KHITTAH.CO, Sidrap – Keputusan pemerintah melanjutkan pilkada serentak 2020 dinilai gegabah. Mengingat penyebaran Covid-19 belum bisa ditangani oleh pemerintah.
Selain itu, pemerintah harus berkaca pada pelaksanaan pemilu 2019 dengan 469 penyelenggara pemilu meninggal dunia akibat kelelahan. Hal tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah mengambil keputusan.
Pemerintah seharusnya fokus menangani Covid-19, karena memberikan pengaruh negatif dalam tatanan kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Dimana keselamatan masyarakat lebih berharga dari kontrak politik semata.
Maka tidak heran jika Muhammadiyah melalui Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Rohim Ghazali angkat bicara. Ia menyarankan pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda karena risiko penyebaran Covid-19. Pihaknya akan menggugat pemerintah jika muncul klaster baru usai Pilkada 2020 digelar.
“Maka untuk pelaksanaan pilkada serentak 2020 harusnya ditunda demi kemaslahatan umat, bangsa dan negara,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Sidrap, Muzakkir. Ia mengatakan jika pilkada di tengah Pandemi covid 19 tetap dilaksanakan, maka kemungkinan besar kasus positif covid 19 akan meningkat. Masyarakat akan berbondong-bondong berdatangan ke TPS, sebagaimana yang terjadi pada tahapan pendaftaran hingga pencabutan nomor urut dimana protokol kesehatan diabaikan begitu saja.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi PC IMM Sidrap juga menambahkan jika pemerintah tetap ngotot untuk melaksanakan pilkada serentak 2020 dikhawatirkan akan terjadi ledakan besar kasus Covid-19 di 270 pilkada yang digelar pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
KAMPUS MUHAMMADIYAH DI SULSEL
