*)
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
