KHITTAH.CO, MAKASSAR – Dua Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan (Sulsel), Pantja Nur Wahidin dan Arifuddin Ahmad kompak memberikan usul dan masukan kepada Kapolda Sulsel, Yudhiawan soal Pilkada damai dan darurat narkoba. Keduanya menyampaikan itu saat diberi kesempatan menanggapi pengantar Yudhiawan di silaturahim Polda dan Muhammadiyah Sulsel di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Rabu, 16 Oktober 2024.
Pantja menyampaikan pengalamannya saat menjabat sebagai salah satu komisioner KPU di Kota Makassar dan mendapati sejumlah konflik di Pilkada. Namun, menurut dia, konflik itu hanya terjadi di level daerah.
Tanggapan itu ia sampaikan setelah mendengarkan paparan Yudhiawan soal pengawal salah satu Paslon di Bantaeng yang meninggal gegara ditikam beberapa pekan lalu.
“Saya pernah menjabat sebagai anggota KPU di Kota Makassar, sedikit banyak punya pengalaman tentang Pilkada. Jika memperhatikan, kecenderungan munculnya konflik di setiap Pilkada itu ada di tingkat daerah, para pendukung maupun simpatisan di level inilah yang biasa gontok-gontokan,” ujar Pantja.
Berbeda dengan kondisi politik di level Provinsi, menurut Pantja, ajang Pilgub cenderung aman dibandingkan di level daerah. Alasannya, kata dia, karena masyarakat yang ikut meramaikan safari politik paslon tertentu lebih fokus pada pemenangan calon mereka di kabupaten dan kota.
“Kalau di level provinsi, Pilgub, sepertinya sangat jarang kita temui yah konflik-konflik seperti yang disampaikan pak Kapolda tadi. Termasuk menjelang Pilkada tahun ini, saya kira kita sama-sama melihat, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur itu dimana-mana aman-aman saja,” tutur Pantja.
Sehingga, kata Pantja, pihak Polda Sulsel mesti lebih banyak melakukan pengawasan di daerah-daerah. Menurut Pantja, baik Bawaslu maupun Polisi sama-sama memiliki data tentang daerah yang rawan berkonflik soal Pilkada.
“Artinya, Polda Sulsel ini mesti memperketat pengawalan dan pengawasan di tingkat daerah, termasuk kan daerah-daerah yang masuk kategori rawan. Saya kira polisi punya banyak instrumen untuk mengamankan itu,” tandas dia.
Sementara itu, Arifuddin Ahmad menyampaikan banyaknya gurauan masyarakat yang memojokkan polisi. Di beberapa tempat, kata dia, masyarakat bahkan menyebut polisi sebagai salah satu institusi yang menyebabkan menjamurnya kasus narkoba.
“Kita terbiasa mendengar yah, bahkan biasa dibuat candaan oleh banyak orang, katanya polisi itu kalau tidak dapat jatah, yang kasus narkoba itu dibongkar, karena tidak dapat bagian,” ucap Arifuddin disambut tawa hadirin.
Meski begitu, Arifuddin sendiri tak menampik bahwa memang ada oknum-oknum polisi yang biasa berbuat demikian. Namun, ia berharap Polda Sulsel menelusuri dan memberikan sanksi yang keras bagi anggotanya yang terbukti ‘nakal’.
“Tapi saya kira kita sama-sama memahami bahwa yang melakukan hal demikian adalah bagian dari oknum, tapi bapak Kapolda mesti menjamin oknum-oknum itu tidak menjamur di institusi keamanan negara ini agar tindakan rasuah juga tidak bertambah,” pinta Arifuddin.
Disisi lain, Arifuddin menyampaikan salah satu program Polda Sulsel (Coffee Morning) yang pernah digiatkan beberapa waktu lalu. Kegiatan itu, menurut dia, memberi kesempatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat membantu polisi mengurangi kriminalitas.
“Saya ingat betul, beberapa waktu lalu, Polda Sulsel itu punya program Coffee Morning, yang menghadirkan tokoh masyarakat, ormas keagamaan dan instrumen lainnya yang dianggap punya potensi mencegah terjadinya rasuah. Dan saya kira berdasarkan data kriminalitas yang disampaikan Polda Sulsel kala itu, jumlahnya berkurang. Artinya, kalau bisa program itu dihadirkan kembali,” harap Arifuddin.
Kapolda Yudhiawan Respons Usulan Wakil Ketua PWM Sulsel
Menanggapi hal itu, Yudhiawan menyebut konflik menjelang dan pasca Pilkada di level Provinsi bukannya tidak ada. Hanya saja konflik terjadi cenderung lebih mudah dan cepat terselesaikan.
“Jadi konflik menjelang Pilkada di level Provinsi bukan tidak ada, tapi kasusnya sedikit, sehingga tidak mencuri perhatian masyarakat. Yang sedikit itu juga konfliknya tidak bagaimana, jadi bisa dikondisikan,” ujar Yudhiawan.
Sementara itu, Yudhiawan mengaku jika personil keamanan dari pihak kepolisian telah disiapkan untuk pengamanan Pilkada. Mulai dari level provinsi hingga ke kabupaten dan kota.
Meski begitu, ia tak menampik masih ada konflik-konflik yang melibatkan masyarakat. Namun, ia juga menyampaikan bahwa ada kasus yang murni kriminal tapi dipolitisasi oleh kelompok tertentu.
“Soal pengamanan di tingkat daerah, yah mulai dari jajaran Polsek hingga Polres itu sudah siap siap siaga di daerah masing-masing. Jumlah personil yang disiapkan juga tidak sedikit. Lalu kenapa masih terjadi kasus-kasus kriminal, saya kira kita semua memahami tindakan yang merugikan itu terkadang terjadi di tempat yang pengawasan dari polisi sedang tidak dilakukan,” tutur Yudhi.
Soal maraknya kasus narkoba di Sulsel yang melibatkan polisi, Yudhiawan mengaku memberikan sanksi berat bagi pelaku. Selain pencopotan, oknum yang terlibat juga menerima sanksi pidana.
“Soal oknum itu, kita tidak main-main. Oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, apalagi kasus narkoba, langsung dicopot, karena itu pelanggaran berat,” tegas Yudhi.
Terkait usulan Arifuddin Ahmad soal Coffe Morning, ia berjanji akan menghadirkan kembali program itu.
“Yah betul saya kira program Coffee Morning itu memang bagus, Insyaallah kita akan hadirkan kembali,” janji Yudhi.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
