KHITTAH.CO, MAKASSAR — Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hasil kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Anggota Komisi IX DPR RI digelar di Cafe Van Sky, Jalan Baji Minasa, Kota Makassar, Ahad, 15 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari guru, dosen, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat.
Acara tersebut juga dirangkaikan dengan Buka Puasa Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IKA IPM) Sulawesi Selatan. Menjelang waktu berbuka, peserta terlebih dahulu mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Dr Azis Ilyas, mantan Ketua PW IPM Sulsel.
Dalam kegiatan sosialisasi, Anggota Komisi IX DPR RI Dr H Ashabul Kahfi, M.Ag hadir memberikan sambutan dan penjelasan mengenai urgensi program MBG. Turut hadir sebagai narasumber, Handayani, S.KM., M.P.H., Kepala KPPG Makassar, yang memaparkan aspek teknis dan tujuan program pemenuhan gizi masyarakat.
Kahfi mengatakan, sosialisasi MBG penting dilakukan karena program tersebut masih relatif baru dan masih membutuhkan penjelasan yang utuh kepada masyarakat. Menurut dia, selama ini banyak warga hanya menerima informasi secara sepintas melalui media sosial, sehingga ruang pertemuan langsung diperlukan untuk meluruskan berbagai pemahaman yang keliru.
“Program ini masih baru berjalan, sehingga masyarakat perlu terus diedukasi. Selama ini banyak informasi beredar lewat media sosial. Karena itu, forum seperti ini penting agar kita bisa berdiskusi langsung dan meluruskan informasi yang belum utuh,” ujar Kahfi.
Ia menilai kehadiran MBG tidak bisa dilepaskan dari persoalan gizi yang masih dihadapi Indonesia. Dalam paparannya, ia menyinggung masih adanya masalah malnutrisi yang berdampak langsung pada kualitas tumbuh kembang anak.
Menurut Kahfi, persoalan gizi bukan hanya soal makanan, tetapi juga berkaitan dengan masa depan sumber daya manusia Indonesia. Ia menegaskan, bangsa ini tidak akan mampu melahirkan generasi sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing jika kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi sejak dini.
“Tidak mungkin kita berharap lahir generasi yang sehat dan cerdas kalau sejak kecil asupan gizinya tidak cukup. Bagaimana anak bisa fokus belajar kalau datang ke sekolah dalam kondisi lapar,” katanya.
Karena itulah, lanjut Kahfi, Presiden Prabowo mendorong lahirnya program MBG dan membentuk Badan Gizi Nasional sebagai institusi yang menangani pelaksanaan program tersebut. Dalam konteks itu, Komisi IX DPR RI mengambil peran melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Kahfi mengatakan, hingga saat ini dirinya terus terlibat dalam agenda sosialisasi MBG di berbagai tempat. Menurut dia, hal itu penting agar masyarakat tidak hanya memahami manfaat kesehatan dari program tersebut, tetapi juga melihat dampak ekonomi yang ditimbulkannya.
Ia menuturkan, kehadiran MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga membuka peluang kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Dapur-dapur penyedia makanan, kata dia, membutuhkan tenaga kerja untuk menyiapkan, memasak, mengemas, mendistribusikan, hingga mencuci kembali perlengkapan makan yang digunakan.
“Program ini bukan hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga menyerap tenaga kerja. Ada banyak pekerjaan yang tercipta di dapur-dapur MBG, mulai dari menyiapkan bahan, memasak, distribusi, sampai membersihkan perlengkapan setelah makanan kembali dari sekolah,” ujarnya.
Menurut Kahfi, peluang kerja itu terbuka luas bagi masyarakat sekitar, termasuk perempuan dan ibu rumah tangga yang selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Dengan keterlibatan mereka di dapur MBG, keluarga bisa memperoleh tambahan penghasilan yang membantu ekonomi rumah tangga.
Ia juga menyebut program MBG memberi efek berantai kepada petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal. Bahan-bahan seperti telur, sayur, beras, dan kebutuhan pangan lainnya akan terserap oleh dapur program, sehingga hasil produksi masyarakat memiliki pasar yang lebih jelas.
“Selama ini hasil pertanian atau peternakan kadang sulit terserap maksimal. Dengan adanya MBG, bahan pangan lokal dibeli dan dipakai untuk kebutuhan dapur. Jadi program ini bukan hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat,” kata Kahfi.
Dalam penjelasannya, Kahfi juga menyinggung sejumlah isu yang beredar di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, program ini harus dijalankan secara terbuka dan diawasi bersama. Jika ada temuan penyimpangan di lapangan, masyarakat diminta aktif melaporkan agar dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti.
“Kalau ada laporan dari masyarakat dan setelah diverifikasi memang terbukti, tentu harus ditindak. Program sebesar ini harus diawasi bersama agar manfaatnya betul-betul sampai kepada masyarakat,” ujarnya.
Kahfi menekankan, pengawasan bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga bagian dari fungsi DPR RI dan partisipasi masyarakat. Ia menyebut Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan, selain memastikan dukungan anggaran dan regulasi bagi keberlanjutan program.
Ia pun mengajak masyarakat untuk melihat MBG sebagai investasi jangka panjang bangsa. Menurut dia, keberhasilan program ini akan sangat menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan.
“Kalau hari ini anak-anak kita makan dengan gizi yang baik, beberapa tahun ke depan kita akan memanen generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap bersaing,” katanya.
Sementara itu, Handayani, S.KM., M.P.H., dalam paparannya menegaskan bahwa program MBG dirancang bukan sekadar untuk menyediakan makanan gratis, melainkan memastikan anak-anak memperoleh asupan yang bergizi dan seimbang. Menurut dia, tujuan program ini sejalan dengan upaya membangun generasi yang sehat, aktif, dan siap belajar dengan optimal.
Ia menjelaskan, pemenuhan gizi anak harus dipandang sebagai investasi pembangunan manusia. Karena itu, edukasi mengenai pola makan sehat, pemilihan bahan pangan yang baik, dan pentingnya asupan bergizi harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan program di lapangan.
“Program ini bukan hanya soal membagikan makanan, tetapi bagaimana membangun kebiasaan hidup sehat dan memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang mereka,” ujar Handayani.
Sementara itu, dalam pengajian menjelang buka puasa, Dr Azis Ilyas mengajak para peserta untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperkuat nilai kepedulian sosial, kebersamaan, dan pengabdian kepada umat. Kehadiran pengajian ini memperkaya rangkaian acara yang tidak hanya berisi sosialisasi program negara, tetapi juga silaturahmi dan refleksi keislaman di kalangan alumni IPM.
Kegiatan berlangsung hangat dan interaktif. Setelah pemaparan materi dan sesi dialog, peserta kemudian mengikuti buka puasa bersama dalam suasana kekeluargaan.
Melalui kegiatan ini, DPR RI dan Badan Gizi Nasional berharap pemahaman publik tentang Program Makan Bergizi Gratis semakin kuat. Program tersebut diharapkan tidak hanya menekan persoalan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal dan investasi jangka panjang menuju kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner ITKESMU SIDRAP
