PW Muhammadiyah Sulsel Bantah Arahkan Warga Pilih Calon Tertentu

KHITTAH.CO, MAKASSAR- Saat ini, kabar yang mencatut bahwa sesepuh Muhammadiyah Sulawesi Selatan mengarahkan untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Raka Bumi Raka sedang ramai di khayalak.

Kabar itu tersebar di sejumlah grup aplikasi perpesanan WhatsApp. Pesan di WhatsApp itu menampilkan unggahan akun Instagram @bergerakdong.1912.

Pesan WhatsApp itu menyebutkan, kiai, sesepuh, serta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan menggelar rapat tertutup pada 24 November 2023.

Sebagaimana tertulis di pesan WhatsApp tersebut, pertemuan tertutup itu menyatakan untuk mendukung sepenuhnya capres-cawapres Prabowo-Gibran.

Atas kabar itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dengan tegas membantah.

PWM Sulsel memastikan akan tetap konsisten dengan arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk tidak melibatkan diri dalam hal dukung-mendukungu capres-cawapres.

Terkait kunjungan cawapres Gibran Rakabuming Raka ke Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, Wakil Ketua PWM Sulsel yang juga mudir pondok pesantren tersebut, Muh. Syaiful Saleh menegaskan, tidak ada pertemuan khusus sebagaimana yang disebut dalam pesan di WhatsApp.

“Tidak seperti itu, tidak ada rapat yang seperti itu. Kunjungan Mas Gibran untuk silaturahim biasa,” tegas dia saat dikonfirmasi pada Selasa, 5 Desember 2023 via WhatsApp.

Lebih lanjut, Syaiful mengatakan, sikapnya itu sesuai arahan Pimpinan Pusat  (PP) Muhammadiyah. “PP Muhammadiyah menyilakan kita untuk membangun kedekatan yang sama dengan semua partai, dalam hal ini semua pasangan capres dan cawapres,” tegas dia.

PWM Sulsel meminta untuk tidak ada lagi konten yang menyebarkan penyesatan seperti itu. Atas nama organisasi, Muhammadiyah Sulsel tidak akan mengarahkan kader dan warganya untuk memilih calon tertentu.

Jauh hari sebelumnya, berulang kali, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan Muhammadiyah konsisten dengan khittah perjuangannya dengan tidak terlibat dalam politik praktis.

Muhammadiyah memberi kebebasan pada setiap kader atau anggotanya untuk menentukan pilihan politiknya.

Namun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan, kader atau warga yang terlibat dalam politik praktis itu tidak boleh melibatkan atau mengatasnamakan Persyarikatan dan membawa simbol organisasi.

Haedar berkeyakinan, seluruh warga dan kader Persyarikatan memahami itu.