IPM Makassar Tolak Pilketos Serentak

KHITTAH.co, Makassar — Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Kota Makassar menolak Pemilihan Ketua Osis (Pilketos) serentak yang dicanangkan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel.

Hal itu terlihat dari keluarnya surat instruksi untuk tidak ikut menggelar Pilketos serentak yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan Ranting (PR) IPM SMA/SMK Muhammadiyah se Kota Makassar pada Selasa, 17/09/2019 kemarin.

Ketua Advokasi PD IPM Makassar, Muhammad Akbar Supriadi, menyampaikan tiga poin dalam surat instruksi tersebut.

Pertama, pihaknya meminta kepada seluruh pimpinan ranting untuk mengindahkan surat instruksi PD IPM Makassar sebagai sikap istikamah dalam berjuang demi terwujudnya tujuan ikatan.

Kedua, kata Akbar, pihaknya menegaskan kepada seluruh PR IPM untuk tidak ikut serta dalam program Pilketos serentak yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Sulsel.

Sementara pada poin tiga, PD IPM Makassar meminta kepada PR IPM ranting se Kota Makassar agar memelihara kedudukan dan independensi status IPM sebagai satu-satunya organisasi pelajar di lembaga pendidikan Muhammadiyah.

“Ketiga poin itu menegaskan IPM sebagai organisasi yang independen,” tegas Akbar kepada Khittah, Rabu, 18/09/2019.

“IPM punya aturan tersendiri dalam mengelola dan menjalankan organisasinya, termasuk dalam hal proses pemilihan ketua, baik dari Ranting/Osis sampai ke pusat,” tutur mahasiswa Hukum UIN Alauddin Makassar itu.

Lebih jauh, Akbar menyampaikan bahwa surat instruksi tersebut dikeluarkan setelah melakukan beberapa tahapan, salah satunya melakukan koordinasi dengan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah Kota Makassar.

“Kami berharap pimpinan ranting dan pihak sekolah dapat mengindahkan intruksi tersebut,” harap mantan ketua Cabang IPM Bontoala itu.

Sebelumnya, Disdik Sulsel menginstruksikan sekolah SMA/SMK sederajat baik negeri maupun swasta agar melakukan Pilketos serentak yang rencana bakal digelar 19 September besok.

Sebanyak 1.200 sekolah SMA/SMK se Sulsel rencana bakal mengikuti proses itu.r07