KHITTAH.CO, MAKASSAR– Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar Regional Meeting untuk Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan NTB. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel menjadi tuan rumah penyelenggara agenda itu.
Regional Meeting LHKP PWM se-Indonesia Timur tersebut akan dihelat pada Sabtu–Ahad, 2–3 September 2023 di Vasaka Hotel Ex Teraskita Makassar.
Agenda tersebut akan menghadirkan Ketua PP Muhammadiyah M Busyro Muqaddas. Hal itu berdasarkan konfirmasi dengan ketua panitia, M Asratillah S.
Kata Asra, sapaan Wakil Ketua LHKP PWM Sulsel itu, Busyro Muqaddas akan menjadi pembicara pada sesi dua regional meeting yang dihelat pada Sabtu, 2 September 2023.
“Fix, Pak Busyro datang. Pukul 10 malam ini sudah tiba di Makassar,” ungkap Asra saat dikonfirmasi via aplikasi perpesanan, pada Jumat, 1 September 2023 malam.
Busyro akan berbicara terkait pemetaan isu lingkungan dan sumber daya alam di Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Regional Meeting itu mengambil tema “Konsolidasi Organisasi untuk Memperkuat Peran Strategis LHKP pada Ranah Politik Kebangsaan dan Kebijakan Publik”.
LHKP sengaja menghelat forum itu sebagai agenda sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional LHKP PP Muhammadiyah beberapa waktu ke depan.
Ketua LHKP PWM Sulsel Basti Tetteng mengungkapkan, pihaknya menggelar regional meeting itu sebagai forum konsolidasi internal untuk memperkuat fungsi dan peran strategis LHKP di tingkat PWM dan PDM.
Selain itu, pertemuan tersebut juga untuk pemetaan masalah dan penyusunan langkah-langkah strategis dalam menghadapi isu politik kebangsaan.
“Juga untuk pemetaan masalah dan penyusunan langkah-langkah strategis dalam menghadapi isu kebijakan publik di tingkat daerah,” ungkap dia.
Selain itu, pelaksanaan rapat regional itu juga merupakan implementasi putusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta 2022 untuk Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik.
Putusan Muktamar itu mengamanatkan tentang perlunya mengoordinasikan proses rekruitmen kader Muhammadiyah ke lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah parlemen (DPR/DPD/DPRD).
Karena itu, kata dia, LHKP membutuhkan penyusunan strategi rekruitmen terhadap kader untuk berdiaspora ke lembaga- lembaga negara.
Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta 2022 juga mengamanatkan tentang perlunya mewujudkan database diaspora kader Muhammadiyah di berbagai organisasi pemerintahan dan non- pemerintahan, disertai pengembangan forum dan jaringan kader sebagai wahana dakwah Islam berkemajuan di bidang politik kebangsaan.
