KHITTAH.CO, YOGYAKARTA — Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan memperluas gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kelembagaan, pendampingan petani, dan pengembangan usaha produktif. Hingga Oktober 2026, sebanyak 24 MPM telah terbentuk di tingkat daerah, disertai pengembangan 11 Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam) di sejumlah kabupaten dan kota.
Capaian tersebut dilaporkan Sekretaris MPM PWM Sulawesi Selatan, Dr Amruddin, dalam Konsolidasi Nasional MPM Muhammadiyah 2026 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro Nomor 23, Yogyakarta, Sabtu, 31 Oktober 2026. Pertemuan yang diikuti perwakilan MPM dari berbagai wilayah Indonesia itu membahas evaluasi program sekaligus strategi memperluas pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Di Sulawesi Selatan, MPM sudah terbentuk di 24 daerah. Sementara itu, Jamaah Tani Muhammadiyah telah terbentuk di 11 Pimpinan Daerah Muhammadiyah,” kata Amruddin saat menyampaikan laporan perkembangan program MPM Sulawesi Selatan.
Menurut Amruddin, penguatan kelembagaan tersebut diikuti sejumlah program yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Perhatian terutama diberikan kepada kelompok petani yang menghadapi keterbatasan sarana produksi, serta masyarakat marginal perkotaan yang membutuhkan penguatan kegiatan ekonomi.
Salah satu program yang dijalankan ialah kolaborasi MPM dengan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu). Kerja sama tersebut diwujudkan melalui bantuan sumur bor bagi kelompok petani di wilayah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wajo dan Pinrang yang terdampak kemarau panjang.
“Kami berkolaborasi dengan Lazismu untuk membantu petani yang menghadapi dampak kemarau panjang. Salah satu bentuknya adalah bantuan sumur bor bagi petani di Wajo dan Pinrang,” ujar Amruddin.
Penyediaan sumber air menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kegiatan pertanian ketika musim kemarau membatasi ketersediaan air. Program tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya menghubungkan kegiatan pemberdayaan dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah.
Selain sektor pertanian, MPM Sulawesi Selatan mengembangkan pendampingan usaha produktif bagi masyarakat marginal perkotaan. Salah satu kelompok binaannya bergerak dalam usaha peternakan itik petelur, yang diarahkan untuk membuka peluang penghasilan melalui kegiatan ekonomi berbasis komunitas.
Dukungan terhadap petani juga diperoleh melalui bantuan alat dan mesin pertanian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan berupa traktor roda empat diberikan kepada kelompok binaan Jatam di Kabupaten Takalar.
Penyerahan simbolis bantuan tersebut berlangsung pada 19 September 2026 dan dihadiri langsung Ketua PWM Sulawesi Selatan, Prof Ambo Asse. Bantuan alat pertanian itu menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan kelompok tani yang berada dalam pendampingan MPM Muhammadiyah.
“Selain mendampingi petani, kami juga mengembangkan kelompok peternak itik petelur dari masyarakat marginal perkotaan. Kelompok binaan Jatam di Takalar juga memperoleh bantuan traktor roda empat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkap Amruddin.
Dalam konsolidasi nasional tersebut, Amruddin hadir secara langsung mewakili MPM PWM Sulawesi Selatan. Sementara itu, sejumlah pengurus MPM Sulawesi Selatan lainnya mengikuti rangkaian kegiatan secara daring.
Mengukur Dampak Pemberdayaan
Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, mengapresiasi kiprah MPM dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, MPM termasuk unsur Muhammadiyah yang memiliki eksposur kegiatan cukup besar, bersama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Lazismu.
“Saya memimpikan dan mengharapkan bahwa MPM itu betul-betul menjadi sarana edukasi. Ya, edukasi bagaimana kalau kita bicara Islam Berkemajuan,” kata Hilman.
Namun, Hilman mengingatkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. MPM perlu mengembangkan sistem pengukuran dampak agar kontribusi program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diketahui secara lebih jelas.
Ia mendorong penggunaan pendekatan *social return on investment* untuk menghitung manfaat sosial dari sumber daya yang digunakan. Selain itu, kontribusi kegiatan MPM terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) perlu didokumentasikan secara sistematis.
Menurut Hilman, penguatan dokumentasi dan pengukuran dampak dapat melibatkan generasi muda, terutama generasi Z yang memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, kerja pendampingan di lapangan dapat didukung pengelolaan data dan evaluasi yang lebih baik.
“Kalau disiapkan betul, sebelum atau pada Muktamar nanti, kita bisa mengajukan MPM kepada lembaga-lembaga nasional maupun internasional, pemerintah maupun sektor swasta, untuk mendapatkan pengakuan. Saya ingin eksposurnya kita tingkatkan, dan insya Allah saya bantu,” ujar Hilman.
Memperluas Jangkauan Gerakan Akar Rumput
Ketua MPM PP Muhammadiyah, Nurul Yamin, menjelaskan bahwa konsolidasi nasional bukan sekadar forum monitoring dan evaluasi. Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan memetakan capaian pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi berbagai tantangan, serta merumuskan langkah strategis untuk pengembangan program berikutnya.
“Dari aktivitas organisasi ini sekaligus juga akan dijadikan langkah-langkah strategis pada fase-fase berikutnya,” kata Yamin.
Secara nasional, MPM Muhammadiyah mengembangkan empat pilar program utama. Keempatnya meliputi penguatan kelembagaan organisasi, pengembangan sumber daya manusia melalui Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan petani melalui Jatam, serta penguatan masyarakat nelayan dan pesisir melalui Jamaah Nelayan Muhammadiyah (Jalamu).
Di luar program nasional tersebut, MPM juga mengembangkan kegiatan unggulan berdasarkan kebutuhan komunitas lokal. Sasaran pemberdayaan mencakup masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kelompok miskin perkotaan, buruh, serta penyandang disabilitas.
Jangkauan pemberdayaan turut diperluas kepada pekerja migran melalui komunitas Sahabat Migran Berkemajuan (Saranmu). Berdasarkan laporan MPM PP Muhammadiyah, komunitas tersebut telah menjangkau 5.362 orang, sebagian besar berada di Malaysia.
Pendampingan pekerja migran tidak hanya menyentuh persoalan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual dan keagamaan melalui forum Jendela Migran. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang menjangkau berbagai aspek kehidupan.
Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Budi Nugroho, mengatakan bahwa penguatan gerakan pemberdayaan merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Menurut dia, MPM berkomitmen memperluas basis gerakan Muhammadiyah melalui dakwah jamaah, baik secara kultural maupun berbasis komunitas.
Arah tersebut sejalan dengan visi MPM periode 2022–2027, yakni membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang berkemajuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, serta kelompok dhuafa dan mustadh’afin.
Bagi MPM Sulawesi Selatan, konsolidasi nasional ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perkembangan gerakan pemberdayaan yang telah menjangkau berbagai daerah. Pembentukan 24 MPM dan 11 Jatam merupakan capaian kelembagaan, sedangkan tantangan berikutnya ialah memastikan pendampingan tersebut menghasilkan perubahan nyata bagi kehidupan ekonomi masyarakat.
Dalam rangkaian konsolidasi nasional itu, MPM PP Muhammadiyah juga meluncurkan logo dan lagu tema Jambore Nasional Jamaah Tani Muhammadiyah (Jambore Jatam) II. Pertemuan komunitas petani Muhammadiyah dari berbagai daerah tersebut dijadwalkan berlangsung di Provinsi Lampung pada Juli 2027.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner PMB UNIMEN
