IPM Sulsel Sukses Rapat Konsolidasi Darurat, Berikut Beberapa Tuntutan

KHITTAH.CO – Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan menggelar Rapat Konsolidasi secara Virtual, Sabtu, 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA.

Konsolidasi Darurat Pelajar IPM Sulsel bersama dengan Bidang Advokasi Pimpinan Daerah IPM Se-Sulsel yang dipandu oleh Asrul Usman sebagai anggota bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PW IPM Sulsel.

Fadli Dason selaku Ketua Bidang Advokasi PW IPM Sulsel menuturkan bahwa pemerintah harus memaksimalkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia.

“Pelajar adalah generasi emas untuk golden age tahun 2045, maka pemerintah harus mempersiapkan itu dengan segala upayanya untuk memenuhi segala hak-hak pelajar baik sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan,” ungkap Fadli.

“Diusia indonesia yang ke-100 diTahun 2045, indonesia memiliki bonus demografi dan indikatornya adalah pelajar dan pemuda hari ini. Perlu turun ke jalan agar pemerintah bangun dari tidurnya, dan melihat kenyataan bagaimana pelajar hari ini,” katanya.

Dari hasil rapat tersebut diputuskan beberapa tuntutan yaitu:

1. Menuntut Pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan, memberikan perhatian lebih dan konsen terhadap kondisi Pelajar
2. Menuntut Pemerintah merealisasikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pelajar secara jelas
3. Menuntut Pemerintah memberikan percepatan mutu pelayanan pendidikan yang maksimal, termasum akses pendidikan gratis ditengah pandemi terhadap pelajar
4. Menuntut Pemerintah agar dapat menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 (1), tentang Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
5. Menuntut Pemerintah memberikan kejelasan sistem kurikulum pendidikan yang jelas ditengah pandemi
6. Menuntut kejelasan tujuan dan fungsi yang konkret tentang program Smart School, sedangkan masih banyak sara pendidikan Sekolah yang belum memadai
7. Menuntut transparansi anggaran Pendidikan
8. Menuntut Pemerintah segera menuntaskan persoalan darurat Narkoba Pelajar, darurat Pelecehan Pelajar dan darurat Moralitas Pelajar yang marak terjadi akhir-akhir ini
9. Menuntut pemerintah menghentikan sistem Zonasi terhadap penerimaan siswa baru