KHITTAH.CO, PALOPO — Kolaborasi lintas perguruan tinggi antara Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Palopo (UMPalopo) dan Program Studi PWK Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka (UT) Jakarta menegaskan pentingnya kebijakan penataan kawasan kumuh berbasis riset ilmiah dan kebutuhan masyarakat rentan.
Pesan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kajian Evaluasi Kota Layak Huni (Liveable City) pada Kawasan Kumuh di Kota Palopo” yang digelar di Kampus II UMPalopo, Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, peneliti, serta pemangku kepentingan di Kota Palopo.
Wakil Rektor I UMPalopo, Hadi Pajarianto, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan perkotaan melalui riset dan pengabdian masyarakat.
“Perguruan tinggi tidak hanya hadir sebagai pusat pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Kajian kota layak huni ini menjadi bagian penting untuk membangun Kota Palopo yang lebih manusiawi, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
FGD tersebut menjadi ruang pembahasan kondisi kawasan kumuh di Kota Palopo sekaligus merumuskan strategi mewujudkan kota yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Kajian dilakukan melalui kerja sama akademik antara UMPalopo dan Universitas Terbuka dengan pendekatan partisipatif selama dua bulan terakhir.
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UMPalopo, Muh. Zainal S., menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk penguatan sinergi akademik dalam pengembangan riset perkotaan dan kebencanaan.
Ia juga memperkenalkan enam program studi di bawah Fakultas Sains dan Teknologi UMPalopo, yakni Penyuluhan Pertanian, Ilmu Kelautan, Rekayasa Perangkat Lunak, PWK, Ilmu Komputer, dan Teknik Pertambangan sebagai bentuk komitmen kampus mendukung pembangunan daerah melalui inovasi akademik dan penelitian terapan.
Sementara itu, Ketua Prodi PWK Universitas Terbuka sekaligus Ketua Tim Peneliti, Vita Elysia, menyebut penelitian dilakukan melalui survei lapangan serta diskusi bersama RT/RW, lurah, dan masyarakat di kawasan kumuh.
Menurutnya, penelitian berfokus pada kelompok masyarakat rentan agar konsep kota layak huni benar-benar mampu menjawab kebutuhan dasar warga.
“Kota layak huni adalah hak seluruh warga. Namun masyarakat di kawasan kumuh membutuhkan perhatian lebih karena memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas dasar,” katanya.
Dalam pemaparan hasil penelitian, Ketua Prodi PWK UMPalopo, Wahyu Hidayat, mengungkapkan survei dilakukan terhadap 107 responden yang tersebar di 9 kecamatan, 33 kelurahan, dan 23 kawasan kumuh di Kota Palopo.
Kajian menggunakan 28 indikator kota layak huni berdasarkan standar Indonesian Association of Planners (IAP). Hasilnya, indeks kepuasan masyarakat berada pada angka 3,30 dari skala 1–5 atau masuk kategori “cukup”.
Beberapa indikator dengan nilai tertinggi meliputi fasilitas peribadatan (3,82), penyediaan air bersih (3,73), fasilitas administrasi dan pelayanan publik (3,68), fasilitas kesehatan (3,64), serta fasilitas pendidikan (3,63).
Namun, penelitian juga menemukan sejumlah aspek yang masih perlu menjadi prioritas pembenahan, seperti fasilitas kesenian dan budaya (2,60), informasi dan partisipasi masyarakat (2,71), fasilitas kelompok rentan (2,90), fasilitas olahraga (2,97), dan fasilitas rekreasi (2,96).
Selain aspek sosial dan pelayanan publik, penelitian turut memetakan potensi risiko bencana di kawasan kumuh Kota Palopo, meliputi banjir, longsor, dan likuefaksi.
Kawasan Murante, Padang Lambe, dan Pentojangan tercatat memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi sehingga membutuhkan penguatan infrastruktur drainase dan sistem mitigasi bencana. Sementara Kecamatan Wara Barat, Mungkajang, dan Sendana menjadi wilayah prioritas mitigasi longsor karena memiliki tingkat kerawanan tinggi hingga sangat tinggi.
Berbagai OPD Kota Palopo turut memberikan tanggapan terhadap hasil kajian tersebut. Pemerintah Kota Palopo menyebut sejumlah kawasan kumuh telah mengalami penanganan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kawasan pesisir dan Salutulue. Pemerintah juga tengah mempersiapkan revisi SK kawasan kumuh menyesuaikan kondisi terbaru tahun 2026.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo menilai tingginya tingkat keamanan kota dapat menjadi modal penting untuk menarik investasi dan memperkuat citra Palopo sebagai kota layak huni.
Sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan menyebut hasil penelitian tersebut penting sebagai bahan evaluasi kebijakan, khususnya dalam memahami persepsi masyarakat terhadap kualitas lingkungan perkotaan.
Dinas Pariwisata juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor pariwisata sebagai instrumen penanganan kawasan kumuh melalui peningkatan amenitas, aksesibilitas, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan budaya lokal.
Adapun BPBD Kota Palopo menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh harus terintegrasi dengan peta risiko bencana agar pembangunan permukiman menjadi lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.
FGD ini turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD Kota Palopo, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palopo, Kepala Bapperida, ATR/BPN, Dinas PUPR-PKP, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pendidikan.
Melalui kegiatan tersebut, UMPalopo dan Universitas Terbuka berharap hasil kajian dapat menjadi rujukan akademik sekaligus dasar kebijakan Pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan kota yang lebih layak huni, tangguh terhadap bencana, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama antara pihak universitas dan OPD Pemerintah Kota Palopo untuk menindaklanjuti hasil kajian ke dalam program aksi nyata di lapangan. Dokumen penelitian itu diharapkan menjadi kompas kebijakan penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan demi mewujudkan Palopo sebagai liveable city.
Kontributor: A. Awal
Editor: Asywid
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
