KHITTAH.CO, MAKASSAR — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Irwan Akib mendorong sekolah-sekolah Muhammadiyah meninggalkan pola pengelolaan tradisional dan beralih menuju manajemen yang profesional, akuntabel, berbasis data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dorongan tersebut disampaikan Irwan dalam Rapat Koordinasi Wilayah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Rakorwil digelar di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, Sabtu, 25 Juli 2026.
Forum itu mempertemukan jajaran Majelis Dikdasmen dan PNF, pimpinan daerah Muhammadiyah, serta kepala sekolah dan madrasah Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan.
Menurut Irwan, transformasi diperlukan karena lembaga pendidikan Muhammadiyah menghadapi perubahan teknologi, karakter generasi baru, serta persaingan antar-sekolah yang semakin ketat. Sekolah tidak lagi dapat bertahan dengan cara kerja lama atau sekadar mengandalkan nama besar Muhammadiyah.
“Muhammadiyah ini terkenal sebagai organisasi modern, tetapi sekolahnya dikelola dengan cara-cara tradisional. Itu sudah sangat ketinggalan,” kata Irwan.
Ia mengatakan, sekolah Muhammadiyah harus dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kepercayaan orangtua, menurut dia, akan tumbuh apabila sekolah mampu menunjukkan mutu pembelajaran, transparansi pengelolaan, dan pelayanan pendidikan yang baik.
Irwan mengingatkan bahwa pola pikir yang menganggap sekolah akan tetap berjalan tanpa melakukan perubahan harus ditinggalkan. Lembaga pendidikan yang merasa cukup dengan kondisi saat ini berisiko tertinggal dan tergilas oleh perubahan zaman.
“Kalau kita masih mengelola sekolah apa adanya, saya kira tidak cukup dalam kondisi hari ini. Kita harus memiliki pikiran-pikiran bagaimana sekolah dikelola secara profesional dan bagaimana akuntabilitasnya,” ujarnya.
Harus Berbasis Data
Salah satu bentuk transformasi tersebut ialah penerapan manajemen berbasis data. Sekolah perlu memetakan jumlah calon murid, asal sekolah, karakteristik masyarakat sekitar, hingga kebutuhan orangtua sebelum menyusun strategi penerimaan murid baru.
Irwan mencontohkan, sekolah menengah pertama perlu memiliki data jumlah siswa kelas VI sekolah dasar di wilayah sekitarnya. Data tersebut dapat digunakan untuk menyusun promosi, menentukan program unggulan, dan membangun komunikasi dengan calon orangtua murid.
“Sekolah kita sudah harus berbasis data. Tidak bisa lagi tidak memiliki prediksi data,” katanya.
Selain penerimaan murid, digitalisasi juga diperlukan dalam pengelolaan keuangan, administrasi, pembelajaran, dan pengukuran mutu. Indikator mutu sekolah Muhammadiyah, kata Irwan, tidak boleh berhenti pada pemenuhan standar nasional.
Sekolah Muhammadiyah perlu memiliki ukuran mutu tambahan yang mencerminkan karakter persyarikatan. Keunggulan akademik harus berjalan bersama pembentukan karakter serta penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau ISMUBA.
“Sekolah Muhammadiyah boleh unggul dalam standar akreditasi. Namun, unggul dengan standar nasional saja tidak cukup kalau ISMUBA-nya tidak tergarap,” kata Irwan.
Menurut dia, ISMUBA semestinya tidak hanya hadir sebagai mata pelajaran atau menjadi pembagian jam mengajar bagi guru. Nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan harus menjadi jiwa yang mewarnai tata kelola, budaya sekolah, pembelajaran, dan pembentukan karakter peserta didik.
Guru Tidak Cukup Membaca Buku Teks
Transformasi juga menuntut peningkatan kompetensi guru. Irwan mengingatkan, guru tidak dapat lagi hanya memindahkan isi buku teks kepada murid karena berbagai pengetahuan dasar kini dapat diperoleh secara cepat melalui kecerdasan buatan.
“Kalau hanya sekadar pengetahuan, anak-anak bisa meminta jawaban dari AI. Kalau guru-guru kita tidak di-upgrade setiap saat, mereka akan tertinggal,” ujarnya.
Karena itu, guru perlu meningkatkan penguasaan teknologi, metode pembelajaran, kemampuan mendampingi murid, serta kecakapan membangun karakter. Majelis Dikdasmen dan PNF di setiap tingkatan juga diminta aktif menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi sekolah.
Irwan turut menyoroti kesejahteraan guru sebagai bagian dari tata kelola profesional. Menurut dia, kejelasan sistem penggajian dan jaminan masa depan akan membuat guru lebih fokus bekerja dan mengembangkan sekolah.
Namun, peningkatan kesejahteraan membutuhkan dukungan pembiayaan yang sehat. Karena itu, sekolah Muhammadiyah tidak dapat selalu diposisikan sebagai sekolah gratis, sementara masyarakat tetap menuntut kualitas pendidikan yang tinggi.
Ia menawarkan konsep subsidi silang agar sekolah tetap dapat melayani keluarga kurang mampu. Orangtua yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dapat diajak berkontribusi lebih besar sehingga peserta didik dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan bermutu.
“Jadi, disuruh membayar mahal itu bukan sekadar membayar mahal. Mereka diajak peduli kepada yang miskin,” katanya.
Diikuti 130 Peserta
Ketua Panitia Rakorwil Dr. Aliem Bahri dalam laporannya menyampaikan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 130 peserta. Mereka terdiri atas ketua dan sekretaris Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah serta kepala SMA, MA, dan SMK Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan.
Aliem mengatakan, Rakorwil tidak hanya diisi dengan rangkaian sambutan, tetapi juga diskusi panel yang menghadirkan empat narasumber, sidang komisi, serta pelantikan tujuh kepala sekolah. Seluruh rangkaian diarahkan untuk merumuskan strategi peningkatan mutu sekolah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.
“Kita berharap para peserta mendapatkan referensi yang akurat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Muhammadiyah, khususnya di Sulawesi Selatan,” kata Aliem.
Menurut dia, sidang komisi menjadi ruang bagi peserta untuk menyusun langkah-langkah strategis pengembangan sekolah. Salah satu perhatian utama ialah peningkatan penerimaan murid baru serta pembenahan tata kelola sekolah.
“SPMB kita harus betul-betul digenjot agar siswa semakin banyak. Kita berharap kegiatan ini menghadirkan rekomendasi yang baik dan jitu untuk mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Sebanyak 310 Sekolah Dipetakan
Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Sulawesi Selatan Prof. Erwin Akib mengungkapkan, terdapat sekitar 310 sekolah Muhammadiyah dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah di Sulawesi Selatan. Perkembangannya belum merata karena ada sekolah yang tumbuh pesat, tetapi ada pula yang masih stagnan.
Di sejumlah sekolah, penerimaan murid baru dilaporkan meningkat hingga 700 persen dan 200 persen. Namun, beberapa sekolah masih mengalami penurunan sehingga membutuhkan pembinaan, regenerasi kepemimpinan, pendampingan akreditasi, dan strategi promosi yang lebih terencana.
Erwin juga mendorong perguruan tinggi Muhammadiyah di daerah untuk membina sekolah-sekolah di wilayah masing-masing. Sinergi itu dinilai penting untuk membangun jalur pendidikan yang berkelanjutan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Menurut dia, kampus Muhammadiyah tidak seharusnya hanya berfokus pada pengembangan lembaga sendiri. Perguruan tinggi perlu mendampingi sekolah Muhammadiyah, membantu peningkatan mutu, serta memperkuat regenerasi peserta didik di daerah.
Kepala Sekolah Tidak Boleh Berada di Zona Nyaman
Ketua PWM Sulawesi Selatan Prof. Ambo Asse menambahkan, pengelola sekolah harus memiliki komitmen dan semangat untuk terus bergerak. Kepala sekolah Muhammadiyah, menurut dia, tidak boleh merasa nyaman hanya karena kegiatan rutin masih berjalan.
“Kepala sekolah Muhammadiyah harus selalu berpikir. Tidak bisa tidur tanpa memikirkan bagaimana memajukan sekolah,” kata Ambo.
Ia menegaskan, mengelola sekolah dan amal usaha Muhammadiyah merupakan amanah. Oleh karena itu, pimpinan majelis, kepala sekolah, dan guru harus membangun sinergi, menghentikan konflik internal, serta mengarahkan seluruh energi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Ambo juga meminta agar sekolah yang melemah tidak dibiarkan mati. Menurut dia, pimpinan Muhammadiyah, majelis, kepala sekolah, dan guru perlu memiliki komitmen bersama untuk menghidupkan kembali sekolah yang tidak berkembang.
Ia menilai konflik internal menjadi salah satu faktor yang menghambat kemajuan sekolah Muhammadiyah. Perbedaan antara majelis, pimpinan persyarikatan, dan pengelola sekolah harus diselesaikan melalui musyawarah agar tidak mengganggu pelayanan pendidikan.
Ubah Pasir Menjadi Mutiara
Irwan berharap hasil Rakorwil tidak berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas. Setiap sekolah harus menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang, kemudian menerjemahkannya menjadi langkah konkret yang terukur.
Menurut dia, pimpinan sekolah tidak boleh berada di zona nyaman. Jabatan kepemimpinan harus menjadi pendorong untuk terus bergerak, melakukan inovasi, dan mencari terobosan bagi kemajuan lembaga.
Ia juga meminta persoalan internal sekolah diselesaikan secara berjenjang dan tidak diumbar ke media sosial. Media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk mempromosikan prestasi serta keunggulan sekolah, bukan menyebarkan konflik internal yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
“Kita berusaha mengubah pasir menjadi emas, menjadi mutiara. Bukan persoalan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau. Sepanjang kita mau, akan ada perubahan,” kata Irwan.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner PMB UNIMEN
