KHITTAH.CO, MAKASSAR– Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, Ambo Asse mengingatkan, hanya Pimpinan Pusat (PP) yang bisa menyampaikan pernyataan sikap terkait politik.
“Jangan ada di antara kita yang menyatakan dukungan kepada calon-calon yang perlu didukung. Itu bagian Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan, di PP juga hanya orang tertentu saja yang bisa menjawab terkait politik,” tegas dia.
Hal itu ia sampaikan saat membawakan sambutannya pada Pengukuhan dan Peneguhan Ideopolitor PDM dan PDA se-Sulsel, pada Sabtu, 8 Juli 2023 di Hotel Aryaduta Makassar.
Ia menekankan, tugas PWM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan pimpinan di bawahnya, adalah menyukseskan gerakan Persyarikatan dalam bidang dakwah dan sosial-kemasyarakatan.
“Bukan kita tidak perhatikan masalah politik itu, tapi bagian kita adalah bagaimana menyukseskan kepemimpinan kita di Persyarikatan,” tegas dia.
Menanggapi hal itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Irwan Akib mengakui, belakangan ini, memang muncul sejumlah kelompok yang membawa simbol Persyarikatan untuk suksesi politik.
“Memang tidak mengatasnamakan Muhammadiyah, tapi membawa simbol-simbol Persyarikatan, seperti, ‘berkemajuan’ untuk mendukung kelompok tertentu. Itu tidak benar yang seperti itu,” ungkap Irwan.
Ia menegaskan, warga Muhammadiyah tidak dibenarkan menggunakan simbol-simbol Persyarikatan untuk kepentingan dukung-mendukung, suksesi politik.
Meski begitu, lanjut dia, Persyarikatan menyilakan semua warganya yang ingin terlibat dalam hal politik, tapi tidak atas nama Muhammadiyah.
“Beberapa hari lalu, kami di PP, mengumpul semua yang punya minat dan terlibat dalam organisasi politik itu untuk diberikan pengarahan, sehingga tidak membawa simbol-simbol politik,” ungkap dia.
Irwan menyampaikan, sejak zaman K.H. Ahmad Dahlan, memang sudah ada keinginan dari segelintir orang untuk menjadikan Persyarikatan ini sebagai gerakan politik praktis.
“Dan, alhamdulillah, dengan tidak terjebak dalam politik praktis, Muhammadiyah bisa bertahan hingga hari ini,” kata Irwan.
Lebih lanjut, Irwan mengungkapkan, sejarah dokumen ideologi Kepribadian Muhammadiyah hadir sebagai tanggapan atas kondisi politik di era Orde Lama, tepatnya setelah pembubaran Masyumi.
Saat itu, kata Irwan, sejumlah tokoh Muhammadiyah yang juga pengurus Masyumi, kembali aktif di Persyarikatan. Namun sayang, para tokoh itu mengurus Muhammadiyah dengan cara seperti mengurus partai.
“Kelihatannya, itu juga terjadi sekarang. Ada teman-teman yang dulu terlibat di partai lalu mengurus Muhammadiyah, mereka mau mengurus Muhammadiyah dengan cara-caranya seperti di politik praktis,” kata dia.
Ia berharap, muruah Muhammadiyah terus terjaga dengan tidak terlibat dan dilibatkan dalam urusan suksesi politik praktis.
Namun, hal yang pasti, Muhammadiyah akan tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang merupakan produk politik.
Hal itu terbukti, PP Muhammadiyah tetap melakukan lobi kepada sejumlah penentu kebijakan di negeri ini, jika ada hal yang dianggap bermasalah.
Irwan mencontohkan, Kementerian Kesehatan RI sudah menampung aspirasi Persyarikatan terkait masalah dalam Undang-Undang Kesehatan. “Sekarang, tinggal di DPR yang belum tuntas. Ini yang masih kita perjuangkan di situ.”
Demikian pula dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. “UU Sisdiknas itu tidak jadi direvisi karena masukan dari Muhammadiyah,” ungkap dia.
Ia juga mengungkapkan, untuk RPJPM 2024–2025, PP Muhammadiyah juga telah melakukan FGD. Untuk bidang pendidikan, FGD dipandu oleh Irwan Akib. Ia menyebut forum itu untuk merumuskan masukan bagi pemerintah.
“Majelis Dikti PP melakukan untuk semua bidang, ekonomi, politik, agama, dan pendidikan, mudah-mudahan segera selesai kita rumusan untuk kita jadikan masukan bagi BAPPENAS,” ungkap Sekretaris PWM Sulsel Periode 2015–2022 itu.
Ketua PP Muhammadiyah memastikan, lobi dan pendekatan kepada penentu kebijakan akan terus digiatkan.
“Insya Allah, dengan cara seperti ini, Muhammadiyah terus mengawal kepentingan, aspirasi Persyarikatan, kepentingan warga, umat, dan bangsa,” tandas Irwan.
