KHITTAH.CO, MAKASSAR- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammdiyah Sulsel menggelar Deklarasi Indonesia Bersaksi pada Ahad, 14 Januari 2024 di Hotel Remcy Panakkukang, Makassar.
Ketua LHKP PWM Sulsel Basti Tetteng mengungkapkan, agenda tersebut berangkat dari kegelisahan dan kekahwatiran akan pelaksanaan Pemilu 2024 yang rentan dengan kecurangan.
“Tentu, jika Pemilu 2024 tanpa pengawasan, potensi kecurangannya tinggi. Belakangan, LHKP memang fokus mengawal pemilu agar terlaksana dengan bermartabat, jujur, adil tanpa kecurangan,” ujar dia.
Karena itu, Ia mengajak seluruh pihak untuk terlibat. LHKP menggandeng FIK Ornop Sulsel, LBH Makassar, YPMP Sulsel, ACC Sulawesi, KIPP Sulsel, Yasmib Sulawesi, Balla Inklusi Sulsel, LRPKM Sulsel, AJI Makassar, SP Angin Mammiri Sulsel,dan Perdik Sulsel.
LHKP juga bermitra dengan YMC Sulsel, LML Sulsel, WALHI Sulsel, YMH Sulsel, LAPAR Sulsel, YPL Sulsel, LBH Pers Makassar, ICJ Makassar, LP2K Sulsel, Wadjo Institute, Yapta-U, YBS Palopo, KPA Sulsel, KontraS Sulawesi, LBH APIK Sulsel, dan KPI Sulsel.
Basti mengungkapkan, pihaknya tidak ingin hasil Pemilu 2024 melahirkan pemimpin yang berwatak Siron. “Kita tahu, dalam mitologi Yunani, Siren itu makhluk berwajah manusia yang rupawan tapi bertubuh mengerikan dengan watak suka membujuk rayu tapi mematikan,” kata dia.
Ia melanjutkan, hanya dengan keterlibatan banyak pihak dalam pemantauan dan pengawasan, potensi kecurangan bisa diminimalisasi. “Mudah-mudahan, inisaiasi LHKP ini dapat menginspirasi pihak lain untuk turut mengawasi pemilu,” harap dia.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Ketua PWM Sulsel, Arifuddin Ahmad menyampaikan rasa syukurnya atas ikhtiar yang dilakukan oleh LHKP. Menurut dia, LHKP sedang berupaya untuk memastikan pelaksanaan Pemilu meneladani nilai-nilai yang telah diajarkan Rasulullah.
Lebih lanjut, Arifuddin Ahmad mengutip ayat Quran Surah AL-Anbiya ayat 105. Ayat itu mengatakan bahwa bumi ini diwariskan oleh dan kepada orang-orang Saleh.
Karena itu, semua orang bertanggung jawab untuk menghadirkan pengurus dan pemimpin yang saleh sebagai pengelola kehidupan di bumi.
“Secara personal kita semua adalah pemimpin yang akan dimintai pettanggungjawabannya, tapi terlebih pemimpin negara, kalau kita menghadirkan pemimpin yang salah, maka kita berdosa secara jemaah. Karena bumi ini menghendaki orang-orang saleh,” tegas dia
Guru Besar Ilmu Hadis itu juga menegaskan bahwa proses politik dalam pemilu tidak hanya perihal fikih siyasah, tapi juga dimensi akidah. Karena itu, ia bersyukur LHKP menghelat forum dan mengangkat tema pengawasan seperti kini. “Ini artinya kita bertekad untuk menghadirkan pemimpin yang saleh,” jelas Arif.
Arifuddin juga menyinggung terkait keharusan Muhammadiyah untuk melahirkan pemimpin yang strategis. Hal itu, kata Arif, selalu dipesankan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.
Namun sayang, kader Persyarikatan yang berperan strategis dalam ranah kebangsaan tidak tekonsolidasi dengan baik, sehingga peran Muhammadiyah kadang dianggap kurang.
Padahal, Muhammadiyah berpegang teguh dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang mensyaratkan kekuatan dan kekuasaan politik. “Sementara, kita punya visi untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya,” kata dia.
Dalam forum itu, Wakli Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ma’mun Murod juga hadir memberikan amanah. Dia berbicara perihal kondisi bangsa yang menjalankan proses demolkrasi tidak sehat.
Ia menyrut, penyakit demokrasi Indonesia terletak di ketiga institusi negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Ini sering bikin pusing dalam demokrasi,” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta itu.
Padahal, jika tiga institusi itu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengn baik, maka demokrasi tidak akan berjalan sesuai harapan. “Ketiga jantungnya tidak berjalan dengan baik, maka Indonesia tidak bakal hidup,” tambahnya.
Tidak segan-segan Ma’mun mengkritik Presiden Jokowi yang dalam Pemilu 2024 ini tampak tidak netral. “MK (Mahkamah Konstitusi) dibajak, sehingga anaknya diloloskan,” ujar Ma’mun.
Karena itu, ia berharap melalui forum diskusi ini, semua elemen dapat berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu melalui upaya pemantauan yang bersifat independen.
Deklarasi dan dialog publik ini menciptakan ruang bagi kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan pemilu 2024 menjadi momentum demokrasi yang bermartabat dan adil di Sulawesi Selatan.
“Kita awasi pemilu dengan baik, bukan hanya satu kelompok, tetapi semua pihak. Forum ini sangat penting, dengan tema awasi kecurangan. Namun kecurangan sudah berlangsung,” tandasnya.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
