KHITTAH.COM,NMAKASSAR — Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menyoroti ancaman kriminologi siber remaja dan eksploitasi digital di kawasan ASEAN. Isu strategis ini diangkat karena pesatnya perkembangan teknologi digital belum diimbangi dengan kesiapan sistem hukum tradisional. Pemaparan tersebut disampaikan dalam agenda International Guest Lecture yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom pada Senin, 9 November 2026.
Kegiatan akademik ini merupakan kolaborasi antara Unismuh, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), dan College of Criminology University of Luzon filipina. Diskusi tingkat kawasan ini berfokus pada upaya menyeimbangkan hak konstitusional, tata kelola lintas batas, serta perlindungan anak secara komprehensif.
Ketua Program Studi Hukum Unismuh, M. Ibnu Maulana Ruslan, menjelaskan bahwa generasi muda ASEAN saat ini berstatus sebagai penduduk asli digital (digital natives). Namun, kemudahan akses teknologi yang luar biasa ini justru melahirkan kerentanan baru di kalangan remaja. “Akses anak-anak terhadap teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan literasi digital dan kematangan emosional yang mereka miliki,” ujarnya.
Kesenjangan tersebut akhirnya memicu apa yang disebut sebagai dilema peran ganda atau dual-role dilemma di ranah hukum digital. Menurut Ibnu, remaja masa kini tidak hanya berpotensi menjadi korban eksploitasi, tetapi juga sangat mungkin bertransformasi menjadi pelaku tindak kejahatan. “Di satu sisi, anak-anak adalah target rentan eksploitasi dan kekerasan seksual daring, namun di sisi lain mereka juga kerap menjadi pelaku perundungan siber, peretasan, dan perjudian,” tegasnya.
Fenomena penyimpangan digital oleh remaja ini dapat dianalisis secara akurat menggunakan Teori Aktivitas Rutin Siber (Cyber-Routine Activity Theory). Teori tersebut memandang bahwa kejahatan siber terjadi karena adanya perpaduan antara target yang rentan dan ketiadaan penjaga yang mumpuni. Ibnu menyebutkan bahwa remaja yang bebas mengunggah data pribadi tanpa pengawasan orang tua menjadi sasaran empuk bagi pelaku kriminal global.
Selain itu, perilaku menyimpang remaja di ruang digital juga sangat didorong oleh konsep asosiasi diferensial digital. Saat ini, pergaulan yang memicu tindakan kriminal tidak lagi terjadi di jalanan, melainkan berpindah secara masif ke ruang obrolan terenkripsi atau dark web. Menurut pakar hukum tersebut, lingkungan virtual ini sering kali menormalisasi tindakan peretasan atau penipuan finansial sebagai sebuah keahlian teknis.
Dampak jangka panjang dari kejahatan siber juga dikaji secara mendalam melalui Teori Pelabelan (Labelling Theory) di era digital. Jejak digital permanen dari kesalahan masa lalu diyakini dapat menghancurkan prospek masa depan seorang anak. “Label penjahat siber di internet bisa menutup akses pendidikan dan pekerjaan bagi remaja, yang pada akhirnya mendorong mereka semakin dalam ke subkultur kriminal,” ungkap Ibnu.
Terkait aspek penegakan hukum institusional, kejahatan siber kerap menimbulkan paradoks teritorial antarnegara ASEAN. Kejahatan digital beroperasi secara bebas melampaui batas geografis, sementara yurisdiksi hukum nasional hanya berlaku mutlak di dalam batas perbatasan negara masing-masing. Oleh karena itu, hukum nasional tunggal dinilai tidak lagi cukup efektif untuk menangani kasus-kasus kejahatan transnasional tersebut.
Baca Juga: Rektor Unismuh di Taiwan: Ketahanan Air pada Akhirnya adalah Upaya Melindungi Kehidupan
Merespons tantangan yurisdiksi ini, Ibnu menekankan pentingnya penguatan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) di antara seluruh negara anggota ASEAN. Kerja sama yang solid antarnegara sangat diperlukan untuk memastikan para pelaku kejahatan digital dapat diadili secara proporsional. Hal ini menjadi kunci strategis dalam melindungi anak-anak dari jaringan eksploitasi siber tanpa batas.
Di samping penegakan hukum yang tegas, pendekatan peradilan terhadap pelaku usia remaja juga harus segera diubah secara fundamental. Dosen Unismuh tersebut menyarankan agar sistem peradilan tidak sekadar mengedepankan hukuman penjara bagi pelaku kejahatan siber di bawah umur. Hukuman kurungan fisik justru dikhawatirkan dapat mengubah remaja melek teknologi menjadi penjahat kelas kakap di masa mendatang.
Sebagai alternatif yang lebih humanis dan mendidik, Ibnu mengusulkan penerapan sistem Keadilan Restoratif Digital (Digital Restorative Justice). Solusi inovatif ini mencakup program diversi yang mengarahkan pelaku pelanggaran ringan untuk mempelajari praktik peretasan etis. “Kita juga harus menerapkan Hak untuk Dilupakan secara Digital, agar catatan kejahatan siber remaja dapat dihapus demi masa depan mereka,” terangnya.
Peran perusahaan raksasa teknologi global juga sangat dituntut dalam menciptakan ekosistem ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda. Platform besar seperti Meta, TikTok, dan Google wajib memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi terhadap keamanan pengguna anak. Korporasi besar tersebut diharapkan mampu merancang kebijakan yang secara aktif mengeliminasi paparan lingkungan berbahaya.
Sebagai langkah tindak lanjut kelembagaan, akademisi merekomendasikan tiga strategi utama bagi negara-negara ASEAN, termasuk harmonisasi legislasi nasional dengan standar Konvensi Hak Anak PBB. Kegiatan perkuliahan tamu internasional ini diharapkan dapat memicu pembentukan unit polisi siber khusus remaja, sekaligus mendorong pemberdayaan literasi digital secara berkelanjutan di lingkungan keluarga dan sekolah.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
