KHITTAH.CO, Makassar- Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, Basti Tetteng menjelaskan tujuan diadakannya Seminar dan Konsolidasi Ideologi Politik dan Organisasi (Ideopolitor) Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
Ia menjelaskan, hal ini tidak lepas dari respons publik atas Pemilu serentak 2024. “Meski pemilu masih dua tahun lagi, situasi saat ini sudah ramai di berbagai kesempatan, baik di forum-forum diskusi, media massa, dan tentunya di internal partai politik dan penyelenggara pemilu,” ungkap dia.
Terlebih, partai-partai politik juga sudah diverifikasi oleh KPU RI. Demikian pula calon presiden (capres) yang sudah mulai muncul ke permukaan serta dalam survei-survei yang beragam.
“Bahkan sebagian dari mereka sudah membangun relawan yang telah bergerak dari waktu ke waktu tiada henti. Koalisi partai sudah terpetakan meski masih bisa berubah,” kata Basti.
Karena itulah Muhammadiyah juga harus merespons situasi politik tersebut dengan menghelat agenda yang berlangsung pada Rabu–Jumat, 26–28 Oktober 2022 di Hotel Sultan Alauddin Makassar.
“Meski, sebagai ormas Islam yang memiliki kekuatan sumber daya dan jaringan yang luar biasa, Muhammadiyah akan tetap berada pada posisi tidak partisan dan tidak terjebak pada dukung-mendukung pada salah satu capres maupun mendekat pada salah satu partai politik,” ujar Basti.
Agenda tersebut dihelat berkat kerjasama antara LHKP dan Majelis Pembina Kader (MPK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.
Sejumlah tokoh nasional dan praktisi politk yang merupakan kader Muhammadiyah dijadwalkan hadir menjadi narasumber.
Mereka adalah Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas, Ketua Majelis Pendidikan Kader (MPK) PP Muhammadiyah, Asep Purnama Bahtiar, Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah Titi Anggraeni, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma’mun Murod.
Akademisi Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla juga dijadwalkan akan jadi pembicara dalam agenda ini. Demikian pula Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Syarifuddin Jurdi.
Sementara itu, praktisi politik yang juga kader Muhammadiyah akan hadir Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah dan Syaharuddin Alrif, dan Anggota DPRD Suslel Usman Lonta.
Demikian pula Bupati Enrekang Muslimin Bando, Bupati Wajo Amran Mahmud, dan Bupati Maros Chaidir Syam, dan Wakil Bupati Selayar Syaiful Arif.
Kehadiran para praktisi ini karena menurut Basti, Muhammadiyah juga perlu mendengar suara dan masukan dari para kader dan warganya, termasuk yang langsung terjun di dunia politik, untuk menyusun kebijakan bersama.
“Memang sudah seharusnya, Muhammadiyah menyusun strategi taktis dan cerdas dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 dengan tetap berpedoman pada setiap garis kebijakan organisasi,” tutup Basti.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
Klik Banner PMB UMSI
